Institut Perempuan

“21 Tahun IDAHO, Kekerasan dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ”

2011-05-23T09:15:00.000-07:00

Siaran Pers

Lintas Organisasi Peduli LGBTIQ:

International Day Against Homophobia (IDAHO) 17 Mei 2011

“21 Tahun IDAHO, Kekerasan dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ”

“Apabila seseorang diserang, diperlakukan dengan kejam, atau dipenjarakan karena orientasi seksual mereka, kita harus bersuara.”

(Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB,10 Desember 2010)

17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international
melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO).

Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara
resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman
Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.

Kemudian pada konferensi aktivis kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender-Transseksual, Interseks & Queer (LGBTIQ) dan HAM dunia di Montreal, Kanada pada 2006 bersepakat tanggal 17 Mei diperingati sebagai IDAHO.

HOMOPHOBIA sendiri adalah suatu sebutan bagi orang atau kelompok yang “PHOBIA” atau takut atau benci atau memiliki sikap sinistik terhadap para homoseks yang dilandasi
oleh beragam alasan, mulai dari alasan dogma agama yang masih dimaknai sangat sempit, hingga alasan-alasan yang sebenarnya lebih bersifat “trend” karena dirinya takut dituduh sebagai homo apabila tak ikut menjadi homophobic.

Hingga hari ini, lebih dari 70 negara masih mengkriminalisasikan kelompok LGBTIQ dalam kebijakan negara tersebut. Sehingga ada jutaan orang terancam penangkapan, dipenjarakan dan bahkan di beberapa negara dihukum mati.

Untuk itu Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan – dekriminalisasi terhadap homoseksual di seluruh
dunia. Selanjutnya memastikan negara mengambil tindakan khusus untuk melindungi
setiap individu dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender atas alasan apa pun.

Indonesia yang berasaskan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, namun disilain, Negara yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, justru terkesan membiarkan terjadinya kekerasan serta diskriminasi berbasis orientasi seksual, seperti :

§ Diskriminasi kepada LGBTIQ untuk Bekerja disektor formal dan/atau pemecatan-pemecatan kepada homoseksual yan diketahui merupakan homoseksual;

§ Kasus-kasus kekerasan verbal berupa ejekan-ejekan, stigmatisasi hingga penghujatan dimuka umum kepada homoseksual, yang bahkan kerap pula dilakukan oleh aparat hukum;

§ Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk
menghukum seorang homoseksual hingga pengusiran;

§ Kasus-Kasus penyerangan hingga tindak kekerasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul homoseksual, seperti:

1. Pembubaran pertemuan ILGA di Surabaya pada tahun 2010;

2. Pelatihan HAM di Hotel Bumiwiyata Depok pada tahun 2010; serta lain

sebagainya;

§ Kasus-kasus pembedaan perlakuan dan ketidak ramahan terhadap homoseksual pada ranah-ranah pelayanan publik seperti rumah sakit, kantor-kantor kelurahan/kecamatan hingga kantor-kantor kepolisian;

§ Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kepada para waria maupun pekerja seks yang dilakukan oleh aparat-aparat SATPOL PP dalam serangakaian aksi penertiban mereka;

§ serta lain sebagainya.

Tindakan kekerasan di atas telah menyebabkan LGBT, baik secara kelompok ataupun individual semakin kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga Negara. Individu atau kelompok LGTIQ dipaksa menjadi korban karena sistem kebijakan pemerintah yang tidak memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga Negara.

Di sektor kebijakan pun, negara melakukan diskriminasi kepada kelompok LGBTIQ, seperti:

§ Kebijakan daerah (Perda) dibeberapa propinsi, seperti di propinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang menyamakan homoseksual sebagai pelacur.

§ UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan homoseksual sebagai persenggamaan menyimpang.

Realitas ini menimbulkan paradoks tersendiri. Indonesia, merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi International seperti Kovenan
International Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005), Kovenan Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU NO.11 Tahun 2005), Konvensi Anti Penyiksaan (UU
No.5 Tahun 1998), Konvensi CEDAW (UU No. 7 Tahun 1984) dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu masih ada lagi satu dokumen yang memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghargaan atas dasar orientasi seksual dan identitas gender mereka yang dinamakan dengan Prinsip Yogyakarta. Dokumen ini dirumuskan oleh 29 pakar hukum dan HAM
International dari 25 negara pada 6-9 November 2006 di Yogyakarta-Indonesia.

Atas dasar itu semua, kami Lintas Organisasi Peduli LGBTIQ yang terdiri lebih dari 62 organisasi lintas sektoral dan isyu di Indonesia, dengan tegas menuntut agar sesegera mungkin:
1. Pemerintah memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghargaan kepada setiap orientasi seksual dan identitas gender tiap-tiap warga negaranya, termasuk mengakui Prinsip Yogyakarta sebagai dokumen resmi di tingkat Nasional
maupun mendorongnya di tingkat Internasional.

2. Kepolisian Republik Indonesia, beserta jajarannya agar segera mengusut dan menindak secara tuntas segala kasus kekerasan yang mencederai individu, ataupun kelompok LGBTIQ diseluruh Indonesia.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
jajaran pemerintah di seluruh Indonesia agar mencabut seluruh kebijakan di tingkat nasional maupun lokal yang mengkriminalisasikan dan mendiskriminasikan kelompok LGBTIQ termasuk memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan
berserikat bagi kelompok LGBTIQ.

4. Media massa untuk memberikan pemberitaan yang berimbang dan tidak bias orientasi seksual dan identitas gender didalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok LGBTIQ, sekaligus memberikan ruang yang luas dalam upaya memberikan informasi dan pembelajaran soal toleransi dan pemahaman yang benar terhadap homoseksual dan keberagaman seksualitas.

Kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untuk
selalu menanamkan nilai-nilai persaudaraan dalam perbedaan tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda didalam kaidah Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila serta UUD 1945.

Mari MERAYAKAN KEBERAGAMAN..

Jakarta, 23 Mei 2011

Lintas Organisasi Peduli LGBTIQ:

JASS Southeast Asia,

AsiaSouth Pacific Assoc. for Basic & Adult Education (ASPBAE)

Indonesia AIDS CoaIition (IAC)

Violet Grey Banda Aceh

Kapal Perempuan

Perempuan Mahardhika

KEBAYA Yogyakarta

OurVoice

Jurnal Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Institut Pelangi Perempuan

Gaya Nusantara

Aliansi SUMUT Bersatu

RPUK-Aceh

BITES

Komunitas Sehati Makassar

PLU Satu Hati

GWL INA

JIL
Ardhanary Institute

IPPI

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Tidak Kekerasan (KontraS)

LBH Apik

Kartini Asia Network

Yayasan Srikandi Sejati (YSS)

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)

ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace)

Demos

KOMNAS Perempuan

KOMNAS HAM

Jala PRT

STIGMA

PKM

JANGKAR

PEKKA

Institut Perempuan

WRI

PKGS UI

PULIH

FKW

YIM

Abiasa

LBH Jakarta

YLBHI

ELSHAM,
Solidaritas Perempuan

PKBI Jogja

Pesada-Sumut

Elsaf

Imparsial

SEJUK,
BHINNEKA

JIAD-Jatim

LINK Jombang

Komunitas Salihara

JARIK-Yogyakarta

Sahabat Kapas-Solo

Miss Mawar-Singkawang

Rumpun Tjoet Nyak Dhien

Yayasan Kalyanamitra

WCC Sinceritas Medan

YP-LINA-Aceh

LP2

IMF-Kupang

PASTI Indonesia

PEMERHATI

JRMK

BINGKAI MERAH

Dipayoni

HAMMURABI

JSKK

KSMT

The Forgotten Journal

Jalan Teguh Sang Pemimpin

2011-04-27T19:41:00.000-07:00

Sumber: http://indoprogress.com/2011/04/25/jalan-teguh-sang-pemimpin/

Diposkan IndoPROGRESS ⋅ 25 April 2011

Kisah Umi Sarjono, yang keluar masuk penjara di masa revolusi kemerdekaan. Memimpin organisasi perempuan terbesar. Meninggal dalam sunyi, di usia 87.

Lilik HS, Penulis Lepas.

RUMAH BERCAT hijau muda di jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur itu mendadak ramai. Kertas kuning berkibar di ujung jalan. Tua muda orang berkerumun. Gang sempit di samping rumah itu pun penuh sesak. Ada dua karangan bunga sederhana berjajar, dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan ICTJ (The International Center for Transitional Justice).

Di teras, kain terpal dibentangkan melingkar. Jenasah sedang dimandikan.

“Meninggal jam berapa bu?” bisik saya ke seorang ibu berkerudung hitam.

“Kurang tahu. Tanya Mimin itu, katanya sih jam 02.00 pagi…..”

Seorang gadis muda, bertubuh mungil dengan rambut dikucir, muncul dari balik dapur. Wajahnya sembab.

“Semalam jam 19.00 budhe minta minum air putih. Jam 02.00 saya dengar budhe batuk-batuk. Setelah itu tidur lagi. Jam 07.00, saya lihat tidak bangun-bangun lagi….”

Mimin, 19 tahun, tiga tahun terakhir ini menemani almarhumah, bersama Pak Ono yang menjaga rumah. Mimin tak bisa lagi bercerita. Berkali-kali tangannya menyusut genangan di matanya.

Di luar, ibu-ibu dari Panti Waluya Sejati yang melayat sejak pagi ramai berbincang.

“Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Wanita Indonesia (DPP-Gerwani), sudah habis sekarang!“ tutur bu Muji. Obrolan pun sahut-menyahut.

“Meninggalnya tanggal 11 Maret. Pas Supersemar!” seru seorang lelaki muda, bertopi dan menenteng kamera. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, adalah surat yang diklaim rejim Orde Baru sebagai pemberian wewenang presiden Soekarno kepada jenderal Soeharto memulihkan keamanan dan ketertiban dengan jalan apapun setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

“Beliau sosok yang sangat penting. Sayang kita belum banyak mengorek bahan-bahan darinya. Sayang sekali…..” kata Tedjabayu Sudjojono, putra mendiang pelukis terkenal S. Sudjojono.

Suara panggilan sholat Jumat telah lama berlalu. Jenasah belum selesai dimandikan. Seorang lelaki berpeci putih dengan kain sarung bolak-balik menghampiri rumah duka.

“Belum selesai ya? Keburu jemaah di mushola bubar nih!”

Orang-orang berpandangan.

“Sebentar Pak, ini sedang dikafani.”

Lelaki berpeci pun berlalu. Nenek Hasanah, yang memandikan jenasah tampak gusar.

“Kapasnya tidak cukup….” Ia setengah berbisik.

Ria Susanti, dari harian Sinar Harapan bergegas lari ke apotik. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan napas terengah. Sebuntal besar kapas segera berpindah tangan.

“Silakan yang mau melihat jenasahnya. Sebelum saya tutup…”

Satu per satu keluarga dan kawan, mendekat. Seorang ibu separuh baya melafalkan Al Fatihah, kemudian perlahan mencium kening jenasah. Matanya berkaca-kaca. Hati saya pun masgul. Wajah tua itu seperti sedang tidur dengan damai. Hanya sekali bertemu, secuil mendengar kisahnya, entah kenapa dada ini begitu sesak.

“Orang baik, meninggalnya pun pasti diantar oleh banyak orang,” gumam nenek Hasanah, menyaksikan pelayat, tua muda, laki perempuan yang berjubal. Hasanah berumur 87 tahun. Ia mengaku mengenal almarhumah sejak 50 tahun lalu.

Jam 13.00 ambulance beranjak meninggalkan Tegalan. Di belakangnya iring-iringan tiga mobil yang membawa keluarga dan sebuah kopaja carteran mengantar ke pemakaman Cipinang Asem, Jakarta Timur.

Langit berubah gelap begitu kami tiba. Areal pemakaman itu sempit. 30-an orang berdiri berjejalan, menginjak batu-batu nisan. Pihak keluarga memberi sambutan singkat, kemudian seorang kiai mengumandangkan doa. Hujan pun runtuh tepat ketika jenasah diturunkan ke liang lahat. Satu liang dengan suaminya, Sukisman Sarjono, yang wafat pada 1991.

Tanah diuruk. Satu per satu kerabat dan kawan menaburkan kembang di atasnya. Potongan-potongan fragmen seperti berputar di kepala saya, seorang gadis muda menyandang senapan pada perang gerilya, berpidato hingar-bingar di depan 10 ribu orang di istora Senayan, berdebat di ruang-ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)…

Seorang perempuan muda melingkarkan melati di atas pusara, yang bertuliskan Suharti Sumodiwiryo, lahir 23 Desember 1923 – wafat 11 Maret 2011. Adalah nama kecil Umi Sarjono. Pemimpin organisasi perempuan terbesar pada masanya, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

MATAHARI membakar kepala ketika saya membuka pagar Panti Jompo Waluya Sejati, di jalan Kramat V, Senin. Ibu Sri Sukatno menghampiri. Senyumnya langsung merekah.

“Sudah ditunggu lho jeng…..” tawa renyah bu Lestari, menyambut di balik pintu.

Panti itu baru direnovasi sekitar empat tahun lalu. Kini berlantai dua. Ada beberapa kamar tidur, ruang tengah cukup luas untuk mereka bersantai. Di bagian belakang, dapur dan tempat jemuran. Sekitar sepuluh orang menetap disini.

Saya tertarik dengan sejumlah foto yang berjejer rapi di atas buffet. Tampak menonjol, sebuah lukisan foto Ibu Sulami, salah satu pendiri LPKP (Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965). Sulami, wafat pada 2006, adalah salah seorang yang menginisiasi berdirinya panti jompo itu. Sebuah lagi foto Tjiptaning Proletariat, ketua Yayasan Waluya Sejati Abadi, kini menjadi ketua Komisi IX DPR RI.

Beberapa ibu menyaksikan breaking news dari sebuah stasiun televisi. Ibu Pujiati, yang paling sepuh, terbaring di ranjang ketika saya melongok ke kamar.

“Sakit bu?”

“Ndak, istirahat saja…”

Di antara penghuni panti, bu Sri Sukatno dan bu Lestari adalah pengurus Gerwani. Sri dulu wartawan Ekonomi Nasional dan sekretaris DPD Gerwani DKI Jakarta. Ia 11 tahun meringkuk di penjara Bukit Duri dan Plantungan, Kendal. Lestari adalah ketua Gerwani cabang Bojonegoro.
Siang itu, saya meminta mereka berkisah tentang Umi Sarjono. Sang pemimpin, yang jejaknya sangat minim tercatat dalam sejarah. Saya hanya menemukan beberapa entry ketika melacak di mesin pencari google. Referensi paling lengkap tentang Gerwani dan peran Umi adalah buku Saskia E. Wieringga, Penghancuran Gerakan Perempuan. Khusus berkisah tentang Umi, hanya saya temui dalam buku Ria Susanti berjudul Kembang-kembang Genjer.

Sri menyeret kursi di depan saya. Lestari duduk di sampingnya.

“Bu Umi itu perempuan garis depan. Tante saya bersahabat dengan beliau sejak gadis,” Sri mengawali kisahnya. Intonasi suaranya tegas. “Waktu itu saya masih kecil. Kaget sekali melihat ada seorang perempuan masuk rumah, pakai baju tentara dan sepatu lars. Itulah Umi Sarjono!”

Sri berusia 70 tahun. Raut wajahnya cantik. Selalu tampil dengan baju rapi, kacamata dan rambut digelung. Sorot matanya tegas. Ingatannya jernih. Suaminya, almarhum Sukatno, aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI) Jakarta.

“Bu Umi itu sudah berjuang sejak jaman Belanda dan Jepang. Dia ditangkap berkali-kali…”

Umi lahir di Salatiga pada 23 Desember 1924. Ayahnya seorang lurah, juga pejuang nasionalis. Darah pejuang Umi berhulu jauh pada kakek buyutnya yang seorang prajurit Diponegoro. Setelah kalah perang melawan Belanda pada 1830, sebagian pasukan Diponegoro menyingkir ke Salatiga. Babad alas, membuka lahan pertanian dan beranak-pinak disana. Kakek Umi salah satunya.

Umi menetapkan jalan revolusioner sejak gadisnya. Merekah cantik di usia 20-an tahun, dia bergabung dalam pasukan gerilya. Ia anggota Laswi (Laskar Wanita) dan bertempur di garis depan melawan Jepang.

“Anggota Laswi itu ratusan. Ada di tiap kabupaten. Waktu itu kan semangat revolusi kemerdekaan, semua orang terpanggil berjuang dalam perang gerilya,” terang Lestari.

“Laswi memiliki beberapa unit, yakni dapur umum, palang merah, kurir dan garis depan. Bu Umi ini penah jadi kurir, juga pernah di garis depan. Pegang senjata lho jeng!“ imbuhnya. Lestari bertubuh mungil dan ramah. Selalu menambahkan ‘jeng’ dalam kalimatnya. 11 tahun ia mendekam di penjara Malang.

Umi tertangkap di Blitar dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan membantu pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air) pimpinan Supriyadi. Di Blitar juga yang mempertemukannya dengan dua orang penting dalam hidupnya, Sukisman Sarjono, aktivis PKI yang kemudian dinikahinya, dan SK Trimurti, kawan seperjuangan sejak gadis hingga di ujung senja. Paska Agresi militer II, Umi kembali terjun ke jalan gerilya.

Seperti Umi, SK Trimurti yang akrab disapa Tri, juga keluar masuk penjara sejak muda. Tahun 1947, ia diangkat sebagai Menteri Perburuhan pada kabinet Amir Syarifudin. Tri adalah ketua Partai Buruh Indonesia. Umi pun bergabung di sana.

Kemerdekaan digenggam, namun perjuangan memerangi imperialisme belumlah tamat. Untuk memperkuat perjuangan emansipasi, sejumlah perempuan memandang perlu dibangun satu organisasi perempuan, yang berkesadaran politik. Berdirilah Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), yang berkongres pada Juni 1950. Gerwis merupakan gabungan dari tujuh organisasi perempuan. Tris Metty terpilih sebagai ketua, Umi dan Trimurti sebagai wakil ketua. Tris Metty, adalah karib Umi di Laswi.

Sejak awal kiprahnya Gerwis menempuh jalan anti imperalisme. Membangun kesadaran perempuan akan hak-hak politiknya, meningkatkan upah buruh, memperjuangkan kesejahteraan dan pendidikan anak, merupakan beberapa visi yang disepakati dalam Kongres. Pada Kongres berikutnya di tahun 1954, Gerwis beralih nama menjadi Gerwani. Umi terpilih sebagai ketua umum. Harti Warto, Ny Mudigdo dan Salawati Daud sebagai wakil ketua. Sekretaris Jendral dijabat oleh Sulami, Kartinah Kurdi, dan Masyesiwi.

Jika pada tahun 1950-an adalah masa-masa pembangunan ke dalam bagi Gerwani, 1960-an adalah masa emas. Itu pula titik terpenting kepemimpinan Umi. Jumlah kader bertambah subur. Program-program populis, mulai dari pendirian sekolah dan penitipan anak, menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, hingga kampanye pembebasan Irian Barat.

Gerwani mendidik kadernya untuk menjadi perempuan melek politik dan mandiri. Lestari masih mengingat dengan jelas aktivitasnya sebagai pengurus cabang Bojonegoro. “Saban hari kami turun ke basis-basis tani dan buruh, mendirikan TK Melati, penitipan anak dan kursus buta huruf gratis.” Lestari mencatat, sekitar 1.500 balai penitipan anak dibangun Gerwani pada tahun 1960-an. Para petani, buruh, tak perlu membayar. Disitulah ladang rekrutmen anggota berlangsung efektif. Nilai-nilai Gerwani yang dipasok ke anggotanya adalah kemerdekaan, kerja keras dan pengabdian pada perjuangan.

Bagaimana hubungan Gerwani dengan PKI? Kendati tidak secara resmi berafiliasi, tak dapat dimungkiri adanya kedekatan ideologi dan politik dengan PKI. Capaian peningkatan kader pun banyak dinilai karena pengaruh PKI. Salah satunya, lewat kerjasama dengan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Buruh Tani Indonesia (BTI). Kader-kader Gerwani rajin menemui basis-basis buruh dan petani. Melakukan kegiatan bersama, juga aksi solidaritas, memperjuangkan upah, cuti haid bagi buruh perempuan, hingga memperjuangkan reformasi agraria bersama BTI.

Mulai 1960-an, Gerwani dominan dengan isu-isu imperialisme dan kolonialisme, mempertegas garis politik Gerwani yang mendekat ke PKI. Umi menyatakan bahwa “program PKI menjamin emansipasi dan hak sama untuk perempuan.” Di situ pula awal perpisahan Umi dengan Trimurti, karibnya semenjak gadis. Dalam buku Saskia digambarkan bagaimana Trimurti kecewa dengan dominasi PKI dalam Gerwani.

Bergabung dalam pasukan gerilya sedari muda, Umi matang secara mental, pemikiran dan politik. Umi membaca tulisan-tulisan Marx, juga Clara Zetkin, aktivis Bolsevik yang sering dikutip Soekarno dalam Sarinah. Ia juga menimba banyak pengalaman perjuangan organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis di GDWS (Gerakan Wanita Demokratis Sedunia). Di kancah internasional ini, nama Gerwani cukup bergigi.

Tahun 1959 Umi melangkah ke parlemen sebagai utusan dari fraksi Golongan Karya. Pupuler di basis, di politik pengaruhnya pun makin diperhitungkan. Umi dikenal konseptor dan piawai melakukan lobby. “Bu Umi orangnya sangat luwes. Bahkan dengan musuh-musuh politiknya seperti Mr. Kasman Singodimejo dan Chairul Saleh pun, bu Umi bisa ngobrol dengan baik di luar sidang, setelah sebelumnya sebelumnya berdebat keras sekali!“ terang Sri.

Mr Kasman Singodimedjo, dedengkot Masyumi, pernah menjadi Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada 1960, Masyumi dibubarkan Soekarno. Hubungan Masyumi dan Gerwani, yang secara politik dekat dengan PKI, ibarat dua kutub yang saling berhadapan. Sementara Chairul Saleh ketua MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), pendiri partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), juga musuh berbuyutan Gerwani dan PKI.

Umi rajin menyambangi berbagai organisasi perempuan untuk diajak bekerjasama. Misalnya dalam peringatan hari Kartini atau hari perempuan internasional, Umi melibatkan mereka dalam kepanitiaan bersama.

“Kowani dan Perwari itu termasuk yang sulit untuk dilobby. Ibu Sartowiyono pimpinan Perwari itu galak sekali. Keras. Tapi ia baik sekali dengan Bu Umi. Itu karena lobi Bu Umi, dengan dibantu dr Hurustriati Subandrio dan Utami Suryadarma, istri Panglima AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) Surjadi Suryadarma. Dengan ketua Kowani Yetty Noor dari PSI (Partai Sosialis Indonesia), juga akrab sekali”

Kowani (Kongres Wanita Indonesia) adalah sebuah organisasi besar. Di dalamnya ada Fatayat NU, Muslimat, Wanita Katolik, Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Wanita Demokrat (Marhaen). Sri menilai, kedekatan dengan Trimurti lah salah satu yang membentuk keluwesan politiknya. “Bu Umi ini orangnya Trimurti. Khasnya adalah merangkul orang lain yang bukan PKI.”

Hubungan dengan Soekarno pun cukup dekat. Sri masih mengingat dengan jelas bagaimana kegigihan Umi menerobos protokoler istana, demi melobi Soekarno untuk memberi sambutan dalam perayaan ulangtahun Gerwani ke 15, 4 Juni 1965.

“Waktu itu DPP Gerwani sudah mengirimkan surat ke Sekretariat Negara (Setneg). Sudah satu bulan dan tak ada tanggapan.“

Acara hendak dimulai beberapa jam lagi, jawaban dari Setneg belum ada. Jam 14.00, Umi Sarjono mengajak Salawati dan Sri Sukatno menghadap Soekarno di istana.

“Kenapa mendadak?!” nada Soekarno meninggi.

Umi menjelaskan. Tanpa banyak bicara, Soekarno mengiyakan. Istirahat sebentar, berganti baju dan mereka pun berangkat. “Bung Karno duduk di jok belakang, di sampingnya bu Umi, bu Salawati dan saya.” Mobil Indonesia-1 pun melaju ke Senayan.

Ribuan massa tumpah ruah di Senayan, sebuah gedung megah yang dibangun 1962 untuk acara GANEFO (Games of the New Emerging Forces), ajang olahraga tandingan Olimpiade, sebuah gagasan Soekarno. Bendera merah putih dan melati sebagai lambang Gerwani, berkibar-kibar di segala penjuru.

“Pokoknya Senayan penuh sesak. Orang-orang pakai baju biru semua, seragam Gerwani….” Kenang Sri.

Itu pertama kali ulangtahun Gerwani dirayakan besar-besaran. “Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk Gerwani agar mendukung perjuangan nasional bangsa Indonesia untuk menyukseskan Dwikora dan Trikora!!” seru Soekarno. Tepuk tangan dan yel-yel tak putus-putus. Mars Gerwani pun bergaung seantero Senayan.

Di atas podium Umi berdiri tegak. Laporan kemajuan Gerwani, penambahan jumlah kader dan cabang, disambut sorak sorai massa 10 ribuan massa. Acara makin semarak dengan berbagai pentas seni. Tari-tarian dengan kostum meriah dari Baperki, ensamble Gentasuri, koor terbaik pimpinan Made Yase, juga beberapa kesenian daerah. Bing Slamet, seniman yang dekat dengan Lekra dan seorang Soekarnois, menyumbang lagu. Mawarti Sudarnoto, penyiar RRI bersuara renyah, kesayangan Soekarno, didapuk sebagai pembawa acara.

Perayaan ulangtahun ke 15 itu menjadi headline di semua koran. Empat bulan kemudian, huru-hara itu terjadi. Penculikan enam jendral TNI AD pada 30 September 1965, menjungkirbalikkan konstelasi politik. PKI, dan seluruh organisasi kiri dituding sebagai pelaku pemberontak. Pengurus, anggota dan simpatisannya diburu hingga ke lubang tikus. Kantor-kantor mereka dibakar. Rumah dan asset pribadi dijarah. Ratusan ribu dijebloskan ke penjara atau ditembak mati tanpa diadili.

Oktober 1965, Umi ditangkap usai bersidang di Senayan. Berlima dengan Salawati Daud, Ny. Mudigdo, Siti Aminah dan Dahliar, ia digelandang ke markas Kostrad. Diinterogasi berhari-hari, hingga akhirnya dijebloskan ke penjara Bukit Duri, 13 tahun lamanya.

Gerwani, organisasi yang dibangun selama 15 tahun, yang bervisi tegas memperjuangkan hak perempuan dan melawan imperialisme itu pun tumbang. Organisasi dengan anggota 1,5 juta runtuh seketika. Babak baru tergelar. Gerwani dicap sebagai organisasi beringas dan amoral. Umi meradang. Dalam pemeriksaan, berkali-kali ia menolak fitnah keji terhadap Gerwani.

1998, SOEHARTO tumbang setelah berkuasa 32 tahun. Ruang demokrasi melonggar. Lawan-lawan politik yang dulu dipenjarakan, mulai lantang bersuara. Narasi kebohongan Soeharto sedikit-sedikit dilucuti. Organisasi korban 1965 pun bermunculan, menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI.

Dalam gegap gempita itu, banyak pertanyaan, kenapa Umi tidak banyak bersuara? Memoar yang ditunggu-tunggu darinya juga tak muncul. Padahal dia orang nomor satu di Gerwani.

“Bu Umi merasa sangat bersalah. Terutama kepada anggota, pada orang-orang yang tidak bersalah itu. Termasuk tujuh orang gadis yang dituduh menyilet-nyilet itu. Tanggungjawab sebagai pemimpin itulah yang membuatnya sangat tertekan….” tutur Ruth Indiah Rahayu, aktivis perempuan. Yuyud, nama panggilannya, adalah istri mantan ketua CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), almarhum Hardoyo. Umi dan Hardoyo sama-sama anggota DPR GR.

Hal ini dibenarkan oleh Sri Sukatno, yang pernah sama-sama menghuni penjara di Bukit Duri. Sri mengenang, bagaimana Umi sangat perhatian terhadap ‘anak-anak’ ini.

“Dulu, kalau jadwal bezoek adalah Rabu dan Minggu. Bu Umi sering dibezoek oleh saudaranya. Kalau bawa makanan, bu Umi suka umpetin, bukan buat dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada 7 anak ini.”

Sejenak suara Sri tertahan. “Saya lihat sendiri bu Umi mengurus anak-anak yang gak ngerti apa-apa itu. Mereka diajar baca tulis dan bahasa Inggris. Bu Umi sabar sekali, meski kebanyakan dari mereka itu akhirnya gila karena terus-terusan disiksa tentara…“

Tujuh gadis ini berasal dari kampung, ada yang dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Diajak ke Jakarta dengan iming-iming bekerja di restoran. Sampai Jakarta, mereka dilemparkan ke tangan germo. Dipaksa melacur, dan tertangkap dalam pada akhir September 1965. Tentara segera membangun sebuah dongeng baru, gadis-gadis ini sebagai tokohnya.

“Mereka itu Eny, Jamilah, Henny, Jujuk, Waginah, dan Karsiah yang disiarkan di RRI (Radio Republik Indonesia), sebagai anggota Gerwani yang nyilet-nyilet penis jendral itu. Mereka disiksa habis-habisan. Kepalanya dibenamkan ke bak mandi, disundut rokok, dipopor senapan. Tak tahan, mereka meneken saja Berita Acara yang dibuat petugas. Jadilah skenario mereka sebagai anggota Gerwani yang biadab!” tutur Sri. Nada suaranya meninggi.

Rangkaian horor Gerakan 30 September terus beredar. Dalam buku Terempas Gelombang Pasang, Sudjinah, mantan pengurus DPP Gerwani melukiskan bagaimana para perempuan itu disuruh menari telanjang di penjara Bukit Duri. Foto-foto itulah yang kemudian disebar di koran Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan dikutip koran-koran lainnya. Setiap hari, hingga bertahun-tahun lamanya.

Tahun 1980-an, Ben Anderson, ahli Indonesia dari Universitas Cornell melansir temuan baru berupa bukti visum tim dokter, yang menyibak fakta bahwa kekejaman berupa penyayatan kelamin itu bohong belaka. Tapi kampanye fitnah terus berjalan tanpa pandang bulu, dengan media pers sebagai corongnya. Soekarno berkali-kali menolak bangunan fitnah yang menghantam kelompok kiri itu. Apa daya, kekuasaan sudah terenggut dari tangannya.

Umi dan beberapa anggota DPR GR di penjara Bukit Duri tak mengalami siksa fisik. Tapi Umi harus menyaksikan bagaimana ketujuh gadis-gadis ini disiksa. Mendengar para pengurus Gerwani di cabang, ranting ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Para anggota dan simpatisan dikejar-kejar. Para guru TK Melati hilang malam-malam tak tentu rimbanya.
Tanggungjawabnya sebagai pemimpin terluka. Umi terluka. Itu membuatnya tak sanggup bersuara.

Umi keluar dari Bukit Duri pada 1976, dijemput oleh Ngastiyah adiknya. Saat itu Sukisman masih mendekam di Pulau Buru. Umi kemudian menempati rumah kecil di Tegalan, Matraman (Depan Toko Buku Gramedia) Jakarta Timur, milik ponakannya Narti Sutomo, yang dianggapnya sebagai anak angkat. Pernikahan dengan Sukisman tak membuahkan anak.

Rumah di gang sempit itu berjarak tak lebih 500 meter dari bekas kantor Gerwani. Sekarang di lahan itu berdiri sebuah restoran padang.

“Tetangga-tetangga tahu gak kalau Bu Umi itu pimpinan Gerwani?” Saya bertanya ke beberapa orang tetangganya.

“Gerwani sih tahu. Tapi posisinya persis sebagai ketua, saya rasa tidak….” jawab Ning. Rumah Ning persis di depan rumah Umi. Ia warga asli Tegalan. Usianya 50-an tahun. Berperawakan kecil dengan rambut pendek. Kendati tak ada hubungan saudara, ia mengakui cukup dekat dengan keluarga Umi. Dulu, ia kerap berlatih angklung di kantor Gerwani.

“Tetangga baik kok pada Bu Umi. Gak reseh. Mungkin karena Bu Umi juga baik. Cuma memang gak pernah ikut kegiatan di kampung. Mungkin karena udah tua dan sakit-sakit.” Tambahnya.

Sukisman dan Umi pernah membuka warung tenda di Tegalan. “Jualan mie ayam, bakso, es serut. Laris sih. Bapak yang jualan. Ibu membantu saja, juga menyiapkan makanan untuk bapak. Bapak kan sudah sakit gula waktu itu… “tutur Ester. Perempuan 50-an tahun, berkulit hitam manis ini adalah ibu Mimin. Tak ada hubungan saudara, tapi suaminya, Sukirno, adalah kawan berjuang Pak Sukisman sejak muda.

Ketika Sukisman jatuh sakit, warungnya tak terurus. Bangkrut. Sukisman wafat pada September 1991. Umi tinggal sendiri di Tegalan, ditemani suami istri Sukirno dan Ester. Keponakan-keponakannya yang membantu keuangan, termasuk membiayai ketika Umi masuk rumah sakit. Pemasukan lain diperoleh dari menyewakan kamar rumahnya. Dulu ada beberapa kamar di lantai atas yang disewa. Sekarang, hanya satu kamar, disewa ibu-ibu yang berjualan nasi goreng di dekat Gramedia. Harga sewanya 500 ribu sebulan.

Umi mulai menderita berbagai penyakit usia tua. Diabetes, glukoma, jantung. Sebelumnya, ia dikenal sangat gesit. Umi sering berkeliling kampung memakai tongkat, berbelanja. Kendati, kadang-kadang dia sudah lupa dengan nilai uang yang dibawanya.

Kendati daya ingatnya masih jernih, kadangkala pikunnya menyerang. Umi sering sekali bilang “Aku ki ora terlibat!” Umi benci sekali melihat acara “Silet” di televisi. Kalimat “setajam silet” kerap membuatnya langsung menutup kuping dan masuk kamar. “Opo, disilet-silet? Aku ora terlibat! Gak ada itu silet-siletan!”

Umi terpukul ketika kehilangan kawan-kawannya, termasuk ketika Kartinah Kurdi, Sekjen Gerwani, kawannya yang paling dekat wafat. Saat itu Umi tengah sakit, saudara dan kawan-kawannya tak sampai hati mengabarkan berita duka itu. Beberapa hari, setelah fisiknya menguat, seorang kawan membisikinya pelan-pelan.

“Ora. Kartinah isih urip! Aku pengen ketemu!!” Umi meronta. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia terpukul sekali.

Trimurti juga karibnya yang paling lama. Perkawanannya terentang lebih dari setengah abad. Ia memanggil “Yu Tri.” Sama-sama di pasukan gerilya jaman Jepang, membangun Gerwis, hingga akhirnya berpisah ketika Tri memutuskan keluar dari Gerwani dan aktif di Murba. Di masa tua, mereka kembali saling mengunjungi.

Ester berkisah, dulu sering diajak ke rumah Tri di daerah Salemba. Tri wafat pada 2008, dalam usia 96. “Waktu Bu Tri meninggal itu, saya disuruh nganter ke pemakaman di Kalibata. Pakai kursi roda.”

Setelah kedua kawan berjuangnya pergi, Umi kembali bergelut dengan penyakit tuanya. Sejak Februari 2010 sebelah kaki kirinya lumpuh. Saat itu ia tertabrak sepeda motor ketika tengah berbelanja. Sejak itu ia hanya bisa terbaring di tempat tidur.

Ketika saya berkunjung ke rumahnya beberapa tahun silam, Umi jernih bertutur tentang rezim SBY yang tak jauh beda dengan Soeharto, tentang keprihatinannya kekosongan organisasi perempuan seprogresif dulu.
“Organisasi perempuan harus kuat, harus progresif, harus politis…,” tuturnya dengan mata terpejam. Glukoma yang menyerang matanya telah membuat pandangannya kabur.

“Bila ada bantuan untuk dirinya, bu Umi memilih diberikan kepada anak-anak buahnya yang lebih membutuhkan. Sumbangan untuk operasi glukomanya pun, dia berikan kepada yang lain,” kenang Yuyud.

“Ia juga merasa bersalah, karena ia sebagai pimpinan, justru keluar lebih dulu dari penjara. Lebih dulu dari kawan-kawan lainnya. Sekeluar penjara, Bu Umi berkeliling ke anak buahnya, meminta maaf pada mereka. Ia adalah satu dari sedikit pimpinan yang melakukan itu! “ tandas Ruth.

SIANG ITU adalah tahlilan tujuh hari kematian Umi. Sekitar 50 nasi kotak disiapkan. Nasi, dengan lauk sambal goreng kentang, acar dan ayam bumbu bali ditata dalam boks. Mimin, Pak Ono, Ester dan seorang tetangga memasak sejak semalam.

“Nanti acara sehabis Ashar. Cuma undang beberapa orang dari mushola.” Kata Ester.

Saya melongok ke dalam kamar Umi. Sebuah dipan berukuran sedang, lemari tua, meja kayu yang di atasnya berjajar beberapa buku. Juga ada Alquran. Di dinding tergantung bingkai foto berukuran 10 R. Foto ketika masih sebagai anggota DPR. Cantik dan bugar. Sebuah radio bertengger di atas meja. Semuanya barang tua. Tak satupun yang mewah.

“Ini tulisan budhe Umi….” Mimin menunjukkan sebuah buntalan plastik. Kertas-kertas kusam, beberapa bundel fotokopi, juga beberapa lembar ketikan. Sebagian sudah bolong dimakan rayap. Sebagian tulisan tangannya kabur dimakan usia.

“Dulu sebelum matanya gak bisa lihat, Bu Umi masih suka mengetik sendiri. Ditulis tangan, terus diketik. Saya yang disuruh bacakan ….“ kata Mimin.

Saya membolak-balik tumpukan kertas itu. Tampak Umi berusaha keras menyusun penggalan memoarnya. Umi menulis di kertas apa saja. Di balik soal sekolah sampai fotocopy majalah. Dalam coretannya, berkali-kali Umi menegaskan, menolak tuduhan terlibat Gerakan 30 September. “Ormas Gerwani yang didirikan untuk menegakkan emansipasi wanita menentang diskriminasi gender, partisipasi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi nasional menentang kolonialisme. Sekarang Gerwani diserang dengan fitnah sadis dan kotor. Semua tuduhan rekayasa dan fitnah tak ada satupun yang bisa dibuktikan…” tulisnya.

Gerwani adalah jalan hidup Umi. Belasan tahun ia membangun dan membesarkannya. Dan Soeharto, meluluhlantakkannya seketika.

“Bagaimana perasaanmu Min?”

“Ya sedih lah. Sedih banget…” Mimin menunduk. Tangannya memencet-mencet HP. Umi banyak menitipkan kisahnya pada Mimin, kendati barangkali gadis itu hanya sanggup mencerna semampunya.

“Saban hari Budhe cerita soal Gerwani, bagaimana dulu dia berpidato, kasih pendidikan, keliling dunia kasih sambutan. Pasti dia orang hebat. Sangat penting. Trus kesepian. Meninggal juga gak ada yang tahu…” Mimin kembali tersedu.

Menjelang Ashar, tamu-tamu yang akan tahlilan mulai datang. Saatnya pulang. Sekali lagi, saya menatap gambar Umi semasa muda. Segar dan cantik. Pancaran matanya kokoh. Hatinya teguh. ***

Memperjuangkan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Trafiking di Kabupaten Cirebon melalui Penganggaran dan Penyusunan SOP

2011-04-27T19:23:00.001-07:00

Oleh: Hero G

Cirebon-INSTITUT PEREMPUAN: Dalam upaya mendorong optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Cirebon, Institute Perempuan dan beberapa organisasi masyarakat yang terdiri dari Fahmina Institute, WCC Mawar Balqis, Banati, FWBMI, Siagabumi, dan LSM Warga Siaga mendatangi kantor Bupati Cirebon, Senin, 28 Februari 2011, untuk berdialog (Audensi) dengan Bupati.

Agenda dari audensi ini adalah untuk mengetahui Situasi pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban trafiking dan kekerasan di Kabupaten Cirebon serta penganggaran pembiayaan P2TP2A dalam APBD Kabupaten Cirebon. Selain itu juga mendorong adanya Standard Operational Procedure (SOP) mengenai Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Trafiking di Cirebon. Audensi ini dilaksanakan pada pukul 11.24 Wib, mundur beberapa menit dari jadwal yang telah disepakati yaitu pada pukul 11.00 wib, karena ada beberapa agenda mendadak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rombongan audiensi ditemui oleh sekretaris daerah Kabupaten Cirebon, Bapak HAZ Abidin Rusyandi MM, dan setelahnya diserahkan kepada Bapak Sofyan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Cirebon.

Ellin Rozana, Institut Perempuan, menjelaskan, kasus trafiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi di Kabupaten Cirebon lebih banyak ditangani oleh CBO/LSM ketimbang oleh pemerintah. Padahal ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban, ujarnya. “Disadari atau tidak peran masyarakat dalam membantu tugas pemerintah masih mengalami beberapa kendala baik anggaran maupun sumber daya manusianya”, lanjutnya.

Oleh karena itu Institut Perempuan sebagai lembaga yang concern di isu perempuan mendorong supaya pemerintah memaksimalkan kerja P2TP2A dan mengalokasikan anggarannya untuk melaksanakan program pelayanan terhadap korban trafiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kabupaten cirebon. Ellin Rozana juga menambahkan, bahwa di Indonesia sudah ada 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan minimal (SPM) yaitu pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban trafiking dan SPM pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota. Dan Terkait trafiking, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.

Senada dengan Ellin, Castra Aji Sarosa, Ketua Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) Cirebon mengungkapkan, bahwa kasus kekerasan dan trafiking di kabupaten Cirebon sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Di Cirebon untuk kasus TKW menduduki peringkat ke-2 setelah Indramayu. Oleh karenanya mesti ada penangan yang serius dari pemerintah Cirebon. Ibu Euis dari Banati meminta Pemkab Cirebon mengalokasikan anggaran yang jelas kepada P2TP2A agar ketika ormas merujuk kasus yang ditanganinya kepada P2TP2A menjadi jelas pula. Jangan sampai ketika ada rujukan dari cbo, P2TP2A berdalih tidak ada anggaran. Melanjutkan pernyataan dari ibu Euis, Sri Sunani dari Women Crisis Center Mawar Balqis dan Roziqoh dari Fahmina Institute menjelaskan, bahwa sejauhmana peran P2TP2A menjadi efektif tanpa ditunjang dengan anggaran yang cukup, apalagi sekarang kita sudah mempunyai SOP untuk pelayanan korban trafiking di cirebon. Untuk itu upaya sinergisitas antara dinas-dinas yang ada di Cirebon sangat diharapkan untuk memaksimalkan kerja-kerja P2TP2A.

Menanggapi pertanyaan dan masukan, kepala BPPKB, Bapak Sofyan menjelaskan, bahwa ketika masyarakat telah banyak membantu tugas-tugas pemerintah maka hal itu dianggap hal yang wajar, dikarenakan ketika negara Indonesia menuju ke arah kemajuan, banyak tugas pemerintah yang diambil oleh masyarakatnya. Dan pemerintah sudah tidak lagi mengurusi itu, pemerintah hanya menyediakan regulasinya saja. Menurut Bapak Sofyan, dalam hal penganggaran untuk pelayanan korban trafiking, pemerintah Kabupaten tidak mungkin menganggarkan biaya ini kepada Kepolisian sebagai lembaga vertikal, karena akan menimbulkan double budgeting, dan dapat menyebabkan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkena KPK. “BPPKB sebagai leading sector dalam penanganan dan pelayanan kasus trafiking ini akan senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan dinas tenaga kerja, gugus tugas anti trafiking, kejaksaan, pengadilan serta kepolisian sebagai institusi penegak hukum”, ujarnya.

Di akhir acara, Kepala BPPKB mengucapkan terima kasih kepada para audience yang telah datang beraudensi dan telah banyak memberikan masukan tentang P2TP2A. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan senantiasa memberikan pelayanan kepada Masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. BPPKB sebagai leading sector berjanji untuk menindaklanjuti hasil audensi ini dengan membahas SOP dan SPM pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban trafiking di Kabupaten Cirebon.

RAKYAT MENGGUGAT: CABUT UU PORNOGRAFI Nomor 44 /2008

2011-04-20T22:14:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP

RAKYAT MENGGUGAT: CABUT UU PORNOGRAFI Nomor 44 /2008

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Di tengah polemik pembangunan Gedung DPR RI yang akan menguras habis keuangan Negara sekitar 1,8 trilyun, Gedung DPR RI sudah kehilangan “ruhnya” sebagai rumah aspirasi rakyat agar segala bentuk kebijakannya tidak bertentangan dengan rakyat. Secara filosofi, pembiayaan DPR (gedung, gaji anggota, dsb) didanai oleh keringat rakyat, melalui pajak dan pengelolaan sumber daya alam negeri ini. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat terluka ketika dalam Sidang Paripurna DPR RI yang sedang berlangsung, Doktorandus Haji Arifinto, bertindak sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bukannya bersidang menjalankan tugas, kewajiban, dan amanat rakyat yang diembannya, namun ironisnya justru membuka dan
menonton materi Pornografi.

PKS sebagai partai dan fraksi yang mengatasnamakan dalih keagamaan sebagai “platform” nya, merupakan salah satu motor disahkan dan diberlakukannya UU Pornografi. Berikut pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring pada tahun 2008:

“Demi tanggung jawab dan cinta masa depan bangsa, PKS menuntut segera atas
pengesahan RUU Pornografi, dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 45,
menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan seni budaya, kualitas moral bangsa,”demikian
salah satu butir sikap politik yang dibacakan oleh Presiden PKS, Tifatul Sembiring di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (26/10)[1].

Bahkan konteks pornografi yang ditafsirkan oleh PKS pada saat itu “sumir” sehingga mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap keseluruhan adat istiadat dan budaya yang menjadi khazanah di negara Indonesia seperti menanggapi Tarian Jaipong sebagai tarian yang ditampilkan ditempat yang negatif.

Mengingat terjadinya overcriminalization dan “tebang pilih” dari pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2008 maka kami Masyarakat Sipil Tolak UU Pornografi pernah mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusidalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang hasilnya berupa penolakan disertai dissenting opinionHakim Maria Farida. Salah satu bunyi dissenting opinion
tersebut adalah “… adanya beberapa definisi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum...”.

Adapun tindakan pidana yang dilakukan oleh Doktorandus Haji Arifinto sebenarnya merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tindak Pidana Ancaman Sanksi
Pasal 5
Meminjamkan atau mengunduh produk pornografi Pasal 31pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
produk pornografi Pasal 32 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Oleh karena itu Kami Masyarakat Sipil Tolak UU Pornografi menyampaikan Gugatan Kepada Presiden, DPR RI, dan Aparat Penegak Hukum:

1. Kepada Presiden dan DPR RI untuk segera mencabut UU No.44/2008 tentang Pornografi, kemudian menggantinya menjadi Undang – Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa harus menguntungkan golongan tertentu;

2. Kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian untuk segera menangkap Doktorandus Haji Arifinto karena telah melakukan tindak pidana murni. Dengan mendasarkan pada asas equality before the law untuk pemberlakuan UU No.44/2008 tentang Pornografi ;

3. Kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-undang yang mampu menjadi payung bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali, bukan seperti UU No.44/2008 tentang Pornografi yang sumir, multitafsir, diskriminatif, anti pluralisme, dan tidak melindungi perempuan dan anak.

Demikian Penyataan Sikap dan Gugatan ini Kami sampaikan sebagai wujud kepedulian kami demi penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Jakarta, 20 April 2011

Para Pendukung Pernyataan sikap ini adalah:
ANBTI
Ardhanary Institute
Eli Roosnalely
ELSAM
Estu Rahmi Fanani
Federasi APIK
Indry Oktaviani
Institut Pelangi Perempuan
Institut Perempuan
KePPak Perempuan
Kaki Lima
Kalyanamitra
Kapal Perempuan
KPI
LBH APIK Jakarta
Lita Anggraini
Melly Setyawati
Musdah Mulia
Penari jaipong
R. Valentina Sagala
Rumpun Tjoet Njak Dien
Solidaritas Perempuan
SCN CREST
YLBHI

Contact Person:
08129820147 (Rena)
081081319343561(Risma)
081382887689(Yohanna)
085216130110(Melly)
0817847318(Afank)
0811282297(Lita)

[1]http://smsplus.blogspot.com/2008/10/pks-segera-sahkan-ruu-pornografi.html

PAGUYUBAN BURUH MIGRAN KUNINGAN (BUMIKU): “Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Buruh Migran di Kabupaten Kuningan”

2011-04-15T02:49:00.000-07:00

Oleh : Lispianah

Saat pertama kali bertemu dengan kedua perempuan yang masih sangat semangat dan energik ini, pastilah orang tidak akan menduga kalau umur mereka sebenarnya sudah tidak muda lagi. Ibu Maryati, perempuan kelahiran 25 Desember 1952 atau 58 tahun yang lalu, dan Ibu Titin Kartini perempuan kelahiran 20 September 1974 ini merupakan pengurus Paguyuban Buruh Migran Kuningan (BUMIKU) yang selalu aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus buruh migran di Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan yang mereka lakukan, berikut hasil wawancara yang berhasil saya dapatkan dari kedua perempuan ini:

Maraknya buruh migran Indonesia yang mayoritas adalah perempuan di Desa Babakanmulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, merupakan dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Babakanmnulya yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani dimana rendahnya upah buruh tani perempuan dan langkanya lapangan kerja menjadi faktor pendorong kami dan perempuan-perempuan di Kabupaten Kuningan untuk bermigrasi menjadi buruh migran dalam rangka membantu ekonomi keluarga.

Pengalaman saat bermigrasi menjadi buruh migran dan melihat banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh TKW saat bekerja, kepulangan serta saat berada di tarminal III (sekarang tarminal IV) membuat kami berkumpul dan membentuk paguyuban buruh migran. Pada tahun 2005, pembentukan paguyuban ini dibantu oleh Bapak Castra Aji Sarosa, yang awalnya mengumpulan perempuan-perempuan mantan buruh migran di desa Sidamulya dan desa Babakanmulya di Kabupaten Kuningan, masing-masing desa membentuk sebuah perkumpulan yang beranggotakan perempuan-perempuan mantan buruh migran, saat itu di desa Sidamulya perkumpulannya diketuai oleh Ibu Siti, sedangkan di desa Babakanmulya diketuai oleh Ibu Maryati. Lalu kedua perkumpulan ini bergabung menjadi satu dan diberi nama Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran (PWPBM).

Setelah PWPBM terbentuk, kami diperkenalkan dengan teman-teman dari Institut Perempuan yang banyak membantu dan memfasilitasi kami dalam berdiskusi dan melakukan pengkaderan. Dari diskusi-diskusi yang diadakan kami diperkenalkan tentang masalah trafiking, dimana kurangnya akses informasi ketenagakerjaan dari dalam dan luar negeri serta kurangnya perlindungan dari Negara merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan buruh migran rentan mengalami kasus-kasus trafiking. Kemudian oleh Institut Perempuan, kami juga diikutkan dalam banyak pelatihan penanganan kasus-kasus buruh migran dan akhirnya kami jadi punya banyak keberanian untuk menangani kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran di lingkungan kami, diantaranya adalah kasus penipuan, tidak jadi diberangkatkan, penyiksaan, pelecehan seksual, PHK sepihak, penganiayaan (hingga mengakibatkan korban cacat), tidak digaji, kekerasan seksual, perkosaan, serta meninggal dunia.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami merasakan adanya perbedaan visi dan misi serta tidak adanya keterbukaan di PWPBM, maka pada tahun 2008, kami Ibu-ibu dari desa Babakmulya menginginkan memisah dari PWPBM lalu membentuk perkumpulan baru yang kami namakan Paguyuban Buruh Migran Kuningan (BUMIKU). Pada awal berdirinya paguyuban, kami mengawalinya dengan mengadakan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang kami beri nama Koperasi Lestari, tahun pertama hanya ada 6 orang anggota yang bergabung lalu bertambah menjadi 16 orang, pada tahun kedua anggota yang bergabung bertambah lagi menjadi 24 orang, tahun ketiga jumlah anggota bertambah lagi menjadi 31 orang, hingga sekarang menginjak tahun keempat jumlah anggota yang masih bertahan ada 31 orang. Tujuan didirikannya koperasi ini selain untuk mengikat anggota dan masyarakat sekitar dalam paguyuban, juga untuk mencegah jeratan rentenir, membiasakan budaya menabung dan meningkatkan perekonomian anggota karena mereka dapat meminjam modal untuk kegiatan usaha melalui kegiatan simpan pinjam.Selain mengadakan kegiatan koperasi simpan pinjam, untuk mengutkan ekonomi masyarakat kami juga mengelola tabungan lebaran warga.

Bersama dengan anggota, kami juga masih melakukan kegiatan penanganan kasus-kasus buruh migran dan melakukan tindakan pencegahan dengan membentuk dan mendampingi kegiatan Rumah Baca, yaitu melalui pendidikan, diskusi-diskusi, dan memberikan informasi yang benar kepada anak-anak. Dalam hal penanganaan kasus-kasus buruh migran, kami bekerjasama dengan lembaga lain baik dengan paguyuban yang tergabung dalam Jaringan Mekar Wangi maupun dengan jaringan yang tergabung dalam Jagat Jabar. Kami juga bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang erat kaitanya dengan tugas-tugas ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, maupun aparat penegak hukum di tingkat Kabupaten dan Desa. Di tingkat desa, kerjasama yang kami lakukan dalam penanganan kasus dan perubahan kebijakan (advokasi), contohnya dengan telah disyahkannya peraturan desa tentang perlindungan tenaga kerja indonesia (tki) yang berasal dari desa Babakanmulya.

Ketua Paguyuban BUMIKU saat ini dijabat oleh Ibu Titin Kartini, Kegiatan koperasi simpan pinjam dan tabungan lebaran masyarakat ditangani oleh Ibu Maryati, sedangkan Ibu Asih selain aktif di Paguyuban dalam menangani kasus juga menjadi Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) di desa Babakanmulya, Ibu-ibu yang lain yaitu Ibu Uki dan Ipoh juga aktif membantu dalam menangani kasus-kasus. Alhamdulillah keluarga kami semua mendukung, malah suaminya Ibu Titin Kartini juga ikut bergabung di Paguyuban ini.

Banyak sekali manfaat yang telah kami peroleh setelah beberapa tahun aktif di paguyuban ini, selain wawasan kami bertambah, kami juga punya keberanian menghadapi sponsor yang nakal, mempunyai banyak teman dan saudara serta bisa menolong masyarakat. Kami percaya dengan adanya paguyuban atau perkumpulan ini kami jadi lebih dipercaya dan punya kekuatan dalam melakukan kerja atau kegiatan untuk masyarakat, berbeda mungkin kalau kami melakukannya sendiri-sendiri. Makanya dalam melakukan kerja-kerja paguyuban, kami selalu mengadakan pertemuan 2 sampai 3 kali dalam sebulan untuk berkoordinasi, berbagi tugas dan membahas kegiatan-kegiatan. Dalam melakukan kegiatan tantangan yang kami hadapi juga cukup banyak, misalnya dalam usaha koperasi kadang ada prasangka buruk anggota karena takut uangnya di bawa lari oleh pengurus, biasanya kalau masalah uang ini sangat sensitif sekali sehingga pelan-pelan kami harus terus memberikan pengertian ke anggota, memulai transparansi keuangan dan selalu berusaha menjaga kepercayaan anggota. Sedangkan tantangan yang kami hadapi dalam melakukan penanganan kasus antara lain yaitu adanya ancaman dari sponsor, calon korban masih membela pelaku, dana masih terbatas sedangkan untuk penanganan kasus membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan alat komunikasi kami yang masih terbatas. Namun walaupun begitu kami masih tetap semangat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut demi untuk kepentingan masyarakat. (**)

Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Desa Mengenai Perlindungan Buruh Migran Asal Desa Simpar, Kabupaten Subang

2011-04-11T22:11:00.000-07:00

Oleh: Tary

Institut Perempuan - Dengan banyaknya warga yang berangkat ke luar negeri untuk menjadi buruh migran dan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh TKI/buruh migran pada saat keberangkatan, ditempat kerja sampai dengan kepulangan mereka ke tanah air. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan mereka mengenai informasi seputar hak-hak dan kewajiban mereka sebagai buruh migran, sehingga banyak buruh migran yang mengalami kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan jumlah buruh migran Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan maka mereka begitu rentan mengalami kekerasan, seperti kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, sampai kematian masih sering dialami oleh TKW/buruh migran Indonesia.

Untuk itu Institut Perempuan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2011, di Desa Simpar, kecamatan Cipunagara, kabupaten Subang, khususnya di dusun-dusun yang menjadi kantong buruh migran. FGD dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang pesertanya berasal dari aparat desa, tokoh masyarakat, mantan buruh migran, dan juga melibatkan BPD sebagai badan yang mempunyai andil besar dalam pengesahan Perdes ini. Maksud dan tujuan FGD ini diselenggarakan yaitu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga dalam RUU, sehingga diharapkan dapat mendorong disusunnya Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Buruh Migran, ujar Sri Agustini dari Institut Perempuan.

FGD pertama dilakukan pada bulan Februari dengan mengambil tema “Pra Penempatan TKI dan Peran Pemerintah Desa Terkait Penempatan TKI”. Tema yang sama dilakukan juga pada FGD ketiga. Pada FGD ini membahas mengenai TKI/buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri untuk menjadi buruh migran. Dimana peserta diberikan beberapa pertanyaan seputar pra penempatan TKI/buruh migran yang pernah terjadi dan dialami oleh warga Desa Simpar. Di kegiatan ini terlihat peserta sangat antusias bercerita mengenai pengalamannya pada saat menjadi buruh migran. Salah satunya adalah Ibu Haji Nuraeni yang bercerita, jika ada anak yang ingin bekerja menjadi buruh migran tapi masih dibawah umur maka sponsor bisa memanipulasi umurnya asalkan badanya terlihat bongsor.

Pada FGD keempat dilakukan pada bulan Maret dengan tema “Purna Penempatan TKI dan Peran Pemerintah Desa Terkait Penempatan TKI”, Tema yang sama juga dilakukan pada FGD kedua. Di FGD ini membahas mengenai kepulangan TKI ke tanah air. Dan pada FGD kelima menyusun masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Peserta berharap untuk warga yang akan bekerja menjadi TKI/buruh migran harus berhati- hati terhadap sponsor/PPTKIS, apakah resmi atau tidak, masyarakat/keluarga buruh migran juga harus melaporkan anggota keluargannya yang menjadi buruh migran kepada pemerintah Desa mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan. Dan berharap jika Peraturan Desa ini terbentuk tidak ada lagi TKI/buruh migran yang bermasalah.

Serbet raksasa hiasi gedung DPR

2011-04-03T05:24:00.000-07:00

Sumber:
http://www.primaironline.com/berita/politik/serbet-raksasa-hiasi-gedung-dpr

31 Maret 2011 | 11:01 | Politik
Yudi Rahmat

Jakarta - Ratusan orang yang mengatasnamakan Komite Aksi Pembantu Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi membawa serbet raksasa PRT untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Serbet yang dibawa PRT lambang para pekerja rumahan agar DPR segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai salah satu RUU Prioritas Prolegnas DPR 2010

"Namun dalam perkembangannya, proses pembahasan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga justru dihentikan," kata Juru Bicara Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga, Lita, di depan gedung DPR Jakarta, Kamis (31/3).

Menurut Lita, pemerintah tidak memiliki kehendak publik untuk mewujudkan perlindungan PRT.DPR tidak ada inisiatif mewujudkan UU PPRT dan bahkan menghalangi dan juga menolak adanya konvensi perlindungan PRT.

"Pemerintah dan DPR tidak juga bersedia meratifikasi Konvensi Perlindungan buruh migran dan keluarganya," kata Lita.

Lita sangat kecewa pada sidang paripurna DPR 17 November 2010, RUU ini masuk dalam Prolegnas 2011, namun hingga bulan ketiga 2011, belum ada pembahasan lagi.

"Langkah konkrit politik DPR RI khususnya Komisi IX DPR masih belum ada untuk memulai pembahasan RUU PPRT," tandas Lita.

Photo: Yudi/Primair (http://www.primaironline.com/berita/politik/serbet-raksasa-hiasi-gedung-dpr)

Gelar 1.000 Serbet, PRT Tuntut Haknya

2011-04-03T05:22:00.000-07:00

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/31/11550787/Gelar.1000.Serbet.PRT.Tuntut.Haknya

Penulis: Caroline Damanik | Editor: Inggried
Kamis, 31 Maret 2011 | 11:55 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Rangkaian 1.000 serbet membentuk kubah tipis dibentangkan di depan Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (31/3/2011). Sebanyak 1.000 serbet itu direntangkan oleh ratusan pembantu rumah tangga (PRT) yang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak Dewan agar segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada tahun ini sehingga hak-hak PRT dapat dijamin secara hukum.
"Serbet-serbet ini dirajut tahun lalu. Di setiap serbet tertulis hak PRT yang selama ini sering terabaikan," ungkap Dewi dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) di lokasi aksi.

Jala PRT mencatat maraknya kekerasan terhadap PRT belakangan ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, pemerintah dan Dewan justru tak belajar dari pengalaman. Tak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Pemerintah dan Dewan hanya bisa menuntut negara lain tanpa membenahi kondisi PRT.
"Pemerintah dan Dewan tak mengubah kebijakannya untuk melindungi PRT domestik maupun migran," tambahnya.

Selain itu, aksi juga menuntut agar pemerintah segera mendukung Konvensi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga pada Sidang Perburuhan Internasional pada Juni 2011 dan meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Keluarga. DPR juga didesak untuk membuka ruang partisipasi seluasnya kepada sipil dalam pembahasan RUU Perlindungan PRT dan revisi UU No 39 Tahun 2004 agar menjadi UU yang sungguh-sunggguh mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak pembantu rumah tangga.

Pidato Kebudayaan R. Valentina Sagala untuk International Women's Day 2011: "Rasa C.I.N.T.A. (dan Pikir C.I.N.T.A.)"

2011-03-12T21:46:00.000-08:00

“Rasa C.i.n.t.a. (dan Pikir C.i.n.t.a)” R.Valentina Sagala

(Photo by: Olin Monteiro)

I. Saya yang Perempuan
Nama saya Rotua Valentina. Panggil saja saya, Valent. Atau: perempuan Valent. Di usia 17 tahun, Ibu membantu saya mengurus sebuah kartu bernama “Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia” atau biasa disingkat “KTP”. Kata Ibu saya, kartu ini harus saya simpan baik-baik di dalam dompet. Setiap kali bepergian keluar rumah, saya harus membawanya. Kata Ibu saya pula, kartu kecil ini adalah kartu identitas saya.

Maka samar-samar, belajarlah saya tentang identitas saya. Siapakah saya? Menurut KTP, nama saya “sudah terlanjur”: Rotua Valentina. KTP tidak menampilkan “nama panggilan”. Sehingga boleh dibilang, saya cukup senang mengatakan, “Panggil saya: Valent”, meski ini pun tidak terlalu mudah, karena sejak saya bayi, kecil, remaja, bahkan hingga kini, hampir semua anggota keluarga memanggil saya: “Rotua”. Selain nama, pada KTP saya juga tertulis: “Tempat/Tgl lahir; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama; Pekerjaan; Kewarganegaraan: WNI”. Juga ada alamat rumah Ibu dan Bapak saya disitu.

Sejak punya KTP, hampir untuk segala hal dalam kehidupan bermasyarakat, saya sering diminta memperlihatkan kartu kecil bernama KTP. Rasanya hanya kalau mau buang air kecil di WC umum, saya tidak diminta memperlihatkan KTP.

Tapi apakah saya sebenarnya? Apakah yang bisa direpresentasikan selembar KTP untuk sebuah nyawa bernama perempuan? Seorang perempuan beragama Kristen? Seorang perempuan beragama Islam? Seorang perempuan kelahiran Jakarta? Seorang perempuan kelahiran Papua? Seorang perempuan kelahiran Aceh? Seorang perempuan bernusa, berbangsa, dan berbahasa Indonesia?

Apakah makna keber-ada-an saya sebagai perempuan? Dengan payudara yang tumbuh dengan potensi menyusui, namun sering menjadi sasaran kekerasan seksual? Dengan vagina yang demikian indah namun selalu disebut “kemaluan”? Dengan rahim saya yang tidak pernah boleh merdeka?

II. R.a.s.a Keadilan
Pertanyaan mendasar dunia hukum sesungguhnya adalah: apakah itu manusia? Adalah keliru jika sudut pandang orang terhadap hukum digerakkan oleh “takut” terhadap perundang-undangan atau bahkan sanksi. Pergulatan hukum sebenarnya adalah pada rasa keadilan.

Maka apakah itu hukum Indonesia, adalah apakah itu manusia Indonesia? Apakah itu hukum Indonesia, adalah apakah itu saya (yang perempuan)? Disini ada dialog antara tubuh, pikir, dan rasa. Dialog itu merumuskan keadilan. Dibutuhkan pengalaman dalam bertubuh, diperlukan kecerdasan dalam berpikir, dan dibutuhkan nurani dalam merasa. Ini mengapa keadilan kerap dilekatkan dengan “rasa” (rasa keadilan) ketimbang “pikir” (pikir keadilan). Nurani diharapkan dapat kita gunakan untuk mengolah pengalaman dan kecerdasan. Dan oleh karenanya, demikian penting kecerdasan ber-pikir senantiasa diiringi nurani me-rasa dan pengalaman ber-tubuh. Membunuh salah satunya tentu sangat mengerikan bagi keber-ada-an manusia. Misalnya, bagaimanakah kita hendak bahagia atas penyiksaan dan kekerasan seksual yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami perempuan-perempuan di wilayah konflik negeri ini, seperti Aceh dan Papua? Bagaimanakah kita hendak tersenyum manis tatkala kecerdasan, pengalaman, dan nurani kita dilecehkan oleh represi negara pada perempuan lewat perundang-undangan yang diskriminatif, mulai dari pemberlakuan UU Pornografi, hingga tumbuh suburnya kebijakan daerah yang diskriminatif pada perempuan? Bagaimanakah kita hendak baik-baik saja terhadap pemiskinan (bukan kemiskinan) perempuan, tak sanggupnya perempuan mengecap pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta betapa minimnya akses dan kontrol perempuan dalam politik, perencanaan, pelaksanaan, hingga kontrol makhluk bernama “pembangunan”? Bagaimanakah kita hendak oke-oke saja ketika rasa, pikir, dan tubuh perempuan diserang terus dan terus oleh aparat keamanan dan kelompok masyarakat berwatak patriarkis yang menyerang atas nama agama.

Maka jika masih benar bahwa negara saya, negara kita ini, adalah negara hukum, pertanyaan mendasar negara (bernama Indonesia) ini sesungguhnya adalah: apakah itu manusia (Indonesia)? Apakah itu saya (yang perempuan)? Apakah Anda (yang perempuan)?

Mungkin:
saya adalah perempuan yang tak diinginkan sejak saya masih di rahim ibuku;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang sejak kecil harus berjalan berkilo-kilo meter membantu Ibu mengangkut air, berkebun, menggendong, merawat, dan menjaga adik;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang dijual Bapak ketika Bapak terlilit hutang rentenir di kampung, dan tergiur janji manis seorang calo tenaga kerja ke luar negeri;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang karena kemiskinan yang menjerat, harus bermigrasi dan mengais-ngais rejeki ke kota, berakhir menjadi budak dengan sebutan “pembantu rumah tangga” tanpa pernah diakui sebagai “pekerja”;
Mungkin:
saya adalah perempuan pekerja rumah tangga migran, yang setelah bertubi-tubi mengalami penyiksaan, diperkosa, disetrika, tak makan berhari-hari, diancam hukuman mati, cuma bermakna mencoreng citra bangsa;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang diserahkan orang tua menjadi istri ketiga dari seorang laki-laki tua di dusun, karena orang tua terjerat hutang sejak tak lagi punya tanah;
Mungkin:
saya adalah perempuan dengan kondisi kesehatan buruk, tak berpendidikan, yang dinikahi ketika ketika saya bahkan belum mengenal menstruasi, sehingga saya menjadi janda dua kali saat usia baru menginjak 15 tahun;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, tertular HIV/AIDS dari suami, dan sepanjang akhir hidup menghadapi stigmatisasi demi stigmatisasi;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang diserang dan diperkosa berkali-kali oleh beberapa laki-laki yang tidak saya kenal, dibuang dari keluarga, dikucilkan masyarakat;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang diharuskan berpakaian seperti yang tidak saya sukai dan maui;
Mungkin:
saya adalah perempuan yang dilarang mempertanyakan orientasi seksual saya, sebaliknya dikucilkan dan didiskriminasi atas nama tidak bermoral dan tidak agamais;
Mungkin:
saya adalah perempuan janda yang dipandang setengah mata oleh masyarakat, harus bekerja hingga malam hari dan ditangkap Satpol PP ketika hendak pulang ke rumah sehabis bekerja;
Mungkin:
saya adalah perempuan pelacur yang harus pura-pura suka ditiduri laki-laki hidung belang, entah dia para koruptor, entah dia para suami yang mahir bicara moral dan agama, atau bahkan para penyair yang senang bicara keadilan;
Mungkin:
saya adalah perempuan aktivis yang jatuh cinta dengan tulus dan sepenuhnya, mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, dari laki-laki yang dengan bangga berteriak tentang hak anak dan “selamatkan anak” (Save the Children) namun sekejap lari dari tanggungjawab dan bersembunyi di balik persekongkolan para patriarkat;
Mungkin:
saya adalah....;
Mungkin:
saya adalah....;

Mungkin:
Saya adalah perempuan korban kekerasan berlapis, dengan seorang anak berumur tiga bulan, yang ditangkap dan diperkosa oleh tentara pada tahun 1980an. Hampir dua puluh tahun kemudian, suami saya meninggalkan saya, dengan alasan kekerasan saya alami: “Saya...disuruh jalan ke hutan untuk mencari suami saya...diikuti enam orang tentara. Setelah itu saya dibawa ke pos... dipukul dan diperkosa oleh tentara-dua orang Papua, tiga orang pendatang. Setelah dua hari, saya dibawa ke rumah sakit karena kemaluan saya...berdarah dan harus dijahit. Setelah diperiksa di laksus (intel)...(saya pulang)... Akhirnya, suami saya kawin lagi tahun 2005... Saya rasa tidak adil sekali karena apa yang saya alami adalah untuk selamatkan suami”.

Semua tentang saya tidak akan cukup direpresentasikan oleh secarik kertas kecil bernama “KTP Republik Indonesia”. Maka sekali lagi, wahai saudara-saudaraku, pergulatan hukum sebenarnya adalah pada rasa keadilan. Itulah mengapa, kita lebih mengenal “rasa keadilan”, dan bukan “pikir keadilan”.

III. H.a.t.i. Nurani
Perkenalan pertama saya pada peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) bermula beberapa tahun lalu seiring dengan bertumbuhnya organisasi-organisasi perempuan, atau sebut saja: organisasi feminis, di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita punya pengalaman serupa dengan saya. Kita mungkin lebih akrab dengan “Hari Kartini” lengkap dengan konde, kebaya, atau perlombaan memasak. Atau dengan “Hari Ibu” yang meski dalam sejarahnya penuh dengan gerak nyawa perjuangan perempuan, namun oleh Orde Baru berhasil dipadamkan sebagai hari membahagiakan para ibu dalam sehari atau sekali lagi berkonde, berkebaya, berlomba masak, dst, dst.

Peringatan Hari Perempuan Internasional lekat dengan aksi demontrasi besar para perempuan dari berbagai kelas sosial, yang digelar bersamaan di berbagai penjuru dunia, pada 8 Maret 1911, menyuarakan (baca: melawan) ketidakadilan yang dialami perempuan, serta tuntutan berupa hak ikut serta dalam pemilu dan pengambilan keputusan di pemerintahan, hak bekerja, hak atas pendidikan, dan penghapusan diskriminasi. Sejarah mencatat, bahwa meski pada era Soekarno, organisasi perempuan progresif telah mengenal Hari Perempuan Internasional, ketika Orde Baru berkuasa, peringatannya setiap 8 Maret sengaja dipaksalupakan.

Kita lantas patut bertanya, mengapa setelah seratus tahun lamanya, kita masih perlu ber-ada bersama disini? Ada 70 persen dari total jumlah orang miskin negeri ini bernama perempuan. Ada kasus korupsi besar-besaran di pemerintah dan parlemen, sementara balita busung lapar dan angka kematian ibu meningkat. Ada pejabat jalan-jalan ke luar negeri, membeli laptop jutaan rupiah, bahkan dalam waktu dekat berencana merenovasi gedungnya dengan fasilitas mewah, sementara para ibu dan anak tak sanggup membeli sembako dan susu, serta anak-anak bunuh diri tak mampu melunasi pungutan sekolah. Ada mafia peradilan yang menggembungkan perut para penegak keadilan, mafia pajak yang meruntuhkan rasa keadilan dan kecerdasan berpikir kita; sementara para perempuan dan korban kekerasan menjerit menuntut keadilan dan pemulihan. Dan masih banyak belenggu ketidakadilan lainnya.

Undangan keber-ada-an kita hari ini adalah untuk me-rasa-kan belenggu ketidakadilan tersebut, untuk kemudian menyatukan seluruh keber-ada-an kita: memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan perempuan.

Negara bernama Indonesia ini adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sistem hukum yang hendak diwujudkan adalah di bawah sistem konstitusi (UUD 1945) yang berfungsi sebagai acuan dasar penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Sistem hukum ini meliputi isi hukum (yaitu uraian dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan); tatanan hukum (yaitu semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku, mencakup lembaga hukum dan pelaksananya); serta budaya hukum (yaitu pemahaman, sikap penerimaan, praktek pelaksanaan terhadap isi dan tatanan hukum).

Maka pertama, bersuaralah. Senantiasalah bersuara dan bertanya dengan kritis, dimanakah pengalaman perempuanku (aku yang perempuan) dalam sistem hukum yang ada; dimanakah keber-ada-anku dalam sistem hukum dan pembangunan yang berlangsung. Senantiasalah bertanya dengan merdeka. Kedua, bergeraklah. Senantiasalah bergerak dengan jujur. Sebab kejujuran berasal dari hati nurani yang jernih, tempat kita dapat bercermin. Hati nurani tak hendak bicara tentang moral, sebuah urusan tentang “akhirat” dan bukan “kekinian”.

Hati nurani adalah cahaya bagi keadilan. Semacam ada sesak yang mengganggu di sekitar dada saya ketika peristiwa ketidakadilan terjadi. Seperti jantung berhenti berdetak seketika ketika ada kebijakan yang merobek rasa keadilan, bahkan ketika mengatasnamakan agama atau moralitas semu. Coba ingat-ingat, pernahkah kita merasakannya?

Saya pikir-pikir dan rasa-rasa, itu seperti yang dinamakan C.I.N.T.A. Rasanya campur aduk, namun juga bisa kita paparkan dengan logis dan cerdas, serta bisa kita nikmati indah atau sakitnya pada tubuh. Mungkin, itu mengapa nurani disebut “hati” nurani, bukan “otak” nurani. Itu mengapa juga, cinta lebih sering disebut “rasa” cinta, daripada “pikir” cinta. Hati-hatilah, rasa cinta ini bisa menggerakkan segalanya. Dengannya, gerakan kita melawan belenggu ketidakadilan, demikian melekat pada diri kita, hingga akhir hayat menjemput.

Keadilan mensyaratkan kemerdekaan berhati nurani, bukan ketundukan pada teks kitab suci, bukan kekuatan super jumlah atau angka bernama mayoritas, bukan kepuasan menindas sesama manusia. Keadilan mensyaratkan hati yang jujur, bicara apa adanya, mengakui, melawan, hati yang mencinta, hati yang merdeka. Maka marilah kita belajar merdeka, seperti hari-hari yang telah kita lalui dan hari ini ketika kita merasa pikiran, rasa, dan tubuh kita tengah dibelenggu kebohongan dan kebobrokan penguasa negeri dan dunia yang semakin tanpa batas ini. Marilah kita satukan segenap keber-ada-an kita lengkap dengan kemajemukan “manusia-manusia perempuan” kita.

Selamat Hari Perempuan Internasional 2011.
Jakarta, 10 Maret 2011

1 Pidato Kebudayaan, dibacakan pada “Women Poetry & Music Afternoon Gathering: Women and Diversity”, 12 Maret 2011, di Vivi Yip Art Room, Jakarta, Klub Penulis Perempuan Urban (Poetry reading by: Vivi Yip, Sasha Poeticpicture, Nenden NF, Susi Ivaty , Inayah Wahid, etc). Pidato Kebudayaan ini dibacakan pertama kali pada “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2011”, 10 Maret 2011, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, diselenggarakan oleh Kalyanamitra, OXFAM & Raising Her Voice
2 Adalah aktivis feminis, pegiat HAM dan hukum berperspektif feminis, pendiri Institut Perempuan. Email; val77ina@yahoo.com, institut_perempuan@yahoo.com. Penulis Buku “TENTANG CINTA: Kumpulan Tulisan tentang Perempuan dan Anak” (2011); “Pelacur vs His First Lady?” (2004); “Percakapan tentang Feminisme versus Neoliberalisme” (bersama Arimbi Heroepoetri, 2004); “Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak” (bersama Ellin Rozana, 2007); “Pergulatan Feminisme dan Hak Asasi Manusia” (bersama Ellin Rozana, 2007); “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga/Anak di Indonesia: Peta Arah Hukum”(2008).
3 Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan&Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010

Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Pembela Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan Menyikapi Pernyataan Pejabat Publik Yang Melecehkan Perempuan

2011-03-09T12:02:00.000-08:00

Dalam hari-hari terakhir ini bermunculan pernyataan tidak terpuji dari Pejabat Publik, Figur Publik dan Pengamat Indonesia yang bersifat melecehkan perempuan. Salah satunya Jimly Asshiddiqie (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) dalam acara seminar nasional 'Redefinisi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' hari Selasa, 1 Maret 2011 mengeluarkan statement yang tendesius dengan
mengatakan "Yang belum ada Komnas untuk janda- janda saja. Kalau ada komnas untuk janda, nanti para duda juga minta dibuatkan Komnas" (statement di DetikNews Online).

Sementara itu Tjipta Lesmana dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One, Selasa, 1 Maret 2011 memberikan ilustrasi yang melecehkan perempuan dengan analogi penyampaian informasi tentang PSSI“'ibarat kalau perempuan itu kita buka bajunya sedikit demi sedikit”. Selain dua orang pejabat tersebut, Marzuki Alie juga baru melontarkan komentar terkait TKW-PRT yang menimbulkan perdebatan dalam mailing list dan website media sosial.

Berbagai pernyataan pejabat publik ini jelas merupakan bentuk pelecehan dan mendiskriminasi perempuan. Sangat disayangkan walau Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU nomor 7 tahun 1984, namun masih terus terjadi tindakan pelecehan dan diskriminasi perempuan melalui pernyataan-pernyataan pejabat publik. Salah satu pasal dalam CEDAW ini mengharuskan negara mengambil tindakan tepat untuk menghapuskan semua prasangka, kebiasaan, dan praktek yang didasarkan pada pemikiran
stereotip perempuan dan laki-laki yang dapat merendahkan martabat salah satunya.

Selain itu, dengan menempatkan janda dan perempuan sebagai obyek canda dan perempuan dalam konteks objek seksual ketika membahas masalah yang serius, telah menunjukkan kepicikan dan rendahnya budi pekerti dan integritas yang bersangkutan selaku pejabat dan tokoh yang seharusnya memberikan contoh dan perilaku yang baik bagi masyarakat.

Untuk itu kami masyarakat sipil pembela kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, menyatakan protes keras dan mengecam Jimly Asshiddiqie dan Tjipta Lesmana, juga pejabat lainnya, atas pernyataan dan sikapnya tersebut. Kami menuntut yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada Perempuan Indonesia dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Kami juga meminta para Pejabat, Tokoh dan Figur Publik lainnya untuk mengembangkan perilaku dan komunikasi yang tidak melanggar kehormatan dan martabat perempuan serta meminta media massa untuk tidak menyiarkan dan memberitakan hal-hal yang melecehkan dan merendahkan martabat perempuan.

Jakarta, 2 Maret 2011

1. Nani Zulminarni – SEKNAS PEKKA

2. Wahyu Susilo – INFID

3. Olin Monteiro – Yayasan Jurnal Perempuan (Jakarta)

4. Budi Wahyuni - PKBI Jogjakarta

5. Indry Oktaviani - SCN - CREST, Jakarta

6. Valentina Sagala – individu (Bandung)

7. Ellin Rozana - Institut Perempuan (Bandung)

8. Ika Ardina - individu (Jakarta)

9. Dewi Amanatun Suryani – Divisi Advokasi Ketenagakerjaan,
Pimpinan Pusat Aisyiyah

10. Mukhotib MD -PAUD Pandan Wangi (Magelang)

11. Nunung Fatma, individu (Jakarta)

12. Erni Agustini – individu

13. Mimi Kowel – individu

14. Danielle Johanna PS - individu

15. Herlambang Perdana - Human Rights Law Studies/HRLS, Unair

16. Bekti Andari - individu

17. Irine Kristanti - JKLPK Indonesia (Jaringan Kerja Lembaga
Pelayanan Kristen di Indonesia)

18. Siti Nurjanah, individu

19. Kiki Febriyanti, individu

20. Julia Suryakusuma, kolumnis

21. Lolly Suhenty – individu

22. Eva Fitrina - individu

23. Anis Hidayah – Migrant Care, Gerakan Rakyat untuk Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan

24. Oet Eno, individu

25. Hindun Anisah -- LPBHNU Jepara

26. Laila Jauharoh -- LKKNU Jepara

27. Ahmad Syakur - Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial

28. Damairia Pakpahan, Circle Indonesia

29. Yohanes Masenus daArus - Circle Indonesia

30. Yuda Irlang, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan

31. Daniel Alcazar, individu

32. Saidiman, Jaringan Islam Liberal

33. Rahmiwati Agustini - FPMP Sulsel

34. Ambo Masse - Ylks sulsel

35. Zohra Andi Baso. Koalisi aktivis Perempuan Sulsel

36. Aflina Mustafainna - Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel

37. Muliawati - Lepsem Sulsel

38. Rosniaty Sain - SP Angin Mamiri

39. Rosmiatis Azis - Simpul aspirasi Sulsel

40. A.Makasau Yayasan BontoLangkasa

41. Akhmad Murtajib - INDIPT (Institut Studi untuk Penguatan
Masyarakat) Kebumen, Jawa Tengah

42. Syamsiah Sulsel – Individu

43. Marcelina Mai - LPKM Sulsel

44. Sarlina - Individu (Sulsel )

45. Lawiah - Individu (Sulsel)

46. Sunni - Individu (Sulsel)

47. LinaPalo - Individu (Sulsel)

48. Aida Milasari, Rumpun Gema Perempuan

49. Fitriani Sunarto

50. Merliana Lepita Simbolon

51. Laili Nuranisah

52. Agus F Hidayat

53. LAPAM (Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal)

54. Aquino Hayunta

55. Lily Pulu

56. SPEKHAM Solo

57. Nani Saptariani (Bogor)

58. Sulaiman Zuhdi Maniki, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

59. KAPAL Perempuan

60. Gunawan (LP3ES Jakarta)

61. Titik Hartini (ACE Jakarta)

62. M. Firdaus, ASPPUK

63. Rini Suryadi (New York, USA)

64. Lusia Palulungan, LBH APIK Makassar

65. Niken, Just Associates South East Asia (JASS SEA)

66. Fitri Bintang Timur, Institute for Defense Security and Peace
Studies

67. Amiruddin-Individu (Sulsel)

68. Halimah - Sekolah Perempuan Sulsel

69. Hari Putri Lestari, Persatuan PerEmpuAn Peduli Generasi Indonesia
(sapu lidi)
mendukung.

70. Jerry Sumampou, Komite Pemilih Indonesia

71. Yayasan Kalyanamitra

72. Luh Riniti Rahayu, Bali Sruti

73. Mita Duarsa, Bali

74. Evie Permata Sari - Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia

75. Nehik sri hidayati, Jurnal Perempuan

76. Luluk Nur Hamidah, Ketua Masyarakat Ahimsa

77. KPS2K (kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan)

78. Association of Pree School

79. Forum mahasiswa untuk riset independen Surabaya

80. Septiva Herlin Artati – individu.

81. Iva hasanah,

82. Rumi Handayani,

83. Sukemi,

84. Lusi sartono,

85. Dwi ira P

86. Ibu Maria Goreti.S.Sos.Msi (individu)

87. Elin Erita (individu)

88. Maria Tirtaningrum, di Surabaya, ibu rmh tangga

89. Tri agus s siswowiharjo

90. Irmasanthi D. - Individu (Den Haag)

91. Fanny Chotimah -Solo-

92. Binsar A. Hutabarat, Bekasi

93. ninuk pambudy
pekerja media

94. KPKPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng)

95. Maria Hartiningsih – Pekerja Media

96. Wilson M.A. Therik, anggota Forum Academia NTT

97. manneke budiman, FIB-UI Depok

98. Erwin Dwi Hartanto

99. Ratna ariani – Hanura

100. Gadis Arivia.

101. Edi Sri Mulyono – Cimahi

102. GARTINI ISA – individu

103. Women Crisis Center (WCC) Sinceritas – PESADA

104. Arif Nur Alam , Indonesia Budget Center (IBC)

105. Titi Sumbung, Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik.

106. Maria Tirtaningrum, di Surabaya

107. Farini Pane

108. Junaedi, SEJUK

109. Binsar A. Hutabarat, Bekasi

110. Agung Wasono,

111. Firmansyah MS, P3Media Jakarta

112. Raihan --Beujroh Aceh

113. Daniel Alcazar Kaligis, mawale movement minahasa

114. Shelly Adelina, Prodi Kajian Wanita UI,

115. Rosmailis

116. Daniel zuchron, koord. Nasional JPPR (Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat)

117. Magdalena Sitorus

118. Hari Putri Lestari, Persatuan PerEmpuAn Peduli Generasi
Indonesia (sapu lidi) mendukung.

119. Jerry Sumampou, Komite Pemilih Indonesia

120. Yayasan Kalyanamitra

121. Luh Riniti Rahayu, Bali Sruti

122. Mita Duarsa, Bali

123. Evie Permata Sari - Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia

124. Nehik sri hidayati, Jurnal Perempuan

125. Luluk Nur Hamidah, Ketua Masyarakat Ahimsa

126. Edith Koesoemawiria

127. Maria Pakpahan - BP RUMPUN

128. Tabrani Yunis, Direktur Center for Community Development
and Education (CCDE) Banda Aceh dan Majalah POTRET, Media Perempuan Aceh

129. Amin Shabana

130. Lely Zailani (Pergerakan - Bandung) dan Zulfa Suja
(HAPSARI -
Sumut)

131. Yanti KerLiP, Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan
(KerLiP) dan Kordinator Pendidikan dan IPTEK Planas Pengurangan Risiko
Bencana

132. Titi alexia.

133. Arif Nur Alam
Direktur Eksekutif IBC

134. Damar Haposan

135. Farah Diba – Gerakan Nurani Ibu

136. Mawar Angelina

137. Bonnie - Ayu Rai Laksmini

138. Elvi Hadriany (KPAI daerah Sumatera Utara)

- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sumatera Utara

139. Opien – Jakarta

140. Domidoyo Ratupenu

141. Pardamean Romualdo Napitu --> Organisasi Perubahan Sosial
Indonesia (OPSI)

142. Nurhidayah
Solidaritas Perempuan Jabotabek

143. Deedee Achriani- Jurnal Perempuan

Secretary-General's Message on International Women's Day - 8th March 2011

2011-03-06T20:20:00.000-08:00

One hundred years ago, when the world first commemorated International Women’s Day, gender equality and women’s empowerment were largely radical ideas. On this centenary, we celebrate the significant progress that has been achieved through determined advocacy, practical action and enlightened policy making. Yet, in too many countries and societies, women remain second-class citizens.

Although the gender gap in education is closing, there are wide differences within and across countries, and far too many girls are still denied schooling, leave prematurely or complete school with few skills and fewer opportunities. Women and girls also continue to endure unacceptable discrimination and violence, often at the hand of intimate partners or relatives. In the home and at school, in the workplace and in the community, being female too often means being vulnerable. And in many conflict zones, sexual violence is deliberately and systematically used to intimidate women and whole communities.

My UNiTE to End Violence Against Women campaign, along with its Network of Men Leaders, is working to end impunity and change mindsets. There is also growing international resolve to punish and prevent sexual aggression in conflict, and to do more to implement the Security Council’s landmark resolution 1325 on women, peace and security, which highlights the importance of involving women in all aspects of building and keeping peace.

Another area where we urgently need to see significant progress is on women’s and children’s health. The September 2010 Summit on the Millennium Development Goals recognized the central importance of this issue, and Member States and the philanthropic community have pledged strong support for my global strategyto save lives and improvethe health of women and children over the next four years.

In the realm of decision-making, more women, in more countries, are taking their rightful seat in parliament. Yet fewer than 10 per cent of countries have female heads of state or government. Even where women are prominent in politics, they are often severely under-represented in other areas of decision-making, including at the highest levels of business and industry. A recent UN initiative – the Women’s Empowerment Principles, now embraced by more than 130 major corporations – aims to redress this imbalance.

This year’s observance of International Women’s Day focuses on equal access to education, training and science and technology. Cell phones and the Internet, for example, can enable women to improve the health and well-being of their families, take advantage of income-earning opportunities, and protect themselves from exploitation and vulnerability. Access to such tools, backed up by education and training, can help women to break the cycle of poverty, combat injustice and exercise their rights.

The launch this year of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – UN Women – demonstrates our intent to deepen our pursuit of this agenda. Only through women’s full and equal participation in all areas of public and private life can we hope to achieve the sustainable, peaceful and just society promised in the United Nations Charter.

Usia Pertanggungjawaban Hukum Menjadi 12 Tahun

2011-02-26T06:58:00.000-08:00

KOMPAS, 25 Februari 2011

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi mengubah usia pertanggungjawaban hukum seorang anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Batas usia tersebut dinilai MK lebih menjamin hak konstitusional anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan.

Itu terungkap dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dibacakan dalam sidang terbuka, Kamis (24/2) di Jakarta. Uji materi diajukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan.

Kedua lembaga tersebut meminta MK membatalkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) UU Pengadilan Anak terkait dengan batas usia pertanggungjawaban hukum anak. Mereka juga meminta MK untuk menghapus ketentuan pidana penjara untuk anak seperti tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) UU terkait. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan terakhir.

Komisioner Bidang Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dan Kekerasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Apong Herlina mengaku mengapresiasi peningkatan batas usia pertanggungjawaban hukum untuk anak. Namun, Apong kecewa karena MK tidak menghapus jenis pidana penjara untuk anak.

Ia menilai MK tidak paham terhadap permasalahan perlindungan anak. Mengutip penelitian Unicef, saat ini terdapat lebih dari 7.000 anak per tahun di Indonesia yang bermasalah dengan hukum. Sekitar 90 persen dari jumlah itu ditahan oleh polisi, jaksa, ataupun atas perintah pengadilan. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan anak hanya berjumlah 13 di seluruh Indonesia. ”Kita tidak punya tahanan khusus untuk anak. Artinya mereka digabung dengan tahanan dewasa dan berinteraksi 24 jam dengan, mungkin, pembunuh atau pemerkosa. Dalam keadaan ini, mereka bisa belajar apa?” tutur Apong. (ANA)

Mari Memahami RUU Perlindungan PRT....

2011-02-25T01:28:00.000-08:00

Saat ini kelompok yang peduli dengan PRT dan menamakan dirinya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) sedang mengusulkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rancangan Undang-undang ini telah diterima oleh DPR RI dan setuju untuk membahasnya di tahun 2010. Penting bagi kita untuk memahami apa yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang tersebut.

(Tanya) : Siapakah Pekerja Rumah Tangga ?
(Jawab) : Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

Siapa saja Pekerja di Lingkungan Rumah Tangga?
Pekerja di lingkungan rumah tangga adalah seseorang yang melakukan pekerjan-pekerjaan:
1) Memasak;
2) Mencuci pakaian;
3) Membersihkan rumah bagian dalam dan luar;
4) Merawat dan menjaga anak;
5) Merawat orang sakit, dan/atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda;
6) Mengemudi kendaraan; dan
7) Menjaga rumah.

Lalu siapa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja? Pemberi kerja adalah seorang dan/atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah.

Mengapa Undang-undang Perlindungan PRT” penting untuk PRT? Karena undang-undang ini meminta pemerintah untuk:
1. Memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT;
2. Memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai yang setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya;
3. Mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT;
4. Memberikan perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
5. Mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

Apa Sumbangan PRT pada kehidupan?
PRT telah memberikan andilnya bagi perputaran roda ekonomi. Dalam keluarga yang suami-istri bekerja (di luar rumah), mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya secara profesional karena pekerjaan rumah tangganya telah dikerjakan oleh PRT. Oleh karena itu PRT memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam sebuah keluarga.

Mengapa dalam kenyataannya seringkali PRT kurang dihargai? Budaya masyarakat Indonesia masih menganggap pekerjaan kerumahtanggaan sebagai kerja yang tidak produktif, dan tidak memerlukan keahlian khusus. Sehingga cukup diberi upah yang rendah. Terlebih jika dilihat bahwa PRT umumnya berasal dari keluarga miskin, maka upah yang rendah juga dianggap cukup untuk menghargai mereka. Sayangnya, sampai saat ini belum ada undang-undang yang memberikan perlindungan pada PRT. Oleh karena itu penting membuat sebuah undang – undang bagi PRT.

Apakah hubungan kerja PRT dan Pemberi Kerja harus dibuat perjanjian?
Sebaiknya Ya, sehingga hubungan kerja PRT dan Pemberi Kerja memiliki dasar hukum. Agar dua belah pihak dapat memahami perjanjian kerja harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PRT juga harus diberi hak untuk kuasa khusus tertulis kepada pihak lain yang ditunjuk oleh PRT untuk mewakili dirinya dalam membuat perjanjian kerja.

Apa hal-hal yang penting dicantumkan dalam Perjanjian Kerja?
Perjanjian kerja paling sedikit memuat:
a. Identitas para PRT dan Pemberi Kerja;
b. Mulai dan lama waktu berlakunya perjanjian;
c. Hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja;
d. Syarat-syarat dan kondisi kerja yang meliputi:
1. Lama jam kerja PRT dalam sehari;
2. Lama hari kerja PRT dalam seminggu;
3. Waktu istirahat PRT selama jam kerja;
4. Libur mingguan PRT;
5. Cuti Tahunan PRT;
6. Tunjangan Hari Raya PRT;
7. Jaminan social bagi PRT; dan
8. Fasilitas kerja.
e. Upah, jumlah dan tata cara pembayarannya;
f. Jaminan hak untuk berorganisasi atau berserikat;
g. Jenis dan uraian pekerjaan kerumahtanggaan;
h. Penyelesaian perselisihan;
i. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
j. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja termasuk saksi-saksi dari keduabelah pihak.

Perjanjian Kerja harus ditandatangani oleh Saksi-saksi dari pihak PRT dan pihak Pemberi Kerja.

Berapa lama sebaiknya PRT bekerja?
Sebagai manusia, PRT membutuhkan waktu istirahat yang cukup, oleh karena itu idealnya PRT harus memiliki Jam Kerja sebagai berikut:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Bagaimana bila PRT bekerja lebih dari jam tersebut? Pemberi kerja yang mempekerjakan PRT melebihi waktu kerja yang ideal harus:
a. Meminta persetujuan PRT yang bersangkutan; dan
b. Membatasi waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
c. Membayar upah kerja lembur (perhitungan upah lembur masih perlu diatur dalam peraturan pemerintah).

Apa yang dimaksud dengan Waktu Istirahat
Sebagai pekerja, PRT berhak atas istirahat di sela pekerjaannya, yang meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit 1 (satu) jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Apakah PRT juga berhak atas Cuti?
Pemberi kerja wajib memberi cuti kepada PRT.
a. cuti panjang (yaitu cuti selama dua bulan setelah 7 tahun bekerja);
b. cuti tahunan (paling sedikit 12 hari kerja);
c. cuti hamil dan melahirkan (paling lama 3 bulan);
d. cuti gugur kandungan (paling lama 1,5 bulan);
e. cuti paternal (bagi suami yang istrinya baru melahirkan atau gugur kandungan, paling lama 1 bulan);
f. cuti duka cita (paling lama 7 hari);
g. cuti menikah (paling lama 3 hari); dan
h. cuti haid (paling lama 2 hari selama masa haid).

Apa Hak-hak PRT?
PRT berhak mendapatkan hak privasi, hak berpendapat, hak beribadah, hak berkomunikasi, hak bersosialisasi, hak berorganisasi, hak politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap PRT berhak mendapatkan akses terhadap informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan seksual dan reproduksinya.
Setiap PRT berhak bebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan, eksploitasi dan kerja berbahaya.
PRT berhak mendapat perlindungan dari masyarakat, aparat hukum, lembaga sosial dan pemerintah dari tindak kekerasan.

Bagaimana dengan Upah?
Ya, PRT berhak mendapatkan Upah atas kerjanya, berkaitan dengan Upah PRT berhak atas informasi mengenai dan menyepakati:
a. besarnya upah;
b. upah lembur;
c. bentuk dan cara pembayaran upah;
d. waktu pembayaran upah;
e. hal-hal yang diperhitungkan dalam upah; dan
f. kenaikan upah pertahunnya.

Apakah PRT juga berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR)
Tentu, PRT berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang diberikan paling lambat diberikan 14 (empatbelas) hari sebelum Hari Raya sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bila penting mendapat perlindungan, Jaminan apa yang penting diberikan kepada PRT?
Pemberian Jaminan pada PRT sama dengan pekerja lainnya, dan tata cara pelaksanaanya berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan yang diberikan antara lain:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan melahirkan; dan
e. jaminan kematian.

Berapa Batas Usia paling rendah Seseorang boleh bekerja atau dipekerjakan sebagai PRT?
Batas usia paling rendah PRT bekerja adalah 18 (delapan belas) tahun.

Bagaimana bila sebagai seseorang mempekerjakan PRT di bawah 16 tahun?
Kenyataannya masih banyak anak di bawah 16 tahun yang bekerja sebagai PRT, orang yang mempekerjakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mendapatkan ijin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Membuat perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orang tua atau wali;
c. Membatasi waktu kerja PRT Anak maksimal 3 (tiga) jam dan hanya bekerja pada siang hari;
d. Tidak memberikan pekerjaan yang bisa menghambat dan membahayakan tumbuh kembang anak;
e. Memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan sesuai dengan pilihan PRT

Apa yang dimaksud dengan Serikat Pekerja Rumah Tangga Setiap PRT berhak membentuk dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus serikat PRT!!!. Serikat PRT adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para PRT, yang dibentuk oleh PRT dan berfungsi untuk PRT. Termasuk mendampingi saat pembuatan perjanjian kerja dan Penyelesaian Perselisihan hubungan kerja.

Bagaimana PRT dapat menenyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja?
Penyelesaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kenyaman dan kebutuhan PRT dan Pencari kerja, antara lain melalui:
a. Musyawarah untuk Mufakat
b. Mediasi
c. Arbitrase
d. Pengadilan Hubungan Kerja Rumah Tangga

Apakah kedua belah pihak dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
Bisa, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh PRT atau Pemberi Kerja, selain itu Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi demi Hukum atau atas Perintah Pengadilan. Pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja wajib memberikan pesangon kepada PRT.

Apakah Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemberi Kerja?
Pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap PRT dengan alasan PRT telah melakukan tindak pidana kejahatan. Selama tindak kejahatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pemberi Kerja tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan:
a. PRT berhalangan masuk kerja karena sakit, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya dan membaptiskan anaknya;
b. PRT menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
c. PRT menikah;
d. PRT hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
e. PRT mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi dan/atau serikat PRT;
f. PRT yang mengadukan pemberi kerja kepada yang berwajib mengenai perbuatan pemberi kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan;
g. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.

Bagaimana bila PRT ingin Memutuskan Hubungan Kerja?
PRT harus mengajukan permohonan pengunduran diri paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Keduabelah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Apa Kewajiban Pemerintah terhadap PRT?
Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT dan PRT, meliputi:
a. pembiayaan;
b. kurikulum; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar pendidikan nasional.

Pendidikan dan pelatihan untuk PRT harus mencakup sebagai berikut:
a. pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan tentang hak-hak sebagai pekerja dan warga negara;
b. pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja.

Apakah ada Sanksi atas Pelanggaran yang dilakukan?
Ya, Bagi yang melanggar dapat diberikan sanksi Pidana penjara paling rendah 1 bulan dan paling lama 15 tahun atau denda paling rendah Rp.10,000,000,- dan paling tinggi Rp. 600,000,000. Ada juga sanksi adminstratif.

Diringkas dari Rancangan Undang-undang Perlindungan PRT versi JALA PRT.
Sumber: Indry Oktaviani

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA PERINGATAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA 15 PEBRUARI 2011: ”SEGERA WUJUDKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN & DUKUNG KONVENSI KERJA"

2011-02-20T02:52:00.000-08:00

15 PEBRUARI 2011

Salam PEKERJA RUMAH TANGGA!

Ketika banyak orang, pemimpin, penyelenggara negara, para tokoh bicara keadilan, kesetaraan, demokrasi, bicara hak asasi manusia, orang lupa pada satu kelompok yang tidak bisa menikmati demokrasi dan hak asasi tetapi bisa membuat banyak orang tersebut bicara keadilan, kesetaraan, demokrasi dan hak asasi

Ketika banyak orang, pemimpin, penyelenggara negara, para tokoh bicara kesejahteraan, orang lupa pada satu kelompok yang tidak bisa hidup sehat, sejahtera tetapi bisa membuat banyak orang tersebut bicara kesejateraan dan bisa hidup sejahtera.

Ketika banyak orang, pemimpin, penyelenggara negara, para tokoh bicara pendidikan, orang lupa pada satu kelompok yang tidak bisa mengakses pendidikan tetapi bisa membuat banyak orang tersebut bicara pendidikan dan bisa menikmati pendidikan.

Sekian banyak pemimpin, penyelenggara negara, tokoh, dan sebagian kalayak masyarakat, majikan yang lupa, bahwa ada ”TOKOH DI BELAKANG LAYAR” yaitu PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) yang memungkinkan mereka bisa bekerja, berbicara banyak tentang demokrasi, keadilan, kesejahteraan, HAM, perubahan iklim, kesehatan, atas nama rakyat, bekerja dengan profesional, memiliki kesuksesan karir, memiliki keahlian di bidangnya, hidup sejahtera dan juga untuk keluarganya. Mereka bisa berbicara, berperan, menyelenggarakan segala aktivitas dan aspek kehidupan publik segala sektor penyelenggaraan negara, pendidikan, pengembangan iptek, usaha: industri barang, jasa, hiburan, karena kontribusi besar ekonomi, sosial, waktu dari PRT,

Namun demikian, situasi Pekerja Rumah (PRT) Tangga sungguh berbeda, jauh dengan situasi bertema kesetaraan, keadilan, ham, kesejahteraan. Realitas menunjukkan pelanggaran HAM kerap terjadi pada kawan-kawan yang bekerja sebagai PRT - yang mayoritas adalah perempuan dan anak. Dimensi pelanggarannya adalah pelanggaran atas hak anak, hak pendidikan, kekerasan dalam berbagai bentuk. PRT ini rentan berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, sosial. PRT berada dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak, situasi perbudakan. PRT mengalami pelanggaran hak-haknya: upah yang sangat rendah (< rata-rata) ataupun tidak dibayar; ditunda pembayarannya; pemotongan semena-mena; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak - semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang: rata-rata di atas 12-16 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan; tidak ada hari libur mingguan, cuti; minim akses bersosialisasi - terisolasi di rumah majikan, rentan akan eksploitasi agen - korban trafficking, tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan ketenagakerjaan, dan PRT migran berada dalam situasi kekuasaan negara lain. PRT tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya dan mengalami diskriminasi terhadap mereka sebagai perempuan, pekerja rumah tangga dan anak-anak. Dikotomi antara PRT dengan buruh pada sektor yang lain sering mengakibatkan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif bagi PRT.

Sementara di sisi lain perlindungan hukum baik di level lokal, nasional dan internasional tidak melindungi PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT. Mengambil pelajaran dari situasi tidak layak - perbudakan dan peristiwa penganiayaan terhadap PRT baik domestik, migran, termasuk anak-anak, penting untuk mengingatkan kepada negara: pemerintah, dan wakil rakyat yang selalu berpikir menunggu jumlah kasus, baru kemudian mengambil langkah. Dalam realitasnya dan andai bisa bercerita, maka akan kita tahu bahwa jutaan kawan-kawan PRT mengalami persoalan eksploitasi, kerentanan pelecehan dan kekerasan, dan mereka tak berdaya menyuarakannya.

Pada tanggal 15 Februari 2011 ini, kita memperingati Hari PRT yang ke-5, sejak Hari PRT ini dilaunching pada tahun 2007. Hari PRT ini dilatarbelakangi oleh peristiwa penganiyaan terhadap PRT Anak bernama Sunarsih usia 14 tahun yang dianiaya oleh majikannya hingga meninggal pada tahun 2001 di kota Surabaya, dan majikannya berkali 4 melakukan penganiayaan terhadap PRT berbeda-beda pada tahun 1999, 2000, 2001, 2005, namun tak pernah dihukum.

Peringatan ke-5 ini artinya 10 tahun sejak peristiwa Sunarsih, dan di negara kita belum terjadi perubahan apapun dalam perlindungan PRT di Indonesia dan juga PRT Migran. Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah salah negara dengan jumlah PRT terbesar dengan 10 juta PRT lokal dan 6 juta PRT migran. 10 tahun masih terjadi terus terjadi dan bahkan semakin betambah jumlahnya atas “Sunarsih-Sunarsih” yang lain. 5 tahun dari 2007 sampai dengan 2011, tercatat 726 kasus kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, yang mana 536 kasus upah tak dibayar, 348 diantaranya terjadi pada PRTA, 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan meninggal. Berbagai kasus bisa diketahui setelah ada proses pendampingan, sebagian diketahui dan dilaporkan oleh masyarakat setelah PRT mengalami luka parah. Kasus kekerasan yang terjadi ini adalah kasus kekerasan di samping pelanggaran hak-hak mereka sebagai pekerja, seperti tidakadanya libur mingguan, larangan bersosialisasi, berkumpul, tidak ada kesepakatan yanng jelas, sehingga majikan bisa ingkar janji. Apa yang terjadi dengan PRT Indonesia adalah sama yang terjadi dengan PRT Migran, sebagaimana dialami oleh “Sumiati-Sumiati” lainnya.

Melihat kondisi kerentanan yang dialami oleh PRT, maka pertama, adanya perangkat peraturan perundang-undangan – Undang-Undang Perlindungan PRT adalah hal yang sangat mendesak. Kedua, membangun dan mengembangkan kultur yang memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap jenis pekerjaan tersebut dan keberadaan kawan-kawan PRT dan ketiga, penguatan PRT, adalah langkah yang paralel harus dilakukan.

Akhir Tahun 2010, DPR RI berencana membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2010. Namun kemudian rencana tersebut dihentikan. Sama halnya dengan DPR, Pemerintah juga tidak ada kemauan politik atas UU PRT, dan bahkan tidak mendukung Konvensi ILO untuk perlindungan PRT dalam Sesi ke-99 ILC (International Labour Conference) pada 3-18 Juni 2010 di Geneva. Pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah PRT terbesar di dunia dan di Asia semestinya sangat berkepentingan akan perlindungan, justru tidak menyetujui Konvensi. Sikap Pemerintah dan DPR membiarkan pelanggaran sistematis pada hak-hak PRT

Memperingati HARI PEKERJA RUMAH TANGGA, melihat pertama: kondisi kerentanan-kekerasan yang dialami oleh PRT, kedua: pentingnya perwujudan penghargaan - perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga, ketiga: pentingnya penghargaan terhadap arti penting pekerjaan rumah tangga dan pekerjanya, keempat: berangkat pengenangan peristiwa PRT Anak - SUNARSIH yang meninggal dianiaya majikannya hingga meninggal 12 - 15 Pebruari 2001, serta PRT-PRT lain yang hak-haknya dilanggar dan menjadi korban kekerasan, maka kami menyatakan:

1. MENDESAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI, PRESIDEN, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MEWUJUDKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI TAHUN 2011 INI

2. MENDESAK PEMERINTAH RI UNTUK MENDUKUNG KONVENSI KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA YANG DISAHKAN PADA SESI KE-100 SIDANG PERBURUHAN INTERNASIONAL JUNI 2011

3. MENDESAK PENETAPAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) 15 PEBRUARI SEBAGAI HARI PRT & HARI LIBUR NASIONAL PEKERJA RUMAH TANGGA

4. MENDESAK KEPADA PEMERINTAH DAN DPR UNTUK SEGERA MERATIFIKASI KONVENSI PBB TAHUN 1990 TTG PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH MIGRAN & KELUARGANYA

5. MENDESAK REVISI UU NO. 39 TAHUN 2004 TTG PPTKILN DENGAN BERDASAR PADA KONVENSI PBB TAHUN 1990

Pernyataan tersebut di atas sebagai bagian dari tuntutan kami terhadap komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga dan juga ajakan kepada masyarakat mewujudkan pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap PRT. Demikian peryataan ini kami sampaikan..

15 Pebruari 2011,

KOMITE AKSI PEKERJA RUMAH TANGGA:

JALA PRT (JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA):

Atma Solo, APAB, Asa Puan Pontianak, Air Hidup Flores, Bupera FSPSI Reformasi, CARE II, Institut Perempuan Bandung, ICM, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, SA KPPD Surabaya, KOHATI PB HMI, Kongres Operata Yogyakarta, LA Perempuan Damar Lampung, LARD Mataram, LBHP2I Makassar, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Bali, Mitra ImaDei, Migrant Care, Muslimat Jatim, Ngadek Sodek Parjuga Madura, PBHI Jakarta, OWA Palembang, Paperta, Perisai Semarang, Operata Semarang, Perempuan Khatulistiwa, Fatayat NU, Rifka Annisa, RUMPUN Tjoet Njak Dien, RUMPUN Gema Perempuan, Sahabat Perempuan, SPEKHAM Solo, Serikat PRT Tunas Mulia, SBPY, SAPULIDI, SAHDAR Medan, Sekolah Perempuan Ciliwung,

SP Kinasih, Surabaya Child Crisis Center, SUER Samarinda, TURC

Bersama:

Aspek, FATAYAT NU, HRWG, IMWU, IMWU Netherland, IFN Singapore, Kalyanamitra, Komnas Perempuan, PEDULI BURUH MIGRAN, Pokja Jambu Batu, Solidaritas Perempuan, KSBSI, KSPSI, KSPI, FSPMI, SBMI, KASBI

Kontak:

Faisal Medan – 081263337007, Jumiyem Serikat PRT Tunas Mulia – 085292288674, Lita A – 0811282297, Nur Khasanah OPERATA PRT SMG – 081229034367, Vivi SA KPPD Surabaya – 081803162000, Tommy – 081317848461, Umi Farida – 081399348456,

Email: jala_prt@yahoo.com

TOR Hari Pekerja Rumah Tangga 15 Februari 2011

2011-02-12T19:54:00.000-08:00

PRT= PEKERJA RUMAH TANGGA
HARGAI & PENUHI HAK-HAKNYA
MELALUI UU PERLINDUNGAN& KONVENSI KERJA LAYAK PRT

KOMITE AKSI PRT:
JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi PRT),
KSBSI, KSPI, KSPSI, FSPMI, FATAYAT NU
Semua Wilayah, 10-28 Pebruari 2011

__________________________________________________

Pakaian yang dicuci, dijemur, dan diseterika oleh PRT membuat para majikan berpakaian layak
Makanan yang dimasak, disajikan oleh PRT membuat para majikan makan dengan layak
Rumah dan isinya yang dibersihkan oleh PRT membuat para majikan tinggal dengan layak
Anak yang diasuh PRT membuat para majikan bisa lebih tenang bekerja
...............
Apa yang dikerjakan PRT di rumah, membuat para majikan bisa hidup layak dan sejahtera

LATAR BELAKANG

Menginjak 2011, potret gelap situasi PRT Indonesia masih tetap sama, gelap. Pekerjaan dan statusnya sebagai pekerja belum juga mendapatkan pengakuan, kepastian hukum perlindungan hak-haknya baik oleh Pemerintah dan DPR, sekalipun para pejabat yang duduk di Pemerintahan dan DPR bisa bekerja dan hidup layak sejahtera dengan keluarganya karena tenaga dan pikiran kaum PRT. Bukan main, bahwa pekerjaan dan pekerjanya sangat dibutuhkam dan menjadi bagian fundamental perekonomian negara. Berbagai momentum besar setiap pasca Hari Raya Idul Fitri, para majikan sulit bisa bekerja secara optimal.

Sementara apabila kita melihat keberadaan baik peran kerja dan jumlah PRT, terlihat hal yang substansial yang perlu diangkat dan dikemukakan, sehingga bisa merubah pandangan dan sikap masyarakat dan negara terhadap PRT.

Berdasarkan Sakernas BPS 2008, dan estimasi ILO Tahun 2009 dari berbagai sumber data, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global: lebih dari 100 juta PRT di dunia, lebih dari 10 juta PRT domestik di Indonesia dan lebih dari 6 juta PRT migran dari Indonesia - PRT sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia.

Melihat dari jumlahnya bahwa PRT ini adalah segmen pekerja yang sangat dibutuhkan untuk jutaan rumah tangga, yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai jenis aktivitas publik dan di segala sektor. Keberadaan PRT sangat vital, pertama, karena menjadi tiang pokok dari aktivitas dan relasi dalam rumah tangga atau dapat dikatakan tiang rumah tangga. Kedua, keberadaan PRT memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang sangat besar untuk kelangsungan aktivitas kelompok masyarakat terkecil - baik di tempat asal ataupun di tempat bekerja - hingga kelompok masyarakat terbesar, negara. Realitas menunjukkan karir, profesionalitas, kesejahteraan keahlian di berbagai bidang juga karena peran ”tokoh di belakang layar” yaitu ”PRT”, karena tugas-tugas domestik digantikan oleh Pekerja Rumah Tangga. Maka bisa dibayangkan rantai elemen kontribusi ekonomi, sosial dan kerja ratusan ribu dan jutaan orang di segala sektor penyelenggaraan negara dan melewati batas negara, pendidikan, pengembangan iptek, usaha: industri barang, jasa, hiburan juga karena kontribusi PRT. Kontribusi di level domestik sangat jelas. Studi yang dilakukan oleh JALA PRT membandingkan pengeluaran majikan untuk jasa layanan rumah tangga perbulan tanpa PRT adalah 5 s.d. 8 kali lipat pendapatan PRT. Semua yang dikerjakan PRT telah membuat para majikan dan keluarganya bisa hidup layak dan sejahtera.

Namun, ironinya pekerjaan dan kontribusi PRT tidak dihargai dan dihormati. Realitas menunjukkan pelanggaran HAM kerap terjadi pada kawan-kawan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kekerasan yang bisa dalam berbagai bentuk sangat mudah terjadi padanya, mulai dari asalnya, ketika bermigrasi, di tempat kerjanya dan juga pasca bekerja.

Siapapun, apapun jenis atau pilihan pekerjaannya, di ranah publik atau privat/domestik, jenis kelaminnya, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, asal, ras, etnis/bangsa, agama dan kepercayaan, seharusnya mendapat penghormatan, perlindungan akan hak-hak asasinya sebagaimana prinsip-prinsip universal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan akan hak-hak sosial ekonomi, hak-hak dalam bekerja, serta hak-hak perempuan. Namun penghormatan, penegakan - perlindungan yang demikian, tidak terjadi pada kawan Pekerja Rumah Tangga ini. Disebabkan struktur kultur yang patriarkhis, bias kelas, Pekerja Rumah Tangga mengalami diskriminasi karena latar belakang status sosial ekonomi, dikotomi wilayah dan jenis kerjanya di sektor domestik, informal, dan karena mayoritas perempuan yang menjalankannya.
Pekerja Rumah Tangga (PRT) - yang mayoritas adalah perempuan dan anak. Dimensi pelanggarannya adalah pelanggaran atas hak anak, hak pendidikan, kekerasan dalam berbagai bentuk. Pekerja Rumah Tangga ini rentan berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, sosial. PRT berada dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak, situasi perbudakan. PRT mengalami pelanggaran hak-haknya: upah yang sangat rendah (< rata-rata) ataupun tidak dibayar; ditunda pembayarannya; pemotongan semena-mena; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak - semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang: rata-rata di atas 12-16 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan; tidak ada hari libur mingguan, cuti; minim akses bersosialisasi - terisolasi di rumah majikan, rentan akan eksploitasi agen - korban trafficking, tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan ketenagakerjaan, dan PRT migran berada dalam situasi kekuasaan negara lain. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya dan mengalami diskriminasi terhadap mereka sebagai perempuan, pekerja rumah tangga dan anak-anak. Dikotomi antara PRT dengan buruh pada sektor yang lain sering mengakibatkan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif bagi PRT.
Sementara di sisi lain perlindungan hukum baik di level lokal, nasional dan internasional tidak melindungi PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT. Mengambil pelajaran dari situasi tidak layak - perbudakan dan peristiwa penganiayaan terhadap PRT baik domestik, migran, termasuk anak-anak, penting untuk mengingatkan kepada negara: pemerintah, dan wakil rakyat yang selalu berpikir menunggu jumlah kasus, baru kemudian mengambil langkah. Dalam realitasnya dan andai bisa bercerita, maka akan kita tahu bahwa jutaan kawan-kawan PRT mengalami persoalan eksploitasi, kerentanan pelecehan dan kekerasan, dan mereka tak berdaya menyuarakannya. Maka bagaimanapun sistem perlindungan untuk mencegah dan melindungi PRT dari berbagai tindak kekerasan adalah hal yang mendasar dan mendesak.
Melihat kondisi kerentanan yang dialami oleh PRT, maka pertama, di tingkat nasional adanya perangkat peraturan perundang-undangan – Undang-Undang Perlindungan PRT dan internasional yang memberi perlindungan PRT di semua negara – wilayah adalah hal yang sangat mendesak. Kedua, membangun dan mengembangkan kultur yang memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap jenis pekerjaan tersebut dan keberadaan kawan-kawan PRT dan ketiga, penguatan PRT, adalah langkah yang paralel harus dilakukan.

Perkembangan Advokasi UU Perlindungan PRT dan Konvensi ILO untuk Perlindungan PRT
Perkembangan terkini mengenai advokasi UU Perlindungan PRT, bahwa RUU Perlindungan PRT menjadi salah satu prioritas Prolegnas 2010 DPR setelah melalui proses berbelit dan hadangan bertubi-tubi hingga akhirnya encana pembahasan dihentikan. Dan kemudian RUU PPRT masuk dalam Prolegnas 2011. Artinya tahun 2011 adalah tahun yang menuntut kita berjuang lebih giat lagi dan lantang tak berhenti mendesak, menuntut DPR dengan Komisi dan badan kelengkapan legsilasinya untuk segera membahas dan mengesahkan UU Perlindungan PRT. Demikian pula dengan Pemerintah, Presiden, Mennakertrans, Menkumham harus diminta pertanggungjawabannya untuk bekerja sama dengan DPR, memproses dan membahas serta mengesahkan UU Perlindungan PRT.

Demikian juga, tahun ini juga dalam Sesi ke-100 Sidang perburuhan internasional Juni 2011 adalah agenda adopsi Konvensi Kerja Layak PRT. Hal ini pertaruhan juga, bagaimana agar tripartit negara anggota pro pada lahirnya Konvensi yang bisa menjamin perlindungan PRT dimana pun. Dan negara kita, hingga saat ini masih mengabaikan perlindungan itu, dengan tidak sepakat pada bentuk Konvensi.

Hari PRT 15 Pebruari
Karenanya, tahun 2011 adalah tahun penuh harapan, lebih penuh semangat dan energi perjuangan, Hari PRT 15 Pebruari 2011 menjadi momentum yang sangat berharga untuk menjadi salah satu tonggak solidaritas – gerakan untuk PRT untuk bersama-sama mendesak kepada negara untuk UU Perlindungan PRT dan dukung lahirnya Konvensi ILO Kerja Layak PRT.

Hari PRT 15 Pebruari 2011 adalah hari PRT ke-5, sejak JALA PRT bersama 48 anggotanya dari berbagai organisasi perempuan, lsm, organisasi buruh, dan organisasi PRT itu sendiri mengkampanyekan penghargaan dan perlindungan PRT, dengan melaunching Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional pada tanggal 15 Pebruari 2007 dengan dipusatkan di Surabaya dan diiringi aktivitas kampanye di berbagai wilayah anggota JALA PRT. Demikian untuk selanjutnya setiap tanggal 15 Pebruari menjadi Hari Nasional PRT dimana selalu diserukan Hari Nasional PRT tersebut menjadi Hari Libur Nasional PRT. Dan kini pada peringatan Hari PRT ke-5 JALA PRT bersama dalam Komite Aksi PRT bersama organsisasi/serikat buruh/pekerja memperingatinya.

Sejarah Peristiwa PRTA Sunarsih
Penetapan Hari Nasional PRT setiap tanggal 15 Pebruari 2007 tersebut dilatarbelakangi peristiwa penganiayaan PRT Anak bernama Sunarsih dan bangkitnya advokasi terhadap PRT karena peristiwa tersebut. Sunarsih adalah PRTA yang berusia 15 tahun yang bekerja di Surabaya, meninggal karena dianiaya majikannya Ny. Ita. Sunarsih bersama dengan 4 orang kawan PRTnya selama bekerja di rumah Ny. Ita sering mendapat berbagai jenis kekerasan dari majikannya yang ternyata majikan tersebut adalah pelaku kekerasan – pernah menganiaya PRT sebelumnya hingga di rawat di rumah sakit pada tahun 1999. Namun majikan tersebut lolos dari hukuman. Kemudian ketika kembali lagi ke Surabaya, pada tahun 2001 dia menganiaya Sunarsih dan kawan-kawan, hingga Sunarsih meninggal. Untuk yang kedua kali, majikan tersebut mendapat vonis hukuman yang ringan dari Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur – hanya 2 tahun penjara, dari naik banding setelah sebelumnya majikannya divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya Timur selama 4 tahun penjara. Dan ternyata hukuman 2 tahun tersebut tidak dieksekusi, karena beberapa kali Ny. Ita dijumpai berada di tempat umum. Kembali kemudian pada tahun 2005, Ny. Ita melakukan penganiayaan kembali ke “Sunarsih” yang lain, namun juga kemudian mendapat hukuman ringan percobaan selama 1 bulan. Artinya, dari penganioayaan berulang terhadap PRT, majikan yang kebal hukum, tidak ada pembelajaran untuk majikan-majikan lain agar tidak memperlakukan PRT sewenang-wenang.

Pembelajaran dari Peristiwa “Sunarsih dan Sunarsih Lainnya”
Mengambil pelajaran dari peristiwa Sunarsih, penting untuk mengingatkan agar peristiwa Sunarsih tidak terulang lagi baik dari mulai awal gejalanya hingga ke bentuk ekstrim. Maka stop selalu berpikir menunggu jumlah kasus, Negara harus segera bahas dan sahkan UU Perlindungan PRT serta mendukung lahirnya Konvensi Kerja Layak PRT.

PERINGATAN HARI PRT 15 PEBRUARI 2011 DENGAN “100 JEMURAN PRT YANG MEMBUAT PARA MAJIKAN BERPAKAIAN LAYAK”, DAN PENDAFTARAN GUGATAN WARGA NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN PRT KE PN JAKARTA PUSAT, SENIN, 14 PEBRUARI 2011

Untuk Peringatan Hari PRT tahun 2011, kita melakukan berbagai ranglaian acara baik di Jakarta dan secara nasional di berbagai wilayah: Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Pontianak, Samarinda, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Mataram.

Berbagai acara yang dilakukan antara lain: siaran radio – talkshow, televisi, aksi damai, konferensi pers, dialog, pendaftaran Gugatan Warga Negara untuk Perlindungan PRT sejak setahun lalu tepat pada Hari PRT 15 Februari 2010, kita menyampaikan somasi kepada Presiden, DPR atas kelalaiannya dalam perlindungan hukum terhadap PRT.

Untuk Tahun 2011 dan mendesakkan UU Perlindungan PRT dan dukungan Konvensi Kerja Layak PRT, maka Peringatan Hari PRT akan dipusatkan di Jakarta dengan kegiatan utama “100 JEMURAN PRT YANG MEMBUAT PARA MAJIKAN BISA BERPAKAIAN LAYAK” dan PENDAFTARAN GUGATAN WARGA NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN PRT KE PN JAKARTA PUSAT, SENIN, 14 PEBRUARI 2011.
.
Kenapa Jemuran ?
Jemuran adalah salah satu alat kerja PRT bagian dari proses kerja fundamental yang menyebabkan majikan dan keluarganya bisa berpakaian layak dan beraktivitas di segala bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum termasuk mereka yang diberi mandat menjadi wakil rakyat dan menjalankan pemerintahan negara. Artinya pekerjaan mencuci, menjemur, menyeterika memiliki arti dan nilai ekonomi yang besar dan pekerjaan dan pekerja yang sama mulianya dengan pekerjaan lainnya.

Aksi “100 JEMURAN PRT YANG MEMBUAT PARA MAJIKAN BISA BERPAKAIAN LAYAK” adalah bagian dari kampanye untuk mengingatkan ke publik dan majikan tentang pentingnya pekerjaan domestik dan demikian berartinya peran PRT. Jemuran yang selama ini diidentikkan “hanya” bagian kerja domestik, kita bawa ke ruang publik, bahwa kerja publik bisa berjalan karena kerja domestik. Kerja publik bisa berjalan karena ada pekerja domestik yaitu Pekerja Rumah Tangga.

Adalah hal yang mendasar dalam setiap peringatan Hari PRT dengan senantiasa membawa alat kerja PRT ke publik, untuk mengubah persepsi dan perspektif publik dan penyelenggara negara, untuk tidak lagi mendiskriminasi, merendahkan, mengkasihani pekerjaan dan pekerjanya – PRT . Selama publik dan para penyelenggara negara

Kampanye ini ditujukan juga mendesak ke para legislator dan pemerintah yang bertanggungjawab atas perlindungan dan kesejahteraan PRT, namun selama ini masih belum ada kesungguhan kehendak untuk mewujudkan UU Perlindungan PRT dan Konvensi Kerja Layak PRT, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap PRT seperti halnya Sunarsih tidak terjadi.

Pendaftaran GUGATAN WARGA NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN PRT KE PN JAKARTA PUSAT
Berangkat dari gagal ataupun kelalaian negara dalam hal ini DPR dan Presiden serta para pembantunya dalam memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap PRT domestik dan migran, maka 1 tahun yang lalu berbagai jaringan PRT dalam dan migran memberikan Somasi kepada pemerintah dan DPR atas kegagalan peran dan tanggungjawabnya tersebut pada tanggal 15 Februari 2010. Somasi tersebut mendapat respon dari Sekretariat Negara, namun tidak jelas. Kemudian jaringan kembali menyampaikan Notifikasi pada bulan Agustus 2010. 1 Tahun tidak ada perubahan positif dan respon terhadap somasi dan notifikasi, maka jaringan akan mendaftarkan Gugatan Warga Negara untuk Perlindungan PRT ke Presiden dan para menteri terkait serta DPR pada momentum Hari PRT Februari 2011, dengan 4 tuntutan:
1. Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya
2. Revisi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PPTKILN dengan berdasar Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya
3. Wujudkan UU Perlindungan PRT
4. Dukung Konvensi Kerja Layak PRT

Tuntutan Hari PRT 15 Pebruari 2011
Tuntutan umum dan berkelanjutan dari Peringatan Hari PRT 15 Pebruari secara khusus adalah:
 Pengakuan dan Menjadikan 15 Pebruari sebagai HARI PRT dan juga HARI LIBUR NASIONAL PRT
 Wujudkan kerja layak untuk PRT
 Wujudkan Undang-Undang Perlindungan PRT dan Dukung Konvensi ILO Kerja Layak PRT

TUJUAN
Tujuan Umum/ Jangka Panjang:
1. Adanya perlindungan hukum PRT di tingkat nasional – Undang-Undang Perlindungan PRT
2. Adanya dukungan untuk Konvensi ILO Kerja Layak PRT
3. Terbangunnya pengakuan, penghargaan negara: DPR dan Presiden, Mennakertrans, Menkumham, publik terhadap PRT sebagai Pekerja beserta hak-haknya

Tujuan Peringatan Hari PRT 15 Pebruari 2011
1. Tersampaikannya ke negara: DPR dan Presiden, Mennakertrans, Menkumham, publik dengan perangkatnya mengenai tuntutan: wujudkan segera UU Perlindungan PRT dan dukungan lahirnya Konvensi ILO Kerja Layak PRT
2. Untuk mengingatkan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap PRT
3. Untuk mensosialisasikan kepada publik – negara mengenai peran dan kontribusi PRT terhadap kelompok masyarakat terkecil hingga terbesar.
4. Mengkampanyekan Hari PRT 15 Pebruari sebagai penghargaan terhadap PRT dan 1 hari Libur Mingguan bagi PRT
5. Terbangunnya solidaritas sosial pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap PRT: Situasi Kerja Layak PRT
OUTPUT KEGIATAN HARI PRT 15 PEBRUARI 2011
• Berlangsungnya peringatan HARI PRT 2011 di berbagai wilayah Indonesia: Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak dan Mataram
• Adanya partisipasi – solidaritas sosial untuk Peringatan Hari PRT
• Berjalannya Pendaftaran Gugatan Warga Negara untuk Perlindungan PRT ke PN Jakarta Pusat
• Terpublikasikannya Hari PRT dan pesan – tuntutannya oleh minimal 10 media massa nasional dan lokal
• Berlangsungnya siara radio ttg Hari PRT dan tersiarkan pesan-tuntutan di minimal 6 wilayah Indonesia
• Adanya respon dukungan dari anggota masyarakat atas perlindungan PRT

BENTUK KEGIATAN PERINGATAN HARI PRT 2011

PERTAMA:
AKSI
Jakarta:
Aksi Peringatan Hari PRT dengan “100 JEMURAN PRT YANG MEMBUAT PARA MAJIKAN BISA BERPAKAIAN LAYAK” di Bundaran HI, Senin, 14 Februari 2011, Pkl. 09.00-12.00 dan PENDAFTARAN GUGATAN WARGA NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN PRT KE PN JAKARTA PUSAT, Pkl. 13.00-14.00

Semarang:
Aksi Peringatan Hari PRT dengan Happening Art & LongMarch di Simpang Lima ke Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jateng, Senin, 14 Pebruari 2010, Pukul: 10.00-12.00 oleh kawan-kawan Perisai Semarang, Operata Semarang yang tergabung dalam Koalisi 15.02.

Yogyakarta:
Aksi Peringatan Hari PRT dengan menjalin “JEMURAN PRT” di Perempatan Maliboro, Yogyakarta, Senin, 14 Pebruari 2010, Pukul: 10.00-12.00 oleh kawan-kawan JP PRT DIY

Medan:
Aksi Peringatan Hari PRT dengan menjalin “JEMURAN PRT” di Medan, Senin, 14 Pebruari 2010, Pukul: 10.00-12.00 oleh kawan-kawan SAHDAR Medan, OPERATA Teratai dan jaringan

Mataram:
Aksi Peringatan Hari PRT di Mataram, Senin, 14 Pebruari 2010, Pukul: 10.00-12.00 oleh kawan-kawan LARD Mataram, OPERATA Mataram dan jaringan

KEDUA:
GUGATAN WARGA NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN PRT KEPADA DPR, PEMERINTAH: PRESIDEN, MENNAKERTRANS, MENKUMHAM,
Pendaftaran Gugatan Warga Negara kepada DPR dan Pemerintah untuk perlindungan Hak-Hak PRT dalam dan Migran.
Jaringan PRT dalam dan migran, mengajukan gugatan kepada Negara dengan 4 tuntutan:
1. Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya
2. Revisi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PPTKILN dengan berdasar Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya
3. Wujudkan UU Perlindungan PRT
4. Dukung Konvensi Kerja Layak PRT

KETIGA:
SIARAN RADIO SERENTAK DI BERBAGAI KOTA: DIALOG INTERAKTIF DI RADIO
10-19 Pebruari 2011

Tempat:
Berbagai wilayah dimana anggota JALA PRT berada:
1. Medan: Sahdar
2. Palembang: OWA
3. Lampung: Lembaga Advokasi Perempuan Damar
4. Jakarta: LBH Apik Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, PP Fatayat NU, RGP, Mitra Imadei, Bupera FSPSI Reformasi, Mitra ImaDei, Paperta,
5. Bandung: Institut Perempuan
6. Semarang: Perisai, Operata Semarang dan Koalisi 15.02
7. DIY: Serikat PRT, RTND, KOY, SBPY, SP Kinasih, Rifka Anissa, ICM, Sahabat Perempuan dan JP PRT DIY
8. Solo: Spekham Solo
9. Surabaya: KPPD
10. Pontianak: Perempuan Khatulistiwa, Asa Puan
11. Samarinda: SUER
12. Mataram: Lard Mataram
13. Bali: LBH Bali
14. NTT: Air Hidup

Bekerja sama dengan stasiun radio di masing-masing wilayah

KEEMPAT:
Konsultasi Publik tentang RUU Perlindungan dan Konvensi Kerja Layak PRT sbb:

ORGANISASI PELAKSANA
JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi PRT)
Email: Jala_prt@yahoo.com
Sekretariat:
d/a Kapal Perempuan
Jl. Kalibata Utara I/18 Jakarta Selatan
Telp./fax.: 021 – 7988875
HP: 0811 28 2297 FB: JALA PRT Website: www.jala-prt.org

KOMITE AKSI PEKERJA RUMAH TANGGA:

JALA PRT (JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA):
Atma Solo, APAB, Asa Puan Pontianak, Air Hidup Flores, Bupera FSPSI Reformasi, CARE II,
Institut Perempuan Bandung, ICM, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, SA KPPD Surabaya, KOHATI PB HMI, Kongres Operata Yogyakarta, LA Perempuan Damar Lampung, LARD Mataram, LBHP2I Makassar, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Bali, Mitra ImaDei, Migrant Care, Muslimat Jatim, Ngadek Sodek Parjuga Madura, PBHI Jakarta, OWA Palembang, Paperta, Perisai Semarang, Operata Semarang, Perempuan Khatulistiwa, Fatayat NU, Rifka Annisa, RUMPUN Tjoet Njak Dien, RUMPUN Gema Perempuan, Sahabat Perempuan, SPEKHAM Solo,Serikat PRT Tunas Mulia, SBPY, SAPULIDI,
SAHDAR Medan, Sekolah Perempuan Ciliwung,SP Kinasih, Surabaya Child Crisis Center,
SUER Samarinda, TURC

Bersama:

Aspek, FATAYAT NU, HRWG, Kalyanamitra,
Komnas Perempuan, Pokja Jambu Batu, Solidaritas Perempuan,
KSBSI, KSPSI, KSPI, FSPMI, SBMI, KASBI
===

TRAINING ”PENANGANAN KASUS TRAFIKING dan EKSPLOITASI BURUH MIGRAN BERBASIS KOMUNITAS”

2011-02-09T17:07:00.000-08:00

Definisi tentang trafiking pada UU PTPPO, sebagai berikut:
“Perdagangan orang adalah tindakan Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain, atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh”.

Untuk menindaklanjuti kondisi diatas, diperlukan adanya layanan penanganan kasus kepada korban trafiking dan korban kasus eksploitasi buruh migran. Untuk itu INSTITUT PEREMPUAN menyelenggarakan Training “Penanganan Kasus Trafiking dan Eksploitasi Buruh Migran Berbasis Komunitas”. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 – 24 Desember 2010 di Hotel Bumi Kitri Bandung. Dalam training ini, Ibu Eva Risan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia /LRC-KJHAM sebagai fasilitator. Dalam training ini, terdapat 20 orang peserta yang berasal kabupaten Cirebon dan Subang.

Dalam training ini, peserta mendapatkankan materi seputar definisi anak menurut UU Perlindunagn Anak No.23 tahun 2002 sampai dengan teknik penanganan kasus trafiking dan eksploitasi buruh migran. Pada sesi akhir peserta berdiskusi untuk membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang harus dilaksanakan kegiatannya oleh peserta ditiap Kabupaten.

Tujuan diselengarakannya training ini yaitu untuk membangun ketrampilan tentang penanganan kasus trafiking dan eksploitasi buruh mgiran bagi aktivis komunitas dan membangun jaringan perlindungan anak terdiri dari dinas penyedia layanan di tingkat Kabupaten, aparat pemerintahan desa, kepolisian lokal, LSM dan organisasi/paguyuban komunitas. (**)

Tentang Cinta, Kumpulan Tulisan tentang Perempuan dan Anak

2011-02-09T16:20:00.000-08:00

ANAK PUNYA HAK UNTUK BERPARTISIPASI

2011-02-04T01:20:00.000-08:00

INSTITUT PEREMPUAN, BANDUNG - Pada tanggal 25-26 Desember 2010 dan 7-8 Januari 2011, Institut Perempuan Bandung mengadakan Pelatihan untuk Pendidik Sebaya. Berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan pada tahun-tahun sebelumnya, pelatihan kali ini diadakan di 2 tempat yang berbeda yaitu di Desa Kanci Kulon Kabupaten Cirebon dan di Dusun Palawad Desa Karangsari Kabupaten Subang yang diifasiltasi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bandung. Tujuan pelatihan ini diadakan yaitu untuk memperkuat partisipasi anak dalam mengkampanyekan, mencegah dan melindungi anak-anak dari praktik perdagangan orang, kata Sri Agustini dalam sambutannya saat membuka kegiatan pelatihan ini.

Pada hari pertama pelatihan, fasilitator menjelaskan tentang definisi anak, sejarah Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002, hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, hak dan kewajiban anak, pengertian pendidik sebaya (peer educator) dan perannya. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok berdiskusi tentang contoh pelanggaran hak anak apa kita-kira pernah dilanggar oleh orang tua (orang dewasa) baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Setelah diskusi, masing-masing perwakilan dari anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan teman-temannya. Fasilitator menjelakan tentang hak-hak anak: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk mengelompokan contoh pelanggaran hak anak itu termasuk ke dalam pelanggaran yang mana, apakah hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang atau partisipasi. Namun yang akan lebih difokuskan pada pelatihan kali ini, yaitu Hak Partisipasi, bagaimana anak-anak ikut berperan serta dalam pencegahan dan mengkampanyekan anti trafiking anak.

Menurut fasilitator, dalam partisipasi anak, anak sebagai pemegang hak wajib untuk didengarkan, mengungkapkan pendapat, mencari informasi, mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya, namun bukan berarti anak punya hak untuk mengatur dirinya sendiri secara otonomi, berjuang sendiri memenuhi haknya, menyepelekan orang tua, hanya di dengar pada pendapat yang menyangkut masalah dirinya saja. Fasilitator menjelaskan tingkatan-tingkatan partisipasi (tangga partisipasi) yang bisa dilakukan oleh anak dan mengajak peserta untuk membuat contoh kegiatan berdasarkan tingkatan partisipasi tersebut.

Hari berikutnya, pelatihan lebih banyak di isi dengan materi penguatan kapasitas anak yaitu kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, teknik perencanaan kegiatan, mencari alternatif atau cara, toleransi, empati, dll. Metode yang banyak digunakan dalam materi ini adalah permainan (game), dimana dalam setiap permainan tersebut ada makna yang bisa di ambil atau dipelajari. Selain permainan untuk penguatan kapasitas, dalam pelatihan kali ini juga diselingi dengan permainan untuk melatih kosentrasi dan membangun suasana agar peserta tidak bosan karena jadwal pelatihan yang cukup padat. Untuk merangsang keaktifan semua anak, fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan menyimpulkan isi materi yang telah diberikan.

Di akhir acara dilakukan evaluasi kegiatan yang diikuti oleh panitia, fasilitator, pendamping dan peserta. Panitia juga mengajak peserta untuk mengungkapkan kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan ini. Institut Perempuan berharap dari pelatihan ini anak-anak dapat ikut berpartipasi dalam mencegah dan mengkampanyekan anti trafiking anak kepada teman-teman sebaya mereka, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. (**)

“Organisasi perempuan itu penting agar ibu-ibu bisa pintar...”

2010-12-21T01:01:00.000-08:00

Wawancara dengan Ani Yuani, Ketua Koperasi Annisa Desa Kanci Kulon, Cirebon Jawa Barat

Oleh: Lispianah

Pagi itu, gerimis mengguyur desa Kanci Kulon, kecamatan Astanajapura Cirebon. Saat saya tiba di depan rumahnya, seorang ibu muda dan anak perempuan kecil menyambut kedatangan saya dengan senyum hangat lalu mempersilahkan untuk masuk. Saat menunggu beliau menyelesaikan kerjaannya menyapu lantai saya mengamati mengambil kertas dan bolpoin dari dalam tas saya. Hari ini saya sudah berjanji untuk ngobrol dengan Ibu ini tentang pengalaman beliau..

Biodata:
Nama lengkap : Ani Yuani
Tempat/ Tgl. Lahir : Kanci Kulon, 7 Oktober 1972
Pendidkan : SMKK (sekarang SMK 1 Cirebon)
Menikah Tahun 1994 (usia 23 tahun), sekarang dikarunia 3 orang anak yaitu Terry (15 tahun), Tedy (9 tahun) dan Intan (3 tahun)
Kegiatan sehari-hari : Ibu Rumah Tangga

Selamat pagi Bu Ani. Bisa diceritakan sekilas mengenai keluarga Ibu?
Bapak saya meninggal saat usia masih 5 tahun dan Ibu yang bekerja sebagai buruh tani tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Saya anak ke-4 dari 8 bersaudara ini harus berjuang bisa sekolah sehingga saya dan kedua adik saya tinggal di panti asuhan Budi Asih yang terletak di Jl.Wahidin, Kota Cirebon. Saya merasa beruntung tinggal di Panti Asuhan Budi Asih karena bisa tinggal di asrama dan juga disekolahkan dari kelas 1 Sekolah Dasar hingga tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Semua kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah dan perlengkapan sekolah dibiayai oleh panti yang tentu saja dananya diperolah dari donatur. Berasal dari keluarga yang pas-pasan membuat tekat saya untuk belajar makin giat.

Setelah tamat SMKK, saya pernah bekerja di PT. Kahatek yaitu sebuah pabrik tekstil di Bandung selama kira-kira 1 tahun. Setelah itu pulang ke sini (Cirebon-red.) dan bekerja di di sebuah Klinik Bersalin dengan menjadi asisten bidan, tugasnya membantu persiapan tempat, alat-alat dan obat-obat yang diperlukan untuk proses persalinan. Pada tahun 1994, saya menikah dan kerja di pabrik-pabrik di sekitar desa Kanci Kulon seperti pabrik pengepakan hasil laut (udang, teri dan rajungan). Setelah punya anak saya tidak bekerja lagi karena merasa repot harus membagi waktu antara kerjaan dan tugas rumah tangga. Belum lagi karena anak-anak juga masih kecil.

Sejak kapan Koperasi Annisa ini terbentuk,Bu?
Kira-kira setahun yang lalu yaitu tepatnya akhir tahun 2009.

Kenapa Ibu-ibu disini membentuk Koperasi Annisa?
Dulu saya sudah sangat tertarik untuk membentuk koperasi karena saya melihat adik saya yang berhasil mengelola koperasi pasar di daerahnya. Namun saya bingung mau memulai dari mana dan bagaimana cara mengajak masyarakat sini agar mau bergabung sehingga keinginan saya itu saya simpan sendiri. Sampai pada suatu hari dipenghujung tahun 2009, saya dikenalkan oleh Bu Baeda dengan Mbak-mbak dari Institut Perempuan Bandung yang mengajak berkumpul dan membentuk sebuah koperasi. Bertemu dengan Mbak-mbak dari IP saya merasa seperti menemukan jalan untuk mewujudkan mimpi saya itu. Akhirnya kami berkumpul di rumah Bu Baeda untuk mendengarkan penjelasan dari Mbak-mbak tentang prinsip-prinsip koperasi.Walau awalnya hanya beberapa orang yang datang dan menyatakan siap bergabung, hal ini tidak mengecilkan niat kami untuk terus mengajak dan memberi pengertian ke masyarakat.

Awal keterlibatan Ibu di Koperasi Annisa?
Awal keterlibatan saya mulai dari mengajak Ibu-ibu disini untuk berkumpul, mencari anggota, terbentuknya pengurus hingga mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh Institut Perempuan

Motivasi Ibu mau bergabung di Koperasi Annisa?
Saya ingin banyak belajar, mbak, melakukan sesuatu yang berguna, tidak hanya kumpul ibu-ibu disini diisi dengan gosip atau membicarakan tetangga namun bagaimana masyarakat bisa hidup rukun dan sejatera, serta belajar menyisihkan uang sisa belanja untuk ditabung.

Apa motivasi Ibu menjadi ketua organisasi Annisa ini?
Sebetulnya saya sama sekali tidak ada keinginan untuk jadi Ketua. Namun karena pada waktu itu anggota menunjuk saya jadi saya menerima kepercayaan itu sebagai amanat. Setelah itu saya menganggap posisi saya juga untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin sebuah kegiatan.

Keuntungan apa yang Ibu peroleh setelah bergabung di Koperasi Annisa?
Adanya koperasi Annisa bisa menambah pengetahuan dan informasi yang tadinya belum saya ketahui dan mengerti. Misalnya cara mendidik anak, kewajiban yang harus orangtua berikan ke anak selain memberi makan yang cukup dan sehat. Selain itu saya bisa meminjam modal ke koperasi untuk usaha kredit barang yang saya jalankan. Ya tentunya dengan tetap ikut ketentuan yang berlaku di Koperasi Annisa. Di sini kami bisa berkumpul, mengungkapkan pendapat dan mencari solusi bersama.

Bagaimana pandangan keluarga, terutama suami Ibu dengan kegiatan ibu ikuti ini?
Suami dan anak-anak saya, alhamdulillah mendukung sekali asal kegiatan yang saya lakukan positif. Malah suami saya banyak sekali membantu, misalnya memberikan menjelaskan ke warga dan kader desa tentang kopeasi kami, bahkan cap koperasi yang membuat suami saya dan suaminya bu Emut (Bendahara Koperasi-red.), suami saya juga sering memberi masukan tentang kegiatan dan usaha yang kami lakukan.

Usaha-usaha apa yang dilakukan Koperasi?
Simpan pinjam untuk anggota. Sekarang kami mengelola pembayaran rekening listrik masyarakat secara kolektif. Lumayan dari satu rekening listrik kami bisa memperoleh keuntungan Rp. 3.000,-, dan saat ini sudah ada 22 warga yang mempercayakan pembayaran rekening listrik rumahnya melalui kami. Mulai September 2010 kemarin kegiatan yang kami lakukan bertambah, kami mengelola tabungan harian masyarakat, caranya kami berkeliling ke rumah-rumah masyarakat untuk mengmbil tabungan yang mereka setorkan setiap hari, besarnya tabungan tidak ditentukan. 2 minggu berjalan saja tabungan masyarakat yang dikumpulkan oleh Koperasi Annisa sudah mencapai 3,3 juta. Akhirnya Koperasi membuka Tabungan di Bank untuk menyimpan uang tersebut. Besarnya potongan (biaya administrasi) diambil oleh Koperasi Annisa dari setiap orang yang menabung adalah 4 % dari total tabungan yang ada.

Biasanya anggota meminjam uang ke koperasi untuk apa?
Ada yang pinjam untuk modal usaha misalnya Bu Emut pernah pinjam untuk menambah modal usaha kredit barang, Bu Siti pinjam untuk modal dagang aksesoris atau mainan anak-anak, Bu Oja pernah pinjam karena kepepet mesti bayar tagihan cicilan sepeda motor suaminya, Bu Uun pernah pinjam untuk membawa anaknya yang kejang-kejang ke Rumah Sakit. Jadi dengan adanya koperasi Annisa ini lumayan bisa membantu anggota mendapatkan pinjaman untuk usaha dan keperluan mendesak lainnya.

Suka dukanya yang Ibu alami selama ini apa aja?
Banyak sekali mbak, padahal Koperasi ini baru berjalan satu tahun...

Dukanya adalah dari susahnya mengumpulkan orang-orang untuk menjadi anggota karena masih awamnya pemahaman orang-orang di sini tentang koperasi, pernah dijauhi dan dimusuhi orang karena dianggap kegiatan yang kami lakukan ini ”aneh”. Namun setelah berjalan sedikit demi sedikit orang disini mulai mengerti, karena pengurus juga pelan-pelan memberikan pengertian kepada masyarakat. Persaingan usaha yang dijalankan oleh koperasi dengan salah satu keluarga juga membuat keluarga tersebut memusuhi dan mejauhi keluarga saya, tapi saya menganggap hal ini biasa dan merupakan sebuah tantangan buat saya, yang penting kami bisa menjaga baik koperasi dan usaha yang kami jalankan juga untuk kepentingan bersama.

Sukanya yaitu melalui SEKOLAH yang diadakan setiap satu bulan sekali, kami bisa silaturahmi dengan anggota koperasi, dan bisa banyak belajar. Belajar hal-hal tentang anak, belajar pembukuan koperasi, bisa diskusi dengan bidan desa tentang gizi juga pernah kami lakukan. Selain itu kami bisa belajar menabung, dan mencari tambahan pendapatan dengan melakukan usaha yang modalnya bisa kami pinjam dari koperasi.

Masyarakat Kanci belum paham dengan sistem dan prinsip yang ada di koperasi. Mereka selama ini tahunya tabungan harian. Yang kami lakukan sambil keliling mengambil tabungan ke rumah masyarakat yaitu memberikan pengertian dan mengajak mereka untuk bergabung di koperasi. Kami menjelaskan sistem dan prinsip yang ada di koperasi dan mengajak mereka untuk membandingkan dengan kegiatan tabungan harian ini. Perlu kesabaran memang, tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit ada yang sudah mulai mengerti dan mengatakan ingin bergabung di koperasi.

Bagimana keadaan koperasi saat ini?
Simpan pinjam masih berjalan, alhamdulillah anggota tertib dan membayar pinjaman tepat waktu.
Saat ini malah banyak yang ingin bergabung dengan koperasi, namun karena ini sudah mau RAT untuk tutup buku jadi mereka bisa bergabung nanti kalau sudah dimulai lagi Januari, kalau sekarang malah repot pembukuannya. Ada juga laki-laki yang mau bergabung namun saat ini koperasi ini hanya untuk ibu-ibu atau perempuan dulu, karena kalau ada laki-laki malah repot dan suka semaunya.

Pertemuan rutin tiap bulan masih terus berjalan, namun kalau tidak ada Mbak-mbak dari Institut Perempuan isinya ya hanya membahas persoalan koperasi.

Bagaimana pandangan Ibu tentang organisasi perempuan?
Saya memandang organisasi untuk perempuan itu penting agar ibu-ibu bisa pintar. Saya kadang menyesal, kenapa tidak dari muda dulu saya bergabung di organisasi agar bisa memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, andai waktu bisa diputar kembali ya, mbak...

Bagimana pendapat Ibu tentang organisasi perempuan di Kanci Kulon?
Organisasi perempuan di Kanci Kulon lebih banyak untuk kelompok tertentu, misalnya organisasi Ibu-ibu PKK. Anggotanya berasal dari istri-istri aparat desa. Kegiatan mereka pun saya lihat tidak begitu baik karena yang aktif dan pintar hanya satu atau dua orang saja. Organisasi lainnya hanya kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu yang rutin disenggarakan setiap hari tertentu di beberapa blok.

Apa cita-cita Ibu dan Koperasi Annisa ke depan?
Kami ingin koperasi yang kami mulai dari NOL ini, bisa lebih berkembang. Pemikiran Ibu-ibu disini makin maju dan kesejahteraannnya juga makin meningkat, selalu berkembang...berkembang...

Oke, Bu. Terima kasih untuk obrolannya. Ada gak uneg-uneg lagi yang mau Ibu sampaikan?
Kemarin-kemarin ada pelatihan Desa Siaga yang diadakan oleh puskesmas, pelatihan ini diikuti oleh beberapa orang kader desa dan saya juga ikut. Pelatihan ini untuk membantu masyarakat kalau sewaktu-waktu memerlukan pelayanan kesehatan sebelum di bawa ke puskesmas, jadi seperti pertolongan pertamanya. Saya dengar surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi masyarakat yang sakit dan ingin berobat sekarang sudah tidak berlaku lagi, lalu penggantinya apa ya,mba? Padahal kan tidak semua warga di sini memperoleh Jamkesmas. Sekarang ada yang sakit dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu saya mikir apa gunanya Desa Siaga kalau tidak bisa membantu masyarakat!!!

Usai menutup percakapan dan berpamitan dengan beliau, saya pulang dengan membawa juga sekelumit kegelisahan dan perasaan Ibu Ani mengenai isu layanan kesehatan dan Jamkesmas. Beginilah sehari- saya sebagai community organizer. Tidak semua saya mampu menjawab pertanyaan dan kegelisahan ibu-ibu di desa tersebut. Saya sering berkata dan menyemangati agar kegelisahan ibu Ani dapat ditularkan pula kepada ibu-ibu warga lainnya untuk selanjutnya dibicarakan karena saya percaya kegelisahan ini hanyalah awal proses perubahan sosial... Selama ada kegelisahan, maka selalu ada harapan akan adanya proses perubahan sosial....

Latihan Dasar Kepemimpinan Jamaah Perempuan Kalimekar

2010-11-29T02:02:00.000-08:00

Pada 18 Juli 2010, Jemaah Perempuan kalimekar (JPK) mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan, di Majelis Jalan Pesantrean, Kalimekar, Gebang, Cirebon Kegiatan ini merupakan agenda JPK yang sudah tiga bulan tertunda karena kesibukan dari anggotanya.

Latihan dasar kepemimpinaan dengan tema Membangun Organisasi Perempuan ini, diikuti oleh 16 (enam belas) orang peserta yang terdiri dari sepuluh anggota JPK dan enam peserta lainnya adalah undangan yang merupakan mantan buruh migran di kalimekar.
Fasilitator dari kegiatan ini adalah Ari, staf pendidikan Institut Perempuan, menurut Ari, acara ini dirancang dalam suasana pelatihan santai tapi serius, ibu-ibu yang mengikuti acara ini tetap diperbolehkan membawa anak-anaknya yang tidak bisa ditinggal dirumah, jadi yang hadir di ruang kegiatan tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga anak balita bahkan bayi turut serta. “ kita tidak bisa pungkiri, ibu-ibu di pedesaan khususnya, tidak bisa melepaskan kegiatan domestiknya begitu saja, termasuk kegiatan mereka untuk menjaga anak-anaknya, jadi biar ibu-ibu tetap bisa belajar dan mengembangkan diri tanpa harus meninggalkan anak-anak mereka yang masih perlu dijaga, jadi pada pelatihan kali ini ibu-ibu diperbolehkan membawa anak mereka” kata Ari.

“Pelatihan ini jadi unik, ada ibu-ibu yang mengikuti acara ini sambil menyusui, ada juga yang sambil menyuapi anaknya”kata Ari, “ walapun jadi tampak sedikit gaduh tapi selama pelatihan berlangsung ibu-ibu tetap mengikuti dengan baik” tambahnya lagi.

Materi yang diberikan pada latihan dasar kepemimpinan ini adalah seputar organisasi, yaitu bagaimana membangun organisasi perempuan, bagaimana menjaga keberlangsungan organisasi dengan baik, serta kunci membangun kerjasama dalam organisasi.

“Selain sebagai bekal anggota untuk memahami apa itu organisasi dan bagaimana menjalankan organisasi dengan baik, lewat kegiatan ini diharapkan ibu-ibu juga memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum, percaya diri untuk mengemukakan pendapat serta mampu bekerjasama dengan baik serta memahami pentingnya pembagian tugas/peran dalam organisasi” kata Ari menyampaikan tujuan dari acara ini.
“Acara ini merupakan agenda JPK, sebelum diadakannya pergantian pengurus, semoga dengan pelatihan ini anggota JPk bertambah dan untuk anggota lama pelatihan ini menjadi modal mereka menjalankan kepengurusan berikutnya” kata Ibu Masiatul Maola, ketua JPK periode 2009-2010.

Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR tentang Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Perempuan

2010-11-28T22:12:00.000-08:00

Pelanggaran terhadap hak asasi buruh migran kembali terjadi. Sumiati, 23 tahun, TKW asal Nusa Tenggara Barat, mengalami penganiayaan berat dari sang majikan di Saudi Arabia. Sumiati mengalami penyiksaan diluar batas kemanusiaan seperti disetrika, dipukul berkali-kali dan tidak diberi makan. Tak kalah pahitnya adalah Kikim Komalasari, 36 tahun, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia di kota Abha, Saudi Arabia, diduga dibunuh dan dibuang ke dalam tong sampah oleh majikannya.

Kasus diatas hanyalah sebagian kecil dari potret pelanggaran hak buruh migran Indonesia. JAGAT JABAR, sepanjang Januari 2009-Oktober 2010, melaporkan 100 kasus yang dialami oleh buruh migran asal Jawa Barat, diantaranya kasus hilang kontak, penipuan oleh sponsor, gaji tidak dibayar, kekerasan, kematian, penyekapan, perkosaan, pemalsuan dokumen, dan perampasan dokumen oleh majikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran menterinya untuk menangani kasus tersebut. Presiden memerintahkan diplomasi all out dan memberangkatkan tim ke Saudi Arabia untuk menangani kasus ini (Tempo Interaktif, 19/11/2010). Faktanya, bahwa tindakan diplomasi dan advokasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hampir tidak menyelesaikan kasus-kasus buruh migran secara tuntas. Dari sekian banyak kasus-kasus buruh migran yang terkuak di media, langkah diplomasi dan advokasi yang dilakukan Pemerintah belum memberikan hasil terang atas kemajuan proses hukum. Menyikapi kasus penyiksaan atas Sumiati yang luar biasa ini dan kegagalan advokasi pemerintah terhadap sejumlah kasus buruh migran sebelumnya, menegaskan bahwa sudah sepatutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung memimpin diplomasi pada kasus Sumiati dan Kikim.

Menyikapi hal diatas, kami, INSTITUT PEREMPUAN dan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR) menyerukan:
1. Presiden SBY memimpin langsung upaya diplomasi dalam kasus Sumiati dan Kikim dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan adanya proses hukum yang adil.
2. Pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran ke Saudi Arabia sebagai upaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan dan perlindungan buruh migran dan memberikan waktu pembahasan kesepakatan bilateral antar dua negara;
3. Pemerintah segera memulai pembahasan Memorandum of Understanding dengan Saudi Arabia dengan menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap buruh migran, diantaranya larangan perampasan paspor oleh majikan, pemberlakuan hari libur, sistem live out, hak mendapatkan bantuan hukum dan advokasi terhadap kasus-kasus yang dialami buruh migran.
4. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang berada di Jordan dan Syria.
5. Pemerintah segera meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (1990) sebagai upaya memastikan adanya kebijakan perlindungan buruh migran yang komprehensif.
6. Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI ke Luar Negeri (UU PPTKILN) dengan mengutamakan pengaturan tentang perlindungan buruh migran.
7. Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai langkah awal pengakuan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri.
8. Gubernur Jawa Barat memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran asal Jawa Barat ke Saudi Arabia sebagai upaya mendesak pemerintah pusat melakukan penyelesaian kasus-kasus ditas.

Bandung, 24 November 2010

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH
Chairperson of Executive Board INSTITUT PEREMPUAN

Iyus Rustandi
Ketua JAGAT JABAR

PENGORGANISASIAN PEREMPUAN MARJINAL: AGENDA FEMINIS KITA

2010-11-28T22:01:00.000-08:00

Tulisan ringan dan cepat mengenai rekam pengalaman dan perasaan yang disusun tanpa mengindahkan tata bahasa Indonesia yang baik

Bagi saya, kerja pengorganisasian itu sangat penting. Pengorganisasian masyarakat marjinal, khususnya. Dan karena saya yang berbicara ini adalah memandang dari sehari-harinya saya bergelut dengan persoalan perempuan, plus saya yang perempuan, plus saya yang feminis, maka yang saya maksud disini adalah pengorganisasian perempuan marjinal.

Sejak beberapa tahun lalu, saya punya sebuah antusiasme terhadap pengorganisasian masyarakat. Hal ini yang membuat dalam perancangan program kerja organisasi, sedapat mungkin untuk memasukkan agenda pendidikan masyarakat akar rumput dan pengorganisasian. Bertahun-tahun saya dan teman-teman di INSTITUT PEREMPUAN bertanya-tanya, meraba-raba dan mempraktekkan sendiri dengan segala kemampuan mengenai apa yang dinamakan pengorganisasian. Pertemuan saya dengan beberapa orang yang mendedikasikan waktunya dalam kerja ini membuat saya semakin menaruh penghargaan yang sangat tinggi. Terkadang, mendengar cerita sepak terjang teman-teman ini, membuat saya bertanya apakah saya (dan Anda yang membaca tulisan ini!) juga dapat mengkontribusikan sesuatu pada kerja-kerja ini.

Awalnya adalah sebuah program kerja di INSTITUT PEREMPUAN yang menuntut kami melakukan pendidikan kepada masyarakat, membuat kami akhirnya memutuskan untuk 'mencari' sebuah daerah dan masyarakat pedesaan di Jawa Barat sebagai kelompok mitra kami. Namun, dalam hati saya dan teman-teman saya, kami mempunyai niat lain untuk tidak sekedar menjadikan ini sebagai rutinitas 'kewajiban program' namun juga kemauan untuk mencoba melakukan hal berkenaan dengan penyadaran dan pengorganisasian perempuan.

Seakan dituntun, kami dipertemukan dengan sebuah desa di kecamatan Astanajapura, kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Beberapa teman menunjukkan dan membantu kami untuk memasuki wilayah itu.

Setelah beberapa bulan yang menggantung, tidak ada kemajuan yang membuat kami frustasi yang akhirnya diakhiri dengan kenekatan kami terjun langsung berkenalan dengan sekelompok ibu yang sedang ber'gosip sore'. Saya ingat, di penghujung tahun lalu, pertama kalinya menginjak desa ini (setelah berbulan-bulan hanya mendengar laporan lisan dari teman-teman saya), kami 'nekat' langsung menyapa seorang ibu yang tengah berada di teras rumahnya yang sangat sederhana. Maka berkenalanlah saya dengan Ibu B. Umurnya saya taksir beberapa tahun diatas saya. Menikah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Seorang ibu yang sebenarnya sangat cerdas dan memiliki kekritisan dan kemauan maju namun juga berhadapan dengan struktur sosial yang patriarkis dan kegagalan negara hadir dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Dari perkenalan dengan Ibu B, maka saya diajak berkenalan juga dengan sederetan ibu-ibu berani lainnya yang mendiami Blok K di desa tersebut. Ada Ibu S, Ibu M, Ibu A, Ibu O, Ibu U, Ibu Sm, Ibu R. Para perempuan yang rata-rata tidak menyelesaikan pendidikan SD-nya. Para perempuan ini kemudian merintis dibentuknya Koperasi A.

...Saya seringkali membatin, “Hanya sembilan orang, kesemuanya perempuan, dan itu pun masih terbuka kemungkinan mereka mundur. Lalu, harus mengharap apa dari sembilan orang perempuan ini? Dapatkah mereka menjadi pionir di lingkungan mereka?...

Tuntutan program membuat kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan bersifat pendidikan alternatif, pemberian informasi dan hal-hal semacam itu pada kelompok ibu-ibu di Blok K ini. Sejujurnya, jika bertahan pada pola kegiatan yang sudah disepakati dengan lembaga donor, maka hanya ada satu kata, saya akan terjebak dalam kejenuhan! Puji Tuhan, kami bertemu dengan seorang kawan yang kemudian mau menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengorganisasian. Dengan pola 1 kali pertemuan per bulan di sekretariat, diikuti dengan live in 10-14 hari per bulan di desa tersebut, maka mulailah kami bekerja dan belajar mengenai pengorganisasian perempuan di akar rumput. Menyenangkan! Saya sendiri, walaupun tidak terjun langsung sehari-harinya dalam pengorganisasian tetapi berkesempatan melakukan monitoring setiap bulannya, melakukan ini semua dengan sebuah passion tersendiri!

Manfaat Pengorganisasian bagi Personal “Saya”
Bagi beberapa orang yang dibesarkan dalam lingkungan dengan akses yang berlimpah, membuat pengalaman bersentuhan dengan pengalaman perempuan akar rumput sebagai hal yang berharga. Dengan cara inilah saya memandang pengalaman bersentuhan dan menyaksikan hidup para perempuan di Blok K ini sebagai sesuatu yang berharga dan bahkan, meng-kaya-kan pengalaman spiritualitas saya. Seperti halnya pada saat kami menemukan bahwa bagi mayoritas ibu-ibu di Blok K, SKTM, layanan Jamkesmas dan Jamkesda belum dinikmati oleh perempuan dan anak di wilayah tersebut (apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan aparat desa). Seorang teman terlibat langsung bagaimana sulitnya menyadarkan orang tua untuk memeriksakan dan melaporkan kondisi anak balitanya yang mengalami gizi buruk ke Bidan Desa dan Puskesmas. Teman saya, dengan dibantu ibu-ibu setempat, berhasil menghubungi Puskesmas dan mengupayakan datangnya petugas ambulans gratis untuk memeriksa kondisi sang anak agar dapat segera merujuk ke Rumah Sakit setempat. Namun, keluarga yang sudah menaruh ketidakpercayaan berhadapan dengan administrasi Rumah Sakit yang berbelit-belit serta stigma 'orang miskin' akhirnya memutuskan menunggui sang anak menghadapi ajalnya di rumah mereka.

Masyarakat setempat memandang peristiwa itu sebagai kewajaran dan resiko hidup yang harus mereka tanggung. Beberapa anak-anak mengucap polos, “Si A kemarin mati karena keberatan nama, Kak...”. Saya tersenyum, manakala mengingat nama anak itu A..., yang kata warga setempat nama tersebut lebih cocok untuk anak kota ketimbang anak desa.

Saya yakin cerita diatas sudah sangat familiar kita temukan di koran, media, laporan penelitian akademis maupun laporan penelitian NGO, dan lain-lain. Lalu, apa yang menjadi istimewa? Yang istimewa adalah pengalaman melihat dan merasakan dengan mata-kepala-hati. Yang istimewa adalah tiba-tiba merasakan semacam getaran di batin, entah mau menangis, marah, tertawa geli mendengar soal 'keberatan nama'.... Yang istimewa adalah bagaimana saya menyelami alam pikiran orang marjinal yang lebih baik menunggui ajal sang anak ketimbang membawanya ke rumah sakit (karena di negeri ini, sudah terlalu sering orang miskin ditolak di rumah sakit...)

Jadi, inilah rasanya hidup teman-teman perempuan kami di Blok K, kecamatan Astanajapura, kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bisa jadi, begini pulalah hidupnya para Rakyat Perempuan di Indonesia.

Merekam proses belajar perempuan: Diary Pengorganisasian
Bagi saya dan teman-teman di INSTITUT PEREMPUAN, penulisan diary pengorganisasian merupakan hal mutlak. Selain melatih merekam peristiwa dan kemajuan atau kemunduran kader perempuan, seseorang bisa belajar banyak mengenai pengorganisasian dari pengamatan dan sharing diary.

Desa K, .....
Sembari memimpin pertemuan Koperasi A, L mulai membiasakan peserta pertemuan untuk menulis. Caranya adalah menulis hal-hal penting yang sedang dibicarakan pada kertas plano. Bagi anggota koperasi A, ini mengajarkan mereka keberanian berdiri di depan, melatih tangan untuk menulis. DAN, ibu-ibu peserta pun mulai menyadari, bahwa dirinya sedang dididik oleh INSTITUT PEREMPUAN untuk M E N U L I S. Saya tersenyum, melihat bagaimana Ibu B dibujuk oleh ibu-bu lainnya untuk berani menulis di depan...*)

Kutipan diary diatas menggambarkan proses yang sangat sederhana. Memang kelihatan berbeda dengan proses belajar para perempuan di daerah urban, atau kaum laki-laki di pedesaan. Proses belajar perempuan di akar rumput memang sangat unik dan berbeda. Seorang yang melakukan pengorganisasian bagi perempuan pedesaan haruslah dengan sabar menyamakan ritme dirinya dengan ritme mereka. Saya teringat pada saat kami memperkenalkan dasar-dasar mengenai koperasi, saya harus menurunkan konsep bunga menjadi sebuah soal cerita.

Desa K, .....
Beberapa catatan saya mengamati ibu-ibu pada periode ini:
- Bu M: me-raise isu tentang apakah SKTM ini akan dibuat untuk semua masyarakat atau hanya bagi yang tidak mampu. Menurut dia, lebih baik bagi yang tidak mampu, karena mereka pun meng-kritik praktek yangs sering terjadi di masyarakat dimana keluarga yang sudah mampu ternyata bisa membuat SKTM. Wah, benar-benar perempuan Cerdas!
- Bu O bersedia rumahnya akan menjadi tempat bagi SEKOLAH bulan Juli. Sedikit, demi sedikit, anggota Koperasi A mulai belajar BERKONTRIBUSI dalam hal penyediaan tempat. Ini kemajuan bagus! **)

Atau bagaimana seorang community organizer mendampingi perempuan-perempuan lokal untuk menanggapi sebuah isu sosial dengan agenda yang menuntun mereka agar mereka dapat merintis sebuah proses perubahan (walaupun proses perubahan ini kecil sekalipun). Seperti kutipan dibawah ini, dimana proses perubahan diharapkan dari peningkatan pengetahuan dan penyadaran perempuan melalui media sekolah alternatif. Atau bagaimana melatih diri bersama-sama untuk membicarakan persoalan dan mengambil keputusan secara bersama sebagai langkah awal menyuburkan nilai dan prinsip demokrasi.

Desa K, ...
Untuk follow up isu SKTM ini, maka ibu-ibu memutuskan tema SEKOLAH pada bulan mendatang adalah mengenai SKTM dan Jamkesmas, mengundang Ibu Bidan dan Ibu Kader di blok tersebut (Ibu S??). Setelah mendapat informasi mengenai cara pengurusan SKTM/Jamkesmas, maka Koperasi akan menindaklanjuti apakah akan mengurus secara kolektif. Jika akan mengurus secara kolektif, apakah Koperasi A akan memutuskan: 1) membuatkan SKTM kepada semua keluarga di Blok K, atau (2) membuatkan SKTM kepada semua keluarga yang berhak (tidak mampu) di Blok K.
....
Mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana setiap pengambilan keputusan harus dilakukan bersama, sebaiknya tidak hanya Ketua dan Sekretaris yang memutuskan tetapi dibicarakan bersama-sama (bercermin dari peristiwa anggota yang bertanya mengenai mengapa buku besar belum dibuat hingga sekarang). Bercermin dari peristiwa di Kelompok J, ini bisa jadi awal kehancuran organisasi jika proses pengambilan keputusan tidak demokratis. ***)

Pendidikan perempuan marjinal juga membutuhkan kesediaan hati kita untuk memahami situasi khas perempuan dan beradaptasi dengan hal tersebit. Saya teringat bagaimana awalnya dalam setiap pertemuan perempuan, saya dan teman saya selalu 'saingan' dalam hal volume suara dengan suara tangisan anak-anak yang digendong para ibu-ibu. (Kita sudah paham kan, akibat tata nilai patriarkis di masyarakat kita, seorang perempuan/ibu diharuskan mengasuh anak KAPAN PUN, bahkan pada saat dia menghadiri pertemuan/sekolah?). Awalnya rasa frustasi, bahkan kekesalan hingga ubun-ubun kepala sehingga ingin melarang para ibu membawa anak-anak mereka.... Namun demi memahami situasi multi-burden perempuan, maka kami sepakat dalam setiap pertemuan, fasilitator pertemuan harus ditemani seorang yang bertugas mengajak bermain anak-anak sehingga tidak terlalu mengganggu jalannya pertemuan.

Pengorganisasian Perempuan Marjinal: Agenda Feminis
Hingga saat ini, proses belajar kami di INSTITUT PEREMPUAN mengantarkan pada kesimpulan (sementara) bahwa pengorganisasian adalah menemani, menjadi kawan, mem-promote munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di level lokal (se-lokal apapun, baik itu level dusun, blok, RT, RW, desa, kecamatan dan lain sebagainya), mendorong para perempuan untuk berkumpul (berorganisasi) untuk memotori perubahan di lingkungan mereka.

Saya selalu merasa bahwa pengorganisasian perlu dilakukan orang-orang. Jika pun, kita belum sanggup ‘menemani’ teman-teman perempuan kita disana untuk melakukan ‘perubahan sosial’ sekecil apapun, maka pada tingkatan diri kita sendiri, pengalaman bersentuhan dengan perempuan-perempuan ini sangatlah berharga. Bahwa, pada saat saya melakukan perjalanan ke dusun A, saya bertemu dengan perempuan B, C, D atau E, lalu saya berkenalan dengan pengalaman keseharian mereka yang F, G H, dan, jika saya intens datang kesana dan bergaul baik dengan perempuan B, C, D, E tadi dan memperlakukan mereka tidak hanya sebagai objek dari sebuah project lembaga namun berkawan dengan mereka, maka saya akan melihat, mengenali, bagaimana realitas rakyat Indonesia yang perempuan. Maka saya akan mendengar suara-suara perempuan marjinal. Dan selanjutnya biarlah 'suara-suara' ini yang akan menemani dan menyemangati langkah dalam kerja-kerja selanjutnya.

Pengorganisasian perempuan, oleh karena itu, haruslah masuk dalam agenda feminis kita.

Rasanya kami ingin menyemangati semua orang, khususnya teman-teman yang bekerja di gerakan perempuan, mainlah kapan-kapan ke desa-desa atau ke daerah miskin kota di kota dimana anda tinggal. Lihat dan berkenalanlah dengan perempuan-perempuan potensial yang ada di desa, dusun atau blok tersebut. Berkawanlah dengan mereka. Lalu, sedikit demi sedikit, kenalilah persoalan mereka, rasakanlah pengalaman-pengalaman mereka. Ajaklah mereka kapan-kapan berkumpul dalam kelompok sekecil apapun. Dua orang, tiga orang, empat orang..... Maka, semakin lama akan makin membesar. Di kelompok ini, teman-teman bisa membiarkan mereka bergosip, arisan, belajar membaca, merajut dan sebagainya. Kemudian, jangan biarkan kelompok kecil ini hanya menjadi kelompok gosip dan arisan semata. Ajaklah sekali-kali mengobrol .... tentang layanan kesehatan ibu dan anak misalnya, atau tentang harga-harga sembako yang semakin mahal, tentang harga buku-buku sekolah anak-anak mereka yang melejit naik...

Jikapun kemampuan dan sumber daya terbatas dalam melakukan kerja semacam ini, saya percaya masih ada cara agar tetap menjadikan pengorganisasian perempuan dalam agenda feminis kita masing-masing. Saya membayangkan beberapa hal seperti support untuk para teman yang menekuni kerja pengorganisasian ini, terhadap adanya forum belajar bersama, memasukkan pengorganisasian dalam agenda kurikulum pelatihan-pelatihan kita, mengajak dan memperkenalkan orang-orang muda dalam kerja pengorganisasian (Saya teringat sebuah SMA Katolik yang rutin menyelenggarakan program Live In di masyarakat pedesaan yang harus diikuti oleh para siswanya).

Sekali lagi, saya percaya akan ada banyak cara untuk menghidupkan pengorganisasian perempuan akar rumput sebagai bagian dari agenda feminis kita. Yang perlu dilakukan sekarang, adalah mulai BEKERJA.

Bandung, 11 Oktober 2010

*) Diary Pengorganisasian, INSTITUT PEREMPUAN, 2010
**) Diary Pengorganisasian, INSTITUT PEREMPUAN, 2010
***) Diary Pengorganisasian, INSTITUT PEREMPUAN, 2010

SEKOLAH UNTUK PEDULI

2010-08-13T04:33:00.001-07:00

Oleh: Lispi

Kanci Kulon, Cirebon – INSTITUT PEREMPUAN. Pada tanggal 19 Juni 2010, Koperasi Annisa mengadakan pertemuan rutin anggota. Pertemuan rutin kali ini fasilitasi oleh Ellin Rozana dan Lispianah dari Institut Perempuan Bandung. Koperasi Annisa yang beranggotakan Ibu-ibu dari Blok Karang Pojok, Desa Kanci Kulon, Kec.Astanajapura ini menyelenggarakan pertemuan rutin satu bulan sekali untuk membahas rencana-rencana kegiatan yang akan mereka lakukan secara bersama-sama.

Hal yang menarik disini ketika Ibu-ibu menyebut pertemuan rutin yang mereka lakukan ini adalah sebuah Sekolah yaitu tempat mereka belajar. Selain menjadi sebuah tempat belajar, bagi anggota sekolah ini merupakan tempat mereka untuk saling peduli. Peduli kepada masalah-masalah anggota dan membicarakan solusinya atau dengan kata lain membantu persoalan anggota yang berujung kepada Women Solidarity, kata Ellin Rozana.

Menurut Bu Ani, Ketua Koperasi Annisa, itulah bedanya Koperasi Annisa dengan usaha simpan pinjam yang lain yaitu karena Koperasi Annisa merupakan sebuah sekolah, wadah bagi Ibu-ibu di desa kanci kulon untuk berkumpul dan belajar. Selain membahas masalah-masalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang selama beberapa bulan ini kami bentuk sebagai kegiatan penguatan ekonomi anggota, dalam setiap pertemuan rutin ini juga sering diisi dengan diskusi-diskusi, seperti diskusi tentang cara pembukuan koperasi, Gizi Buruk, Perlindungan Anak dan juga tentang masalah Jamkesmas, ujar Bu Emut menambahkan.

IINSTITUT PEREMPUAN berharap kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-ibu Koperasi Annisa ini selain sebagai usaha penguatan ekonomi komunitas juga dapat memberikan pendidikan kritis dan wawasan kepada anggota. (**)

LINDUNGI ANAK DAN CEGAH TRAFIKING

2010-08-13T04:22:00.000-07:00

Oleh: Lispi

Kanci Kulon, Cirebon – INSTITUT PEREMPUAN. Pada tanggal 14 – 17 Mei 2010, Institut Perempuan Bandung mengadakan In House Training yang diikuti oleh sekitar 17 orang perempuan dewasa yang berasal dari anggota komunitas yaitu Koperasi Annisa, beberapa orang kader posyandu dan anggota masyarakat Desa Kanci Kulon. Kegiatan in house training ini diselenggarakan untuk pemberdayaan komunitas di pedesaan agar ikut aktif dalam menyebarkan informasi atau mengkampanyekan tentang Perlindungan Anak dan mencegah terjadinya trafiking.

Kegiatan ini di Fasilitasi oleh Andy Akbar dari Lembaga Advokasi dan Hak Anak (LAHA Bandung), beberapa metode yang digunakan oleh fasilitator dalam kegiatan ini yaitu presentasi, diskusi, curah pendapat dan juga permainan sehingga tidak terasa walaupun sampai meluangkan waktu beberapa hari untuk mengikuti kegiatan ini, kata Bu Mutia saat ditanya pendapatnya.

Fasilitator juga mengajak peserta untuk mendiskusikan secara berkelompok tentang beberapa materi dengan memberikan beberapa pertanyaan kunci, setelah itu fasilitator mengajak peserta untuk menyatukan persepsi dari masing-masing kelompok misalnya mengenai siapa itu anak, hal-hal itu apa saja yang dibutuhkan oleh anak, prinsip-prinsip apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan di lingkungan peserta yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, cara pengasuhan anak, anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra,dan lain-lain. Ibu Baedah, mengatakan kalau dari kegiatan in house training ini beliau baru tahu kalau ternyata anak-anak juga punya hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa.

Tidak jarang ada peserta yang menggunakan kesempatan ini untuk sharing tentang masalah yang dihadapi sehari-hari dalam pengasuhan anak. Melalui kegiatan in house training ini INSTITUT PEREMPUAN berharap para peserta yang hadir dapat memberikan informasi yang telah diperoleh selama training kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat melindungi anak, terutama dari trafiking anak (**)

SOSIALISASI “BERMIGRASI yang AMAN dan PENCEGAHAN TRAFIKING”

2010-08-13T04:02:00.002-07:00

Oleh: Tary

Pada tanggal 26 Juli 2010 tepatnya pada hari Minggu, JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG (JATS) mengadakan sosialisasi mengenai bermigrasi yang aman dan pencegahan trafiking. Sosialisasi yang diadakan di Dusun Sukadame dengan pesertanya yang berasal dari dusun tersebut adalah mayoritas bekerja sebagai TKW/BMI.

“Biasanya seseorang yang akan pergi keluar negeri menjadi TKW/BMI tidak tahu yang mana Agen yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, dan biasanya Agent tersebut akan memalsukan data-data calon TKW/BMI”, kata Ibu Nina dalam pengisian materi tersebut.

Bapak Syafrudin Zaelani, ketua dari JATS juga menambahkan “Jadi, kalau ada keluarga atau teman yang bermasalah dalam kasus seperti ini bisa menghubungi saya, gratis! Tanpa dipungut bayaran.”

Acara diakhiri dengan menonton film mengenai Trafiking, dari situ kita dapat melihat bahwa masih banyak orang-orang yang masih belum mengerti bagaimana cara bermigrasi yang aman. Terbukti dari masih adanya kasus yang terjadi di Dusun Sukadame tersebut. Salah satu peserta mengatakan, “Istri saya diminta dalam pengisian biodata statusnya janda, padahal itukan tidak benar”.

INSTITUT PEREMPUAN berharap dengan adanya sosialisasi ini peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bermigrasi yang aman dan mengurangi penipuan yang terjadi pada calon-calon TKW/BMI. (**)

SOSIALISASI “TRAFIKING DAN BERMIGRASI yang AMAN”

2010-08-13T04:02:00.001-07:00

Oleh : Tary

Pada tanggal 15 Juli 2010, JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG (JATS) mengadakan sosialisasi mengenai Trafiking dan bermigrasi yang aman. Sosialisasi yang diadakan di Desa Sukadame ini memanfaatkan adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali, tepatnya di Kantor Kelurahan. Warga yang hadir ada sekitar 34 orang, 31 laki-laki dan 3 perempuan, yang berasal dari berbagai Dusun dan menjabat sebagai Ketua RT/RW maupun guru.

”Biasanya yang hadir lebih banyak dari sekarang, ini dikarenakan adanya gagal panen, sampai-sampai ada yang meninggal dunia karena melihat sawahnya habis diserang hama”, Kata Pak Lurah kepada Pak Udin.

Memang dengan adanya musibah ini sangat berpengaruh sekali karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani maupun buruh tani.

”Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang tahu nggak apa itu Trafiking?” Tanya Ibu Mieke sebagai fasilitator sosialisasi.

Terlihat semua peserta terdiam, ternyata masih banyak orang yang belum mengerti apa itu Trafiking. ”Jadi maksud dan tujuan diadakan Sosialisasi ini yaitu untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia (trafiking) perempuan dan anak, dan mencegah eksploitasi buruh migran yang akhir-akhir ini telah terjadi”, tambah Ibu Mieke.

”Pengarahannya cukup menarik karena ada beberapa kasus yang terjadi walaupun tidak banyak.” Kata Bapak Odi, salah satu peserta.

INSTITUT PEREMPUAN berharap dengan adanya sosialisasi ini peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya Trafiking dan juga menambah pengetahuan mengenai bermigrasi yang aman . (**)

“SOSIALISASI TRAFIKING dan BAGAIMANA MENGELOLA KEUANGAN YANG BAIK BAGI BURUH MIGRAN”

2010-08-13T03:59:00.000-07:00

Oleh: Tary

Dusun Palawad adalah salah satu Dusun tertinggal yang terletak di wilaya Desa Karangsari, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Yang berpenduduk sekitar kurang lebih 200 orang termasuk dewasa dan anak-anak. Penduduk yang ada rata-rata berprofesi sebagai buruh migran dan petani. Maka dari itu JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG (JATS) mengadakan sosialisasi di Dusun tersebut.

Tepatnya pada tanggal 9 Juli 2010 diadakan sosialisasi di rumah salah satu warga Dusun Palawad yang dulunya pernah menjadi TKW di Arab Saudi. Kegiatan yang semula akan diadakan pukul empat sore ditunda menjadi pukul setengah lima karena warga yang belum mengumpul. Warga yang hadir saat itu berjumlah 25 orang, 2 laki-laki termasuk Pak RT dan lainnya perempuan yang berumur sekitar 20 s/d 50 tahun. Sebagain besar perempuan yang hadir adalah mantan buruh migran.

Materi yang disampaikan oleh Ibu Cemet, seorang aktivis Jaringan Anti Trafiking Subang, adalah “Trafiking dan bagaimana mengelola keuangan yang baik bagi buruh migran”. Ibu Cemet sendiri adalah warga setempat yang pernah juga menjadi buruh migran. Dibantu oleh Bapak Syafrudin Zaelani, ketua JATS yang memberikan materi bagaimana mengelola keuangan yang baik.

INSTITUT PEREMPUAN berharap dengan adanya sosialisasi ini warga dapat berhati-hati lagi jika akan menjadi TKW/BMI dan berharap juga dapat pengetahuan lebih dalam mengelola keuangan yang baik. (**)

MENYAMBUT HARI ANAK NASIONAL

2010-08-13T03:58:00.000-07:00

Oleh : Tary

Rumah Baca Anak Bangsa yang berada di Desa Kunir, Kabupaten Subang mengadakan acara lomba-lomba untuk menyambut hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2010. Acara ini diadakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2010 karena pada saat itu anak-anak sedang libur sekolah.
Acara ini diadakan untuk memeriahkan dan memberikan semangat baru kepada anak-anak.
Pada hari pertama beberapa perlombaan yang diadakan antara lain, yaitu makan kerupuk, balap karung, pukul air, jogged tomat, dandan, kelereng dan memasukan paku kedalam botol. Ada juga lomba menggambar, membuat puisi menggunakan tema Trafiking yang diadakan di lapangan paratag, Desa Kunir, yang diikuti oleh anak-anak Rumah Baca Anak Bangsa dan diikuti juga dari Desa/Dusun lain yang berumur sekitar 6 s/d 15 tahun.
Acara hari kedua adalah konvoi sepeda, bersamaan dengan pembagian hadiah bagi yang menang, tapi untuk yang kalahpun akan diberikan snack agar semua anak-anak merasa senang. Peserta lomba diharuskan menghias sepedanya masing-masing sebagus dan seunik mungkin.
Salah satu peserta lomba bernama Atep yang baru lulus SD menyulap sepedanya menjadi motor pengantar Pizza.
Sampai akhirnya acara berlangsung cukup meriah, dan semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan melakukan setiap aktifitas. (**)

PELATIHAN “PENCEGAHAN EKSPLOITASI BURUH MIGRAN dan TRAFIKING BAGI AKTIVIS DESA” Subang, 7-9 Mei 2010

2010-07-14T17:52:00.000-07:00

Oleh: Tary

Pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2010 INSTITUT PEREMPUAN mengadakan Pelatihan yang bertemakan “Pencegahan Eksploitasi Buruh Migran dan Trafiking Bagi Aktivis Desa”. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 15 aktivis desa (laki-laki dan perempuan) yang berasal dari Dusun Palawad, Dusun Gambiran dan Desa Kunir, Kabupaten Subang Jawa Barat. Sebagian peserta dari perempuan tersebut adalah mantan Buruh Migran.

Maksud dan tujuan diadakan Pelatihan ini yaitu untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia (trafiking) perempuan dan anak, membangun ketrampilan tentang pencegahan perdagangan manusia (trafiking) dan sharing mengenai eksploitasi buruh migran yang akhir-akhir ini telah terjadi.

Difasilitasi oleh Pak Udin dari JARNGAN ANTI TRAFIKING, Subang dan Mas Hero dari JALIN CIPANAS, Indramayu. Peserta dapat menyampaikan apa saja mengenai masalah-masalah buruh migran yang marak terjadi. Ternyata sebagian peserta tidak tahu bagaimana proses migrasi yang aman dan juga mereka tidak tahu Agen mana saja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.

” Kami sangat berharap dengan adanya Pelatihan ini kami semua mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana menjadi buruh migran yang aman dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang buruk menimpa warga kita yang menjadi buruh migran”, ujar Pak Mislan, salah satu peserta yang berasal dari Dusun Gambiran.
Pak Udin juga menyampaikan kepada peserta agar tidak segan-segan untuk menghubunginya bila ada masalah yang menyangkut dengan TKW/BMI, beliau siap membantu tanpa dipungut bayaran.

INSTITUT PEREMPUAN sangat berharap setelah mengikuti Pelatihan ini komunitas/peserta dapat banyak mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana menjadi buruh migran yang aman. (**)

Diskusi Komunitas: "Bermigrasi yang Aman dan pencegahan Trafiking"

2010-07-02T14:46:00.000-07:00

Oleh: Tary

Pada tanggal 26 Juli 2010 tepatnya pada hari Minggu, JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG (JATS) mengadakan sosialisasi mengenai bermigrasi yang aman dan pencegahan trafiking. Sosialisasi yang diadakan di Dusun Sukadame dengan pesertanya yang berasal dari dusun tersebut adalah mayoritas bekerja sebagai TKW/BMI.

“Biasanya seseorang yang akan pergi keluar negeri menjadi TKW/BMI tidak tahu yang mana Agen yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, dan biasanya Agent tersebut akan memalsukan data-data calon TKW/BMI”, kata Ibu Nina dalam pengisian materi tersebut.

Pak Udin, ketua dari JATS juga menambahkan “Jadi, kalau ada keluarga atau teman yang bermasalah dalam kasus seperti ini bisa menghubungi saya, gratis!…tanpa dipungut bayaran.”

Acara diakhiri dengan menonton film mengenai Trafiking, dari situ kita dapat melihat bahwa masih banyak orang-orang yang masih belum mengerti bagaimana cara bermigrasi yang aman. Terbukti dari masih adanya kasus yang terjadi di Dusun Sukadame tersebut.
Salah satu peserta mengatakan, “Istri saya diminta dalam pengisian biodata statusnya janda, padahal itukan tidak benar”.

INSTITUT PEREMPUAN berharap dengan adanya sosialisasi ini peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bermigrasi yang aman dan mengurangi penipuan yang terjadi pada calon-calon TKW/BMI. (**)

Training “Pencegahan Trafiking Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas”

2010-06-22T06:07:00.001-07:00

Oleh: Tary

Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang terorganisir, sehingga perdagangan perempuan dan anak dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Melihat kondisi ini, Institut Perempuan menyadari pentingnya untuk pencegahan terhadap trafiking perempuan dan anak.

Untuk itu pula Institut Perempuan menyelenggarakan Training ”Pencegahan Trafiking Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas”, yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan 5 juni 2010, yang diselenggarakan di Hotel Bumi Asih, Cirebon. Dengan fasilitator Ibu Emmy lucy smith dari Indonesia ACTs. Training ini diikuti oleh 5 orang peserta dari organisasi komunitas di Kabupaten subang, 5 orang peserta berasal dari CBO Siaga Bumi, Cirebon, dan 3 orang dari organisasi komunitas di Kuningan-Indramayu.

Tujuan diselengarakannya Training ini yaitu untuk membangun pemahaman, pencegahan dan ketrampilan tentang bahaya trafiking perempuan dan anak bagi aktivis komunitas di Kabupaten Cirebon dan Subang.

Institut Perempuan sangat berharap setelah mengikuti Training ini komunitas/peserta dapat banyak mendapatkan wawasan dan ilmu mengenai bahaya Trafiking Perempuan dan Anak dengan adanya upaya pencegahan trafiking dan mengkampanyekan safe migration (migrasi aman). (**)

“Kami Ingin Didengar”: Partisipasi Anak di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010

2010-06-21T00:48:00.000-07:00

Oleh: Ari

Pada 2 Mei 2010, di Desa Kalimekar, Kec. Gebang, Cirebon, diadakan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan.

Pada acara ini pengurus Rumah Baca Anak (RBA) Cahya Dunia pun ikut berpartisipasi menampilkan drama berjudul “Kami ingin Didengar”. Drama ini menceritakan mengenai kehidupan remaja yang baru lulus sekolah, dan merekapun harus melanjutkan kehidupan mereka ke fase berikutnya. Namun tidak semua kehidupan itu berjalan mulus ada yang diijinkan orang tuanya memilih sendiri dimana mereka akan bersekolah, ada juga yang harus menerima kenyataan karena kondisi ekonomi keluarga ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya, ia terpaksa bekerja menjadi pekerja rumah tangga anak (PRTA), dan harus bersiap untuk menjadi TKW yang akan diberangkatkan oleh orang tuanya.

Di akhir segmen pementasan drama ini mereka berkampanye membawa tulisan yang berisi bahwa mereka ingin didengarkan, mereka berhak atas pendidikan dan mereka berhak atas cita-cita dan impian. Selain pementasan drama mereka juga membagikan famplet yang berisi mengenai nilai-nilai yang coba mereka sampaikan dalam drama tersebut juga pamflet profil RBA Cahya Dunia Cirebon.

“Drama-nya bagus, ceritanya juga menarik dan sesuai dengan realita yang ada di Desa Kalimekar. Mungkin anak-anak harus tampil lebih berani dan percaya diri lagi kalo ada pementasan drama di kesempatan lain” komentar bu Masiah (pendamping RBA Cahya Dunia) ketika ditanya mengenai penampilan Drama tersebut.

Di kesempatan lain, Ipin selaku ketua penyelenggara menyampaikan terimakasih kepada pengurus RBA yang telah ikut berpartisipasi pada acara yang mereka selenggarkan “Terimakasih untuk adik-adik pengurus Rumah Baca yang mau berpartisipasi, mau meluangkan waktunya untuk latihan dan tampil disini, dari kami mahasiswa KKN mohon maaf bila banyak kekurangan”.

Lewat pementasan drama ini diharapkan para pengurus memiliki bekal pengalaman tampil didepan umum, berani berkreasi dan mampu tampil dengan percaya diri di depan umum, selain itu lewat pementasan drama ini juga diharapkan nilai-nilai hak anak dapat tersampaikan kepada masyarakat Desa Kalimekar, Cirebon.

RBA Cahya Dunia adalah kelompok anak di Desa Kalimekar, merupakan salah satu kelompok yang difasilitasi oleh Institut Perempuan. RBA Cahya Dunia merupakan bentuk partisipasi anak dalam mengkampanyekan anti trafficking dan kekerasan terhadap anak.

Memastikan Penanganan dan Pemulihan Berperspektif Korban melalui SOP Pelayanan Terpadu bagi Korban Trafiking

2010-04-24T22:01:00.000-07:00

Oleh: Lispianah

Institut Perempuan - Bertempat di Restoran Bumbu Desa Cirebon, 8 April 2010, INSTITUT PEREMPUAN mengadakan Diskusi Terbatas “Memastikan Penanganan dan Pemulihan Berperspektif Korban melalui SOP Pelayanan Terpadu bagi Korban Trafiking & Penyusunan Raperda Kabupaten Cirebon tentang Pemberantasan Trafiking”. Diskusi ini diikuti oleh institusi pemerintah daerah terkait penanganan korban dan unsur masyarakat (LSM, organisasi komunitas, forum buruh migran) di kabupaten Cirebon yang fokus pada penanganan kasus trafiking. Maksud dan tujuan diadakan diskusi ini yaitu untuk sharing mengenai pemberian layanan terhadap korban trafiking di kabupaten Cirebon dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama agar ada sebuah layanan bagi korban dari semua pihak, ujar Ellin Rozana dalam sambutannya.

Difasilitasi oleh Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), peserta menyampaikan apa saja respon yang telah dilakukan untuk menangani kasus trafiking baik itu aksi, legalitas, dan siapa saja aktor yang berperan di dalamnya. Dari hasil diskusi diperoleh informasi bahwa ternyata belum ada respons secara legal yang bisa mengikat semua kalangan selain MoU antar lembaga dengan instansi terkait. Mbak Sri Sunani dari Yayasan Balqis mengatakan, “kami merasa masih bekerja sendiri-sendiri, padahal untuk penanganan kasus kami butuh berjejaring.”

Kurang ada tanggapan serius
Untuk memberantas masalah trafiking, Pak Castra Aji Sarosa, dari Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI), mengatakan belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk membantu korban kasus trafiking sehingga aksi atau respon yang telah dilakukan belum bisa mengurangi kasus yang terjadi,”. Sedangkan menurut Uus Rusli, Kepala seksi keperawatan dari RS. Arjawinangun, tidak ada standar operasional prosedur (SOP) bersama mengenai penanganan kasus trafiking. Butuh kerjasama antar beberapa sektor karena mengurangi kemungkinan korban harus menceritakan ulang kasusnya berkali-kali, kata Mbak Sri Sunani dari WCC Mawar Balqis menambahkan. Di tingkat kabupaten cirebon, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Peraturan Bupati Cirebon No 59 Tahun 2009, namun menurut Ibu Tati Sri Hidayati, Sub bidang Kesejahteraan Anak dan Remaja, BPPKB, hambatan yang dialami saat ini yaitu kurangnya anggaran karena dalam penanganan kasus trafiking membutuhkan dana yang cukup besar.

Dengan adanya diskusi ini diharapkan nantinya ada perhatian serius terhadap sistem pemberian layanan terpadu bagi saksi dan atau korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

Meneladani Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW Lewat Acara Sosialisasi Rumah Baca Anak Cahya Dunia, Cirebon

2010-04-12T06:00:00.000-07:00

Rumah Baca Anak (RBA) Cahya Dunia, Cirebon pada tanggal 14 Maret 2010 mengadakan kegiatan sosialisasi Rumah Baca, karena bertepatan dengan bulan Maulid, selain kegiatan sosialisasi Rumah Baca juga diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 7 Maret 2010 dan tanggal 14 Maret 2010. “Sasaran dari kegitan ini adalah adik-adik usia SD, agar mereka bisa berpartisipasi pada acara kami, dan mereka mengetahui keberadaan Rumah Baca Anak Cahya Dunia, sehingga mereka tidak sungkan untuk berkunjung ke RBA” ujar Firoh selaku ketua RBA Cahya Dunia.

Sosialisasi dikemas dengan menggadakan beberapa lomba, yaitu lomba mewarnai bagi anak-anak usia TK, lomba menggambar, kaligrafi, keterampilan tanah liat, baca puisi dan baca cerita untuk anak usia SD. Minat peserta sanggat besar khususnya peserta lomba menggambar yang mencapai 37 anak hingga panitia kewalahan. “Kami menargetkan 20 peserta tiap lomba, ternyata peserta yang ingin berpartisipasi sanggat banyak, khususnya lomba menggambar, lomba mewarnai diikuti 16 peserta, lomba menggambar 37 peserta, lomba baca puisi 14 peserta, lomba kaligrafi 19 peserta, lomba baca cerita 5 peserta dan lomba keterampilan tanah liat 11 peserta, sementara panitia yang ada hanya berjumlah 8 orang sehingga kami sedikit kewalahan” kata Firoh . “ Juri yang menilai lomba ini adalah kakak senior Rumah Baca yang menjadi pengurus RBA sebelum kami, kami ingin walaupun mereka sudah tidak lagi menjadi pengurus tapi kami berharap rasa memiliki Rumah Baca tetap ada bagi para senior” tambahnya .

Puncak acara yaitu pada tanggal 14 Maret 2010 diisi dengan sambutan dari ketua RBA cahya Dunia Firoh dan Riska selaku pembimbing, isi dari sambutan mereka adalah memperkenalkan keberadaan rumah baca, memaparkan program kegitan RBA serta mengajak para hadirin untuk berkunjung ke RBA Cahya Dunia. Acara ini juga disi dengan pentas seni yaitu tepak rebana dan gerak tari yang dibawakan oleh murid TPQ Kalimekar dan pembacaan shalawat oleh pengurus RBA.

Acara ditutup dengan ceramah yang disampaikan oleh Ibu Masiah selaku Pendamping RBA Cahya Dunia, Cirebon. Dalam ceramahnya bu Masiah menceritakan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW serta ajaran-ajaran yang dibawanya termasuk ajaran untuk membaca. “Masih ingat dengan ayat pertama yang diturunkan Allah? Ya, Iqra artinya bacalah, Allah memerintahkan umat manusia lewat Nabi Muhammad untuk membaca, karena lewat membaca kita bisa banyak tahu, dan disini di Rumah Baca Anak Cahya Dunia anak-anak bisa banyak membaca lewat buku-buku yang ada” Kata Bu Masiah.

“Walaupun acara ini diselenggarakan secara sederhana, dengan dana yang seadanya dan kondisi RBA yang apa adanya, tapi saya bangga dan salut kepada adik-adik pengurus RBA mampu mengemas acara ini dengan baik, semoga dengan sosialisasi ini semakin banyak pengunjung yang datang ke RBA dan pengurus pun termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi mewujudkan program-program yang telah disusun. “ komentar Jefri ketua RBA 2009 ketika ditanya kesan dari acara ini.

Diskusi Bulanan Jamaah Perempuan Kalimekar: Memperingati Hari PRT 15 Februari

2010-04-12T05:59:00.000-07:00

Institut Perempuan-Cirebon: Pada tanggal 7 Februari 2010 di sekertariat Jemaah Perempuan Kalimekar (JPK), Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang di selenggarakan pertemuan rutin bulanan,yang diikuti oleh anggota JPK, pada pertemuan ini juga diadakan diskusi dengan tema “Hari PRT”.

Diskusi ini dipandu oleh Ari (Institut Perempuan), diawali dengan pemaparan mengenai sejarah penetapan tanggal 15 Februari sebagai Hari PRT. Penetapan Hari Nasional PRT setiap tanggal 15 Pebruari 2007 tersebut dilatarbelakangi peristiwa penganiayaan PRT Anak bernama Sunarsih dan bangkitnya advokasi terhadap PRT karena peristiwa tersebut. Sunarsih adalah PRTA yang berusia 15 tahun yang bekerja di Surabaya, meninggal karena dianiaya majikannya Ny. Ita. Sunarsih bersama dengan 4 orang kawan PRTnya selama bekerja di rumah Ny. Ita sering mendapat berbagai jenis kekerasan dari majikannya yang ternyata majikan tersebut adalah pelaku kekerasan – pernah menganiaya PRT sebelumnya hingga di rawat di rumah sakit pada tahun 1999. Namun majikan tersebut lolos dari hukuman. Kemudian ketika kembali lagi ke Surabaya, pada tahun 2001 dia menganiaya Sunarsih dan kawan-kawan, hingga Sunarsih meninggal. Untuk yang kedua kali, majikan tersebut mendapat vonis hukuman yang ringan dari Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur – hanya 2 tahun penjara, dari naik banding setelah sebelumnya majikannya divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya Timur selama 4 tahun penjara. Dan ternyata hukuman 2 tahun tersebut tidak dieksekusi, karena beberapa kali Ny. Ita dijumpai berada di tempat umum. Kembali kemudian pada tahun 2005, Ny. Ita melakukan penganiayaan kembali ke “Sunarsih” yang lain, namun juga kemudian mendapat hukuman ringan percobaan selama 1 bulan. Artinya, dari penganioayaan berulang terhadap PRT, majikan yang kebal hukum, tidak ada pembelajaran untuk majikan-majikan lain agar tidak memperlakukan PRT sewenang-wenang.

Menurut ibu Masroah (mantan TKW, anggota JPK) apa yang dialami oleh Sunarsih sering dialami oleh TKW khususnya TKW yang bekerja di Arab. “ Saya, pernah menolong seorang TKW yang “gila” karena dianiaya dan diperkosa oleh majikannya, dia diterlantarkan begitu saja di padang pasir, hingga akhirnya dia depresi hingga menyebabkan dia hilang ingatan“ katanya.

Inilah realita nasib PRT Indonesia, yang hanya dianggap sebagai pembantu bukan pekerja, hingga kadang diperlakukan tidak manusiawi. “Lewat diskusi ini diharapkan ibu-ibu anggota JPK khususnya yang mempekerjakan PRT di rumahnya, lebih menghargai keberadaan PRT dan memupuk rasa solidaritas kepada PRT-PRT yang mengalami tindak kekerasan” kata Bu Masiah menyimpulkan tujuan dari diskusi kali ini.

Kapasitas Anggota Parlemen (Perempuan)

2010-03-17T13:35:00.000-07:00

Oleh R VALENTINA SAGALA
Dimuat di Kompas, 3 Juni 2009

Jumlah anggota DPR perempuan hasil pemilu legislatif 2009 diperkirakan meningkat (Kompas, 18/5). Jawa Barat termasuk "daerah pengirim" sejumlah perempuan masuk DPR. Ingrid Tansi, artis dan istri Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, diprediksi lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Jabar.

Lewat suara daerah pemilihan VII Jabar, artis Nurul Arifin meraup 120.000 suara, terbanyak di Partai Golkar. Selanjutnya, artis Rieke Dyah Pitaloka dari PDI Perjuangan.

Segera setelah penghitungan suara menampakkan hasil, sejumlah kalangan mempertanyakan kapasitas anggota parlemen kelak, terutama anggota parlemen perempuan yang lekat dengan "diuntungkan" oleh aksi afirmatif.

Parlemen memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dijabarkan dalam tugas dan wewenang parlemen. Filosofi fungsi ini berakar pada substansi demokrasi, yang terus mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota parlemen adalah wakil rakyat, dan bukan wakil partai politik.

Sejumlah persoalan harus dijawab dengan peningkatan kapasitas anggota parlemen. Dalam hal anggaran, misalnya, Forum Diskusi Anggaran menyatakan, berdasarkan pengalaman mendampingi penganggaran di DPRD Kabupaten Bandung, bagi seorang anggota legislatif yang berkeinginan besar untuk belajar, dibutuhkan waktu satu tahun untuk menguasai penganggaran (Kompas, 19/5).

Terkait legislasi, telah cukup banyak fakta mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang "salah sasaran" dan tidak memberikan solusi yang seharusnya. Contoh yang kemudian menjadi kasus di pengadilan adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang bukannya memberi kepastian, melainkan justru menimbulkan masalah sosial baru karena diskriminatif ketika diterapkan, proses legislasinya tidak partisipatif, pengaturannya tidak dibuat secara cermat, dan dampak pengaturan tidak diperhitungkan terlebih dahulu (PSHK, 2009). Kapasitas
Seorang anggota parlemen dituntut tidak hanya memiliki kapasitas memahami "apa". Kebutuhan yang mendesak dimiliki adalah memahami dan berpengetahuan tentang "mengapa" dan berketerampilan tentang "bagaimana".

Pemahaman tentang "apa" yang tengah berkembang di masyarakat tidaklah cukup. Apalagi, jika yang dimiliki hanya pengetahuan permukaan atau gejala. Meski seolah mirip, masalah dan gejala adalah hal yang sangat berbeda. Gejala bukanlah masalah yang sesungguhnya. Untuk mengetahui masalah, diperlukan pemahaman mendalam tentang masalah dan dasar (teori) pemecahannya.

Seorang anggota parlemen dituntut bergelut di wilayah filosofis "mengapa" dan aksi "bagaimana". Berbekal inilah, ia dapat menjalankan fungsinya selaras dengan substansi demokrasi. Bagi anggota parlemen perempuan, semangat ini semakin berat karena sorotan publik terhadap aksi afirmatif pemilu legislatif 2009. Persoalan perempuan, misalnya, masih akan menjadi sorotan besar saat ini.

Dalam hal pendidikan dan perempuan di Jabar, misalnya, dapat dilihat tiga isu. Pertama, perluasan dan pemerataan pendidikan. Analisis menunjukkan, makin tinggi jenjang pendidikan, makin rendah partisipasi perempuan. Perbedaan ini menajam di daerah miskin pedesaan dan terpencil. Angka melek huruf perempuan juga masih sangat rendah.

Suseda Jabar (2006) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini tecermin dari kecilnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA hingga pendidikan tinggi. Persentase perempuan bersekolah menumpuk pada jenjang SMP ke bawah. Sebanyak 67,67 persen perempuan menamatkan pendidikan di jenjang SD ke bawah, sedangkan laki-laki 60,8 persen.

Pada indikator lain, angka partisipasi sekolah (APS) dan angka buta huruf memperlihatkan bahwa secara umum APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS laki-laki 96,48 persen, sedangkan perempuan 96,21 persen. Pada kelompok 16-18 tahun, APS laki-laki 52,48 persen, sedangkan perempuan 50,46 persen. Namun, pada kelompok 13-15 tahun, APS perempuan 79,76 persen, sedangkan APS laki-laki 79,01 persen.

Kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Jika dilihat sekilas, angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan menunjukkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Namun, hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung lebih rendah pada anak perempuan. Angka putus sekolah menonjol pada anak perempuan di tingkat SMP.

APM/APK Jabar untuk SMP/MTs/Paket B masih 88,90 persen di bawah target nasional (95 persen), sedangkan untuk SMA/SMK/MA/Paket C masih 51,83 persen di bawah nasional sebesar 68,02 persen.

Mutu dan relevansi pendidikan berelasi dengan masalah kompetensi dan daya saing, yaitu pendidikan belum mengarah pada kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal, pelatihan peningkatan keterampilan, dan pembangunan jiwa wirausaha. Pembelajaran yang bias jender juga mengakibatkan perempuan tidak memiliki daya saing sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, termasuk tenaga kerja ilegal dan korban perdagangan orang.

Menunggu perbaikan
Ketiga, tata kelola terkait kebijakan dan penguatan institusi pada era transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan respons jender. Sejalan dengan otonomi daerah, tanggung jawab pendidikan kini bergeser dari terpusat menjadi tersebar di daerah dan tenaga satuan pendidikan. Meski pemerintah mendengung-dengungkan pendidikan gratis, dari semua anak usia wajib belajar tetapi tidak terdaftar di sekolah yang diwawancarai selama survei Susenas 2003, 67 persen menyatakan bahwa faktor keuangan merupakan penyebab utama. Kajian Departemen Pendidikan Nasional (2007) menunjukkan bahwa belanja pendidikan per kapita (2004) Jabar masih di bawah standar nasional.
Dari pengetahuan ini, perlu ditelurusi "mengapa" persoalan terjadi, filosofi pendidikan sebagai hak asasi manusia, dan "bagaimana" dapat diatasi, serta bagaimana fungsi parlemen dapat berkontribusi. Keterampilan "bagaimana" mutlak diperlukan untuk memastikan solusi yang ditawarkan sungguh mengobati penyakit, dan bukan menimbulkan masalah baru.

Keraguan sepertinya akan mewarnai kepercayaan rakyat terhadap parlemen kali ini mengingat banyak wajah baru dan pengalaman politik minim yang memerlukan waktu untuk beradaptasi.

Jujur, saya tidak tahu sejauh mana rakyat Jabar memaklumi semua ini. Yang jelas, kemungkinan besar, rakyat Jabar menantikan wakil-wakilnya paham benar bahwa setiap hari, sebagai contoh, sejumlah anak Jabar bergizi buruk, sulit bersekolah, menjadi pekerja anak, dan terancam menjadi korban eksploitasi.

R VALENTINA SAGALA Perempuan Rumah Tangga; Chairperson of Executive Board Institut Perempuan

Perempuan Ikut Memberantas

2010-03-17T13:30:00.000-07:00

Peringatan Hari Antikorupsi tanggal 9 Desember mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya berimplikasi sosial-ekonomi. Hal yang jarang terlihat dan dibicarakan adalah korupsi lebih merugikan perempuan dan anak-anak.

Tingkat pendidikan rendah serta stereotip perempuan lemah dan penurut membuat perempuan tak paham hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, perempuan tidak mendapat haknya untuk layanan publik karena tidak memiliki ”pengaruh” ekonomi seperti laki-laki.

Contoh praktik korupsi dianggap netral jender dan karena itu tidak melihat perempuan dan anak-anak sebagai yang paling dirugikan bertebaran di sekitar kita. Advokasi pada perempuan di Kabupaten Indramayu, Subang, Kuningan, dan Cirebon tahun 2005 oleh Institut Perempuan, misalnya, memperlihatkan perempuan calon pekerja migran menjadi korban pungutan liar dalam pengurusan izin, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk hingga izin bermigrasi.

”Karena umumnya berpendidikan rendah, mereka tidak dapat mengakses informasi tentang prosedur dan biaya pengurusan surat-surat. Akibatnya, mereka harus membayar lebih mahal dari seharusnya,” kata Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan Valentina Sagala SE SH MH kepada Kompas.

Tingkat korupsi yang tinggi mulai dari pengurusan izin di desa hingga ke penempatan di luar negeri yang melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Valentina, melahirkan banyak kasus perdagangan perempuan dan anak.

Setiba perempuan buruh migran di terminal khusus TKI, pungli kembali menghadang. Setidaknya, tiap orang dipaksa membayar Rp 20.000 untuk jasa pengangkutan barang.
”Tiap hari rata-rata pulang 1.000 orang melalui terminal TKI. Belum lagi nilai tukar uang asing ke rupiah yang rendah sehingga merugikan buruh migran dan permintaan tambahan biaya transportasi dari pengemudi yang mengantar ke desa masing-masing. Mereka tidak punya pilihan lain karena peraturan mengharuskan memakai layanan yang ditetapkan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah. Organisasi nonpemerintah Migrant Care mengadvokasi kebijakan pemerintah untuk perlindungan buruh migran.

Contoh lain adalah tidak transparannya pemanfaatan dana yang berasal dari pungutan terhadap tiap tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri untuk biaya perlindungan apabila bermasalah di luar negeri.

”Tiap orang dipungut 15 dollar AS, tetapi berapa total jumlahnya, siapa yang memanfaatkan dan untuk apa, tidak pernah transparan. Nyatanya, dalam berbagai kasus TKI yang kebanyakan perempuan, tidak mendapat pembelaan hukum. Kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis terjadi karena tidak ada perlindungan dari negara, sementara negara selalu mengeluh tidak punya dana,” kata Anis.

Jumlah pekerja migran Indonesia saat ini 6 juta orang, 83 persennya perempuan. Dari jumlah perempuan buruh migran itu, 90 persennya adalah pekerja rumah tangga, diperkirakan 85 persen pendidikannya hanya sekolah dasar.

Melawan korupsi
Posisi perempuan sebagai pihak paling dirugikan korupsi, setidaknya dalam kasus buruh migran, menurut Anis, karena perempuan dianggap lemah dan penurut. Dia yakin situasinya berbeda jika mayoritas pekerja migran adalah laki-laki.

Ironisnya, situasi itu terjadi di tengah penghargaan kepada perempuan yang menurut berbagai penelitian jauh lebih tidak korup dibandingkan dengan laki-laki.
Tidak kurang dari Bank Dunia dalam laporannya, ”Engendering Development-Through Gender Equality, Rights, Resources and Voice” (Maret 2001), mengakui, semakin banyak perempuan dalam posisi strategis di tingkat pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta—artinya kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki di posisi strategis menyempit—menunjukkan penurunan signifikan kejadian korupsi dan ekonomi negara membaik karena perempuan memiliki standar perilaku etis lebih tinggi (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:20186672~menuPK:489201~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336868,00.html).

Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, merujuk pada laporan Bank Dunia, berkeyakinan bahwa jumlah korupsi akan turun apabila ada lebih banyak perempuan pada posisi strategis pengambilan kebijakan publik. Sedangkan perempuan yang memilih menjadi penyelenggara rumah tangga seharusnya dapat memelihara standar etikanya yang dengan tidak tergiur pada konsumtivisme sehingga mendorong suami mencari penghasilan di luar yang hak.

”Di berbagai negara, upaya mempersempit kesenjangan jumlah perempuan dari laki-laki dalam posisi strategis jabatan publik, seperti di Norwegia dan Afrika Selatan, terbukti menurunkan jumlah korupsi,” kata Khofifah dari Manado, Kamis (10/12).
Dengan pengalaman di dalam negeri dan berbagai negara lain, sangat penting perempuan melibatkan dan dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Fungsi pengawasan anggaran tidak hanya diwakilkan kepada perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga penting bagi perempuan di luar legislatif memiliki akses informasi pada APBN dan APBD, termasuk pelaksanaannya.

”Negara berkewajiban memberikan layanan yang baik dan bebas korupsi karena itu hak warga. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia,” tandas Valentina.

(Ninuk Mardiana Pambudy)

Dimuat di Harian Kompas, 11 Desember 2009

Mengisi Liburan dengan Belajar dan Bermain di “Pelatihan Pendidik Sebaya”

2010-02-09T23:12:00.000-08:00

Oleh: Ari

INSTITUT PEREMPUAN-Bandung: Dalam rangka mempersiapkan kader peer educator (pendidik sebaya) untuk mencegah trafiking anak, Institut Perempuan, Bumiku (Kuningan), Jamaah Perempuan Kalimekar (Cirebon) dan Rumah Baca Anak Bangsa (Subang), memfasilitasi Pelatihan Pendidik Sebaya, yang di selenggarakan di Desa Babakanmulya, Kec. Jalaksana, Kab. Kuningan, 6-8 Januari 2010. Acara diselenggarakan bertepatan dengan liburan sekolah.

Pelatihan ini diikuti oleh 17 peserta, 6 peserta perwakilan dari Rumah Baca Cahaya Dunia Cirebon, dan Rumah Baca Anak Bangsa Subang serta 5 peserta perwakilan dari Rumah Baca Lestari Kuningan. Masing-masing peserta merupakan pengurus dari Rumah Baca masing-masing.

Pelatihan ini berisi diskusi dan pemaparan materi mengenai hak anak, hak partisipasi anak, cara membangun tim dan komunikasi serta materi mengenai apa itu pendidik sebaya.

Kegiatan ini berlangsung sangat menyenangkan, para peserta tampak antusias dan menikmati kegiatan ini, selain karena mereka merasa mendapat pengalaman baru mengikuti pelatihan di luar kota, mereka juga merasakan mendapat tambahan ilmu dan wawasan ditambah lagi dengan adanya fasilitator (Jaka Arya Sakti) yang memberikan materi dengan lugas dan mampu menghangatkan suasana belajar lewat game-game yang dimainkan.

Menurut Jaka, kegiatan ini sangat penting bagi pengurus rumah baca yang merupakan pendidik sebaya di lingkungannya, karena itu dalam kegiatan ini ia berusaha untuk menstimulus peserta untuk mengembangkan kemampunnya lewat simulasi-simulasi yang bertujuan untuk membangun pondasi pengetahuan mereka yang akan mereka sebarkan kepada teman-teman sebayanya,khususnya pengetahuan mengenai hak-hak anak, selain itu simulasi-simulasi yang dilakukan juga untuk membentuk mental dan skill sebagai pendidik sebaya.” Saya berharap lewat kegiatan ini peserta mampu mengidentifikasi masalah baik masalah hak anak dilingkungannya maupun permasalahan di rumah baca yang mereka kelola, peserta juga mampu meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri mereka. Selain itu tumbuh kesadaran pada diri mereka untuk mengembangan hak partisipasi yang salah satunya dengan berpartisipasi di Rumah Baca. ”katanya. ”Melalui kegiatan ini, anak mempunyai modal untuk merencanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan untuk membangun dan mengembangkan Rumah Baca mereka,” tambahnya.

Institut Perempuan sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan ini berharap lewat pelatihan ini Peserta mampu memahami pengertian, manfaat, kriteria dan tugas pendidik sebaya dalam pencegahan & kampanye anti trafiking anak.(*)

2009-06-03T19:40:00.000-07:00

PELATIHAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

Oleh : Widhi Iswari

Institut Perempuan : Jamaah Perempuan Kalimaro (JPK) difasilitasi oleh Institut Perempuan, menyelenggarakan Pelatihan Koperasi pada 23 Mei 2009. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengurus dan anggota Jamaah Perempuan Kalimaro dengan mengundang pengisi materi Sri Agustini dari Institut Perempuan. Adapun pelatihan dilakukan di kediaman Ibu Umroh, salah satu anggota JPK, tepatnya di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon- Jawa Barat.

Kegiatan ini sebagai salah satu program JPK dan Institut Perempuan yaitu membentuk sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan sebagai salah satu upaya dalam rangka pencegahan trafiking perempuan dan anak yaitu melalui penguatan ekonomi bagi perempuan di daerah setempat. Pelatihan ini terbagi menjadi 2 sesi: Pertama materi pengantar dan elemen pendukung dari Koperasi; Kedua materi pengenalan perhitungan akuntansi dasar penunjang pembukuan Koperasi.

Menurut Sri Agustini, Koperasi sebagai usaha yang bersifat kekeluargaan dapat meringankan permasalahan ekonomi, sekaligus menghindari para lintah darat/rentenir, atau di daerah setempat sering dikenal dengan Bank Keliling. Ini juga diharapkan dapat menguatkan ekonomi kemasyarakatan sekaligus sebagai usaha para perempuan untuk berbuat sesuatu bagi keluarganya, dalam konteks ekonomi keluarga. Koperasi menguntungkan, karena selain sebagai tempat untuk melakukan proses penyimpanan uang (menabung) juga memberikan kesempatan peminjaman uang dengan persyaratan tertentu bagi para anggotanya. Saat kegiatan berlangsung, terlihat bahwa para peserta memang memiliki keinginan kuat untuk memiliki sebuah Koperasi di daerahnya, karena pada saat diskusi kelompok, dan saat materi pengenalan perhitungan akuntansi dasar mereka fokus terhadap isi materi, dan memberikan pertanyaan yang variatif tentang proses pendirian Koperasi. Ini dapat memberikan wacana bahwa perempuan juga secara langsung dapat berperan langsung dalam usaha penguatan ekonomi di dalam keluarganya masing-masing.

2009-06-03T18:51:00.000-07:00

"Back to Nature"

Aktivitas Rumah Baca Anak

Cahya Dunia

Oleh : W.Iswari

Institut Perempuan : Rumah Baca “Cahya Dunia”, dengan difasilitasi oleh Institut Perempuan, melakukan hiking ke lokasi Curug*) Cidahu di daerah Kuningan pada 24 Mei 2009. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para pengurus, anggota, dan anak-anak di sekitar Desa Kalimaro, Kecamatan Gebang.

Menurut Nela dari Institut Perempuan, kegiatan ini mengimplementasikan kemampuan diskusi, presentasi, dan mengorganisir suatu kegiatan. Pemilihan materi dan persiapan keseluruhan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus Rumah Baca. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan Rumah Baca selama beberapa bulan ini. Selama kegiatan berlangsung para peserta terlihat antusias, karena kegiatan ini memberikan nilai positif bagi mereka, juga secara tidak langsung memberikan kesenangan, karena suasana alam yang segar, terutama bagi para peserta yang baru saja menempuh ujian kelulusan di sekolahnya masing-masing.

Kegiatan diawali dengan briefing singkat sebelum menempuh perjalanan menuju lokasi, setibanya di lokasi kegiatan langsung menikmati makan siang di sekitar Curug Cidahu, lalu melakukan pembagian kelompok untuk memulai pemberian materi sesi pertama yaitu mengenai Global Warming. Dilanjutkan dengan sesi kedua tentang Teknik Menulis Fiksi oleh Aris, penulis lokal yang sering mengisi kolom cerpen di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Saat jalannya kegiatan terlihat sebagian besar dari peserta dapat melakukan proses diskusi, dan presentasi mewakili kelompok masing-masing dengan baik, walaupun beberapa dari mereka masih terlihat malu-malu, tapi keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, karena mereka sebagai anak-anak yang merupakan spoke person dalam masyarakat, dalam menyikapi berbagai masalah sosial yang berkembang saat ini, terutama Trafficking, dan memberikan gambaran yang jelas bahwa anak-anak juga dapat mengambil peran menyikapi isu-isu kemanusiaan yang sedang beredar.

Ket:

*) Curug, dalam Bahasa Sunda adalah air terjun.

KOMPAS, 15 Mei 2009

2009-05-18T15:42:00.000-07:00

Sekali Lagi tentang Pengarusutamaan Jender

Oleh R. VALENTINA SAGALA

Di Indonesia, istilah jender secara formal dikenal lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang dikeluarkan mantan Presiden R.I. Abdurrahman Wahid, pada 19 Desember 2000.
Dalam dinamika hak asasi manusia, pengarusutamaan jender (PUG) mengacu pada konsep gender mainstreaming, yang pertama kali diajukan pada Konferensi Dunia tentang Perempuan II, yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Nairobi, tahun 1985, dimana masyarakat dunia menyadari persoalan ketidakadilan gender yang dialami perempuan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pemenuhan kebutuhan praktis perempuan (acuan model women in development/WID), melainkan harus menyentuh kebutuhan strategis (kemudian dikenal sebagai model gender and development/GAD).
WID diperkenalkan dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan I, di Meksiko, tahun 1975 (juga diikuti Pemerintah Indonesia), dimana sejak itu Indonesia meluncurkan program peningkatan peran perempuan, antara lain dengan membentuk Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita dengan berbagai program diantaranya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Hasil perkembangan Konferensi yang juga signifikan adalah disetujuinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) oleh sebagian besar negara anggota PBB, tahun 1979. Tak lama berselang, Indonesia meratifikasi dan mengesahkan CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Komunitas
PUG dikembangkan komunitas PBB, yang ditegaskan dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan IV, di Beijing, tahun 1995. Sebagian besar definisinya sesuai dengan UN Economic and Social Council, yaitu: mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels.
Strategi ini untuk membuat kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai sebuah dimensi integral pada disain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pada seluruh bidang ekonomi, politik, dan sosial, agar perempuan dan laki-laki menerima manfaat yang sama.
Selain mendefinisikan PUG sebagai “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan jender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”, Inpres menginstruksikan kementrian, lembaga pemerintah non departemen, provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan kesekretariatan lembaga tertingi/tinggi Negara, Panglima TNI, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Gubernur, serta Bupati/Walikota mengintegrasikan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif jender.

Inpres
Inpres kemudian dijabarkan dengan Surat Meneg PP No. B-51A/Meneg PP/Dep. II/2001 yang menyebutkan bahwa strategi perencanaan pembangunan yang peka jender harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, yang berbeda, ke dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan dan program pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Disinilah penekanan pada pengalaman perempuan dan laki-laki yang berbeda, kembali menjadi jantung PUG.
Sejalan dengan otonomi daerah, diberlakukanlah Kepmendagri No. 132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang menegaskan Gubernur sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di provinsi, dengan pembiayaan dibebankan kepada APBN, dan APBD untuk masing‑masing Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurangnya sebesar lima persen dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengertian bermakna langkah awal, bertujuan agar instansi pemerintah di daerah telah mengalokasikan anggarannya responsif jender dalam waktu tidak terlalu lama.

Tantangan
Sejalan dengan perubahan ketentuan otonomi daerah sejak 2004, untuk lebih memperkuat PUG, diberlakukan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Meskipun memiliki pengaturan komprehensif, setiap instansi menerapkan secara bervariasi dan sangat minim yang menerapkan PUG sebagai strategi dalam pembangunan. Kebanyakan menerapkan anggaran lima persen secara eksklusif.
Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang cukup baik menerapkan PUG. Untuk pendidikan, pemprov ini mengalokasikan anggaran PUG Rp 1.096.446.000 (tahun 2005), Rp 1.375.000.000 (tahun 2006), Rp 1.352.000.000 (tahun 2007), dan Rp 1.500.000.000 (tahun 2008). Hal serupa juga dilakukan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dengan tidak mengeksklusifkan menjadi lima persen dari seluruh APBD.
Di tingkat nasional, Mendiknas mengeluarkan Permendiknas No. 84/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
Pemerintah terikat berbagai komitmen internasional terkait dengan PUG dan pendidikan, diantaranya “Pendidikan untuk Semua”. Persoalan akses dan partisipasi sekolah, serta keniraksaraan, semestinya sangat terbantu dengan ketentuan baru ini. Sayang, sosialisasi Permen masih sangat lemah. Padahal, Permen mengatur agar Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta satuan pendidikan sungguh-sungguh menerapkan PUG di bidang pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.
Sudah semestinya kita mulai serius memahami PUG secara lebih komprehensif, agar manfaatnya dapat sungguh dirasakan rakyat, (anak) perempuan dan laki-laki. Jika tidak, jender tereduksi sebagai wacana.

Perempuan Rumah Tangga, Chairperson of Executive Board Institut Perempuan

STATEMENT OF SOLIDARITY AND PETITION OPPOSING THE PASSING OF THE ANTI-PORNOGRAPHY LAW

2008-12-15T10:20:00.000-08:00

On the 30th October, 2008, amidts mass controversy and resistance from a large part of Indonesian society – in particular, women – the Indonesian government and the House of Representative ratified the Anti-Pornography Bill, thereby making it the Anti-Pornography Law.

Substantively, there are many issues within this law which, according to a number of women’s group, go against the enforcement and protection of women’s human rights in Indonesia. Firstly, the homogenizatin of women’s gestures and social etiquette could lead to multi-interpretations, leading to the criminalization of women. According to Article One, Section (1) ‘pornography’ is defined as: ‘drawings, sketches, illustrations, pjotos, writings, voice and sound recordings, films, animations, cartoons, conversations, bodily gestures or other messages conveyed or communicated through the public media: and/ or publlic performances which may incite obscenity, sexual exploitation and/ or violate moral ethics in the community’. In addition to that, this law criminalises women’s bodily gestures as seen in Article 10: ‘Any person is forbidden from exhibiting themselves or another person in a pornographic public manner, including public nudity sexual exploitation, sexual intercourse, or other acts alluding to pornography’.

Secondly, this law will also criminalise the victims of pornography, whereby the state ignores the context of impoverishment and patriarchal dominance which sees many women and children forced into pornographic work. This can be seen in Article 8, which reads: ‘Any person is forbidden to intentionally, or with the permission of another, to become the object or model of pornographic material’.

Thirdly, lesbian and gay sex is categorized as ‘deviant sexual intercourse’. This is reflected in the Explanation to Article 4, section (1): ‘What is meant by ‘deviant sexual intercourse’ includes all sexual activity such as: necrophilia, bestiality, oral sex, anal sex, lesbian and gay sex’.

Fourth, the definition in the law of ‘sexual violence’ is limited to violance within sexual intercourse alone. The explanation to Article 4, section (1) reads: ‘What is meant by ‘sexual violence’ is intercourse preceded by vilence, torture, other acts of obscenity or rape’.

Fifth, the state encourages the communiy to acts as ‘moral police’ in hnadling this issue as pornography has the potential to create horizontal conflict within the community. Article 21 states that one form of community prevention that citizens can act upon is by educating and expressing the danger and effects of pornography. This article can be seen as the justifying reason for communities to take the law into their own hands, especially on placing limitations on women’s bodily movements.

Sixth, this law encourages the development of local regulations which homogwnize women’s behaviour and discriminate against women. Article 17 states that local governments are, …’ required to oversee the preventiion of the production, distribution and use of pornography’. This article encourages local governments to establish locally specific regulations which discriminate against women and limit their rights over their bodes and sexualities, especially given the loose definition of women’s bodily gestures’ in this law.

Finally, this law does not protect children from child pornography. Article 6, section (1) states that it is forbidden to ‘own’ or ‘be in posession of pornography – including cchild pornography – but ths does ot prohibit child pornography obtained for personal use or interest. This goes against the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (on the state Of Children), Child Prostitution and Child Pornography, which requires the state to legally control criminal acts such as: producing, distributing, importing, exporting, the trade, sale and ownership of child pornography.

Therefore, we, the participants of the Kartini Network’s Second Conference in Bali, 2 – 5 November, 2008, express our solidarity with Indonesian women and our deep disappointment at the ratification of he Anti Pornography Law, particularly in light of the contorversy and protests which involved many Indonesian women’s groups in the lead up to this law’s ratification. We support Indonesian women’s struggle to push for an Indonesian nation which protects the rights of alll its citizens, secure their human rights and promotes the welfare of all its citizens.

1. Trishna Aryani - Indonesia

2. Elena Williams - Australia

3. Ziphora Robina - Indonesia

4. Marry Cao - China

5. Medhu Mehra - India

6. Dini Siddig - Bangladesh

7. Araika - Indonesia

8. Nursyahbani KS - Indonesia

9. Siska Dewi - Indonesia

10. Maitwee M - Srilanka

11. Putu Widyastuti - Indonesia

12. Dina Katjasungkana - Indonesia

13. Niluka Gunawardena - Sri Lanka

14. Benu Velma - India

15. Ati Nurbaiti - Indonesia

16. Zohra A - Indonesia

17. Tanberjhni - Malaysia

18. Ranjan K - Bangladesh

19. Harining Mardjuki - Indonesia

20. Umi Lasminah - Indonesia

21. Imelda T - Indonesia

22. Tati K - Indonesia

23. Marni S - Indonesia

24. Bibil N - Indonesia

25. Zul T - Indonesia

26. Mariana Amiruddin - Indonesia

27. Lusia Palulungan - Indonesia

28. Rakesn - India

29. Iloa Nguye - Vietnam

30. V.Sundari - Indonesia

31. Citra S Dewi - Indonesia

32. Reza Kacawijaya - Indonesia

33. Soka Handinah K - Indonesia

34. Goen Guy Gunawan - Indonesia

35. Abigail De Vries - Malaysia

36. Lenny Setiawati - Indonesia

37. Irfie Herlinda M - Indonesia

38. Lai Wan Teng - Malaysia

39. Melody Sono - Malaysia

40. Iva Kasuma - Indonesia

41. Vila Kumaresan - Malaysia

42. Andrew U - Indonesia

43. Rose - Srilanka

44. Maruy Ceno - China

45. Ester M.Ea - Indonesia

46. Shelly Adelina - Indonesia

47. M. Sitralesa - Srilanka

48. Chulani Kudikara - Srilanka

49. A.Azwan A - Malaysia

50. Kamla Bhasin - India

51. John Badalu - Indonesia

52. Chang Pilwha - R.O Korea

53. Galiwide - India

54. Trisnawati - India

55. Susan Blackburn - Australia

56. Alvin Conata - Philipines

57. Khushboo Jain - India

58. Budi Wahyuni - Indonesia

59. Ayesha Banu - Bangladesh

60. Sri LW - Indonesia

61. Hama Ahmed-Ghosh - USA

62. Martha Barral Buto - Spain

63. Niluka Gunawardena - Srilanka

64. Benu Velma - India

65. Putu Widyastuti R - Indonesia

66. Arjuman A.B - India

67. Ar. Bakelli P - Thailand

68. Purjdi S.D - Belanda

69. Fourji M - Bangladesh

70. Elfira Nacia - Indonesia

71. Sama Ullaili - Indonesia

72. Marjaana Janhole - Finland

73. Titiek Kartika - Indonesia

74. Ellin Rozana - Indonesia

75. R. Valentina Sagala - Indonesia

Campaign and Advocacy Efforts in Anti Pornography and Pornography Acts Bill: Confronting Fundamentalism, Conflict, & Neoliberalism in Indonesia

2008-12-14T18:34:00.000-08:00

Rotua Valentina Sagala[1]

The paper below presented in Second Conference Kartini Network, Bali, Indonesia, 2 – 5 November 2008: "The Future of Asian Feminism Confronting Fundamentalism, Conflict, & Neoliberalism"

After the falling of the Soeharto’s regime May 1998, Indonesia’s political situation is in the transition era. Politically, the new free era and sharing of power (local autonomy) flourished fundamentalism, conflicts, and neoliberalism. Indonesian government system has moved from centralized to decentralized (local autonomy) system where local regulation, local governance, and local majority political power are now stronger than before. With the spirit of “religious” (Islamic) for example, in several districts there have been many local regulations which order the ways of women dress, control women’s sexuality, and criminalize women.

Now it is not only discourses concerning the control of women’s bodies and sexuality, but situation where normative institutions for the regulation of sexuality are being formally adopted in the legal substance/legal material. In some areas, the sharia law in the province or district has allowed the “sharia police”-religious vigilantes enforcing the rules-, detaining women who do not for example wear traditional specific headscarves or those found walking out at night unaccompanied by their spouses (man). This reflects the trending in Indonesia related to the so-called shari’ahization of Indonesia. In the same time, neoliberalism reflects from the way the government trying not to responsible on people’s welfare, public services, and making regulation that is not pro poor people, such as the privatization on public sectors, increase of fuel price, etc, has caused impoverishment of women, the increase of women and child trafficking, worst form of child labor, child sexual commercial exploitation, etc.

At the national level, by the issued Law Number 25 Year 2000, Indonesia started the Program Pembangunan Nasional/National Development Program. As part of the program, a year after, Indonesia started the Program Legislasi Nasional/National Legislation Program. The program list the needs of bills, which will became become guidance for law makers (in this case: Dewan Perwakilan Rakyat/House of Representative and Government, at all levels, national, provincial, district, and village) in forming and making priority on the Bills for the next five years. The first National Legislation Program is for 2001-2005.

Following this, the House of Representative and Government issued Law Number 10 Year 2004 on the Pembuatan Peraturan Perundang-undangan/ Legislation Process. By this, on February 1, 2005, the House of Representative and Government approved 284 Bills as priority to be deliberated and issued for the period of 2005-2009 with 55 Drafts of it agreed to be priority for 2005.

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi/RUU APP/Anti Pornography and Pornography Acts Bill is one of 55 Bills that became the Prolegnas short term priority 2005. This Bill is the initiative of the House of Representative.

To response the Prolegnas, me and several other women activists and feminists from women’s and feminist organizations initiated and established a national network: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan/JKP3/National Network on Prolegnas Pro Women.[2]

JKP3 focus in ensuring that the legislation process and laws will reflects women’s rights. JKP3 conducts legal and political campaigns and advocacy efforts in many bills in Prolegnas, such as Witness and Victims Protection Bill , Elimination of Human Trafficking Bill, etc.

In many ways women had been excluded from membership of the community of legal subjects. Women were absent from the processes which made law, absent from the senior judiciary, absent from the academy which produced legal commentary and absent from legislature. It is claimed that the law only reflects public attitudes which are prejudicial to women. However women expect more from the law. The law transmits powerful messages about men and women, which construct and underpin our social relation. It is important that those messages do not reinforce stereotypical images of womanhood and appropriate masculinity, which are detrimental to women and negative for men. Ideally, the law should be capable of transcending women’s voices.

The question is how far the Bill answers the pornography problem? Where are the women’s experiences and voices in the Bill? This essay explores aspects of Anti Pornography and Pornography Acts Bill (and also Pornography Bill which then claimed as revision of the previous draft)’s role in maintaining Indonesian women in an inferior status in the context of the flourished of fundamentalism, conflicts, and neoliberalism. And as an (Indonesian) feminist activist that involved in the political and legal advocacy effort against and protesting the Bill(s), this essay will share my experience as an (Indonesian) feminist through my leadership in feminist organization -Institut Perempuan/Women’s Institute-, and my involvement in women’s national network-Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan/JKP3/National Network on Prolegnas Pro Women.

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi/RUU APP/ Anti Pornography and Pornography Acts Bill
Anti Pornography and Pornography Acts Bill (the Bill) contains issues which identified as problems for Indonesian women’s activist. There are many responses to the Bill from Indonesian women as women are “plural” instead “homogenous”. Again, in this essay, I will explain my opinion during my intensive involvement in Institut Perempuan and JKP3’s effort facing the Bill.
First, there is a strong of fundamentalism spirit in it. Since the initial discussion on the Bill in the parliament and government, the fundamental approach used in drawing up departed from the view that “moral value”, “religious”, and or the politeness norm in the community as something that must be protected. This is reflected from the objective of the Bill (Article 3):

“Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan :
a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat”
(Anti pornography and pornography acts’ purpose:
a. To maintain and revere the dignity and humankind status that was faithful and was devout in order to form the community that noble personality to the Lord,
b. To give protection, management, and education on moral and akhlaq to community).

In the Bill, pornography means (Article 1):
“Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/ atau erotica”
(Pornography is the substance in the media or communication’s tools that made to deliver ideas on sex with sexual exploitation way, obscenity, and/or erotica).

The definition of pornography in the Bill is made of three different elements on “sex with sexual exploitation way”, “obscenity” and or “erotica”, as such results in multi interpretation which is very likely to criminalize human’s expression forms. Sexual exploitation is sexual utilization of humankind excessively to get material or non material profit for themselves. Obscenity (in Latin obscenus, meaning "foul, repulsive, detestable"), is a term that is most often used in a legal context to describe expressions (words, images, actions) that offend the prevalent sexual morality of the time; while erotica is literature or art intended to arouse sexual desire. In Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP/the Penal Code of Indonesia, obscenity is immoral action or violated politeness linked with the affairs.

The definition given by the Bill does not explain in detail the form of “sexual exploitation”, and neither does it include any impact element that might occur to women and children. Pornography in this context needs to be distinguished from delivery idea of erotica which is the natural instinct of humankind as sexual creature.

The other basic problem is the uncertain concept of “Pornography Acts” in the Bill. The Bill defines Pornography Acts as:
“Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum”
(Pornography act is action carried out on purpose to show or demonstrate sexual exploitation, obscenity and/or erotica in public).

The Pornography Acts terminology has not been known in any literatures. However it is shown to encompass pornography “similar” actions not carried out through the mass media. The Bill furthermore bans the actions forms that are categorized as Pornography Acts. JKP3 identifies these following acts that banned by the Bill:
• show sexual organs
• show the bottom in public
• show breasts in public
• deliberately naked in public
• kissing in public
• erotic dance or wobbled erotica in public
• masturbation in public
• perform body movement that resembles the masturbation activity in public
• carry out sexual relations in public
• carry out sexual relations with children
• carry out the body movement resembling sexual relations activity in public
• hold sex performance
• hold sex party
• watch sex performance
• provide fund or place to carry out the Pornography Acts activity

Lack of clarity of the behavior limit that is categorized as Pornography Acts in the Bill potentially criminalizes people, in fact it can control and abuse women sexuality, such the mother who suckled in public (show breasts), the community in the edge area defecating in the river (show bottom), cultural dancing, etc.

The Bill took controversy as it encroaches on personal rights, including sexual rights of individuals. The Bill authorizes apparatus to arrest someone, especially woman, marginalized and stigmatized groups, based on “apparatus interpretation” (which in the Indonesian patriarchy society means: males’ interpretation), for example those who are considered carrying out movement resembling masturbation or sexual intercourse. This will born “moral police” who supervise and intervene to someone’s privacy especially sexual rights. Instead of solving problems that has impact on violence against women and children, the Bill will even more potentially create violence.

The Bill incorporates articles banning depictions of nudity in public art. Basically it restricts the expression of freedom. In the Bill, the work of art containing sex idea is not regarded as pornography, except if being shown in the public that not the art performance. However, basically all works of art are aimed at receiving public's attention. With the existence of the Bill, the work of art can only be performed in art performance places in an exclusive manner. Art becomes “expensive” thing that can only be enjoyed by certain community. This is the right’s restriction to the expression and enjoying the art for the community.

The Bill might cause conflict and threaten Indonesian pluralism. Article 51 of the Bill:
“Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk :
a. melakukan pembinaan moral, mental spiritual, dan akhlak masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, berakhlaq mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.”
(Every citizen has obligations to:
a. carry out the moral management, bounced spiritual, and the community's moral in order to form the community that has noble personality, has a certain akhlaq, faithful, and has fear of God;
b. help the advocacy activity, rehabilitation, and education on controlling pornography and/or pornography acts)

Such a law might be used as a basis for some group to judge one another, especially women, or act as ‘moral police’ (again, which in the Indonesian patriarchy society means: males’ interpretation). Fundamentalist Islamic groups would have free rein to destroy nightclubs, conduct sweeping, and punish any dissent or behavior contrary to “their” radical Islamic thoughts. It is common that the fundamentalist claimed the “Islamic representation as generally Indonesia” in the frame of “majority” and “minority” which wins the majority as the powerful, centre, first, and winner.

The Bill also ignores the impoverishing and marginalizing effects of neo-liberal policy regimes. Economically, the increase of poverty resulted in the worst situation of poor women, such as increase number of trafficking, worst form of child labor, child sexual commercial exploitation, etc. In the context of women and child trafficking, the Bill criminalizes the victim of women and child trafficking. One point of rules in the Bill is criminalization to any person who tends to make him/herself or other person as the object of pornography.

The Bill does not see the unbalanced pattern of the power/authority relations between the woman and the child who become the object of pornography and persons who take profit from pornography. It does not pay attention to the reality that there are people who carry out pressures or miscarriage against the women and the child so as to want to become the object of pornography, one of them is the trafficking criminal trap. It obviously ignores the fact that one of the forms of exploitation in trafficking is child and woman pornography.

Legal, Political Campaign and Advocacy Efforts
As a feminist activist and a law scholar, I believe the legal system is the domain of struggle for women human rights and justice for women. The legal system as the resources in women’s human right, enforcing movement in order to increase welfare of the woman. The legal system consist of legal substance that forms the norm and legislation (regulations, government regulation, regional regulation, village regulation, etc), legal structure (the law enforcers institution), and legal culture covered the idea, attitude, belief, hope and the view regarding the law.

Working with the law means not only how to critic and fight the legislation regulation that has lack women’s perspective, but also comprehend the field dynamics for the implementation. For example, how far laws applied in the judicature system or the enforcement obligation of human rights by the state is undertaken.

In the legal campaign and advocacy efforts, the strategy being used is advancing women’s human rights. Women’s sexual rights should be seen comprehensively as women’s rights in the human rights frame work where it should be fulfilled by the state as state’s responsibility. Therefore, the rights should be included in the regulation at national and local level (due to autonomy in Indonesia) by public legislation interfere (such as hearing), political campaign, and lobbies to the parliament and government, with meaningful participation of women.

With the problematic substance in the Bill, Indonesian women activist and feminist provide legal, political campaign, and advocacy effort on sexual rights to refuse the deliberation and issue of the Bill. As to address the simultaneous emergence of issues of sexual visibility, demands for decriminalization of stigmatized sexual practices, and the public acceptance of sexual rights, women’s activist and feminist empower themselves and the community to ensure that there will be no discrimination and violence against sexual rights, reflected in all the regulation. For this, empowering marginal and stigmatized groups was also important to be conducted, such as discussing the Bill to indigenous women and LGBTI groups . These would strengthen women’s position in the society, which will effect stronger political and bargain position in legal campaign and advocacy.

As explained above, JKP3 significantly conduct legal and political campaign and advocacy efforts to the Bill. As a comprehensive strategy, the works’ divided into three teams/divisions which each covered areas: substance, lobby and campaign. Substance team in charges of doing legal analysis, counter legal drafting, etc. Lobbying team responsible to lobby the legislators/parliament members and conduct hearings, and parliament monitoring in the House of Representative. Campaign team conducts political and media campaign, which includes information providing and distribution among journalist, policy makers, law scholars; public campaign, etc. Members of JKP3 also has the spirit to socialize the work of JKP3 to others network, such as other professionals, groups of interest, etc.

In doing the effort, JKP3 members conducts intensive meetings and also discussion through mailing-list (kebijakan_perempuan@yahoogroups.com). Each team intensively discuss issues relates to their effort, from legal perspective to campaign perspective. As for advocacy to the Bill, the substance team conducted literature and legal review, study, and focus group discussion. Although it is not explicitly mandated that JKP3 works use feminist perspective, but several members of JKP3 are explicitly called them selves as feminist organizations (such as: Institut Perempuan). During the advocacy work, some feminist thoughts and theories on pornography also were being discussed. But, there is a strong awareness among the women activist and feminist to place the feminist thoughts and theories in the Indonesian of social, political, and culture context.

As the approach used by law-makers (parliament and government) in drawing up the Bill departed from the view that “moral value” and “religious”, the Bill has been supported by many Moslem organizations and Islamic parties (Moslems account for an estimated 92 percent of country’s the total population). Later on, the society seems like divided in to dichotomy: Islamic people who against the pornography and pro to the Bill as they consider that as a consequence; and non Islamic people who agree with the pornography, use the pornography, and against the Bill as consequence. This way of think simplify the complexity of pornography and trap in the dichotomy between pro and contra. There was no dialogue in understanding what is pornography, the relation of it with women’s sexual rights and or sex discrimination, what kind of regulations are needed for pornography, and or child pornography. Public suddenly are lead in to these two groups: Islamic or non Islamic, despite the fact that there are many women activist and feminist who are Moslem.

In this way of thoughts, women’s activist and feminist who protested or against the Bill are stereotyped as non Islamic groups who are immoral, do not understand and respect the “truly Indonesia” (with Moslems as majority), pro to free-sex, and are influenced by the western feminism and western culture where sexual, behavior, dress, expression are fundamental to freedom.

While pornography has been controversial within feminist though, and in which issues of theory and strategy connect particularly closely, there are several thoughts among Indonesian women activist and feminist regarding the pornography. Some of them seen pornography as sex discrimination, central to the maintenance of women’s oppression, heterosexuality constructs women as the sexual objects of men, violate and dehumanizes of it objects-mostly women and children –by representing them in positions of servility, as enjoying pain or humiliation, by reducing them to particular body parts. The others constructed pornography as a mater of private consumption, has been taken to be either an instance of expression or a form of sexual practice and hence within the sphere of individual privacy.

At the same time as Indonesian scholars started to study more about the pornography, Indonesian women’s activists were aware that the deliberation of a bill in the Indonesian context relates with broader map of Indonesian situation, including politic and economic aspect in the broader way. In term of that, for many women’s activist and feminist, the goal of the advocacy is how to dropt or stop the Bill of being deliberated. Many women’s organization believes that pornography should be regulates, but not by the current Bill.

In this context, JKP3 developed pointers that must be reflected in the Bill if the parliament and government insisted to deliberate the Bill. There are:

1. Approach to be used in the Bill is the protection of human integrity, especially woman and children.
2. The aim of the Bill is to stop violence against woman and children who are susceptible to the exploitation target.
3. The Bill must remove terminology of Pornographic Acts. In the pornography context as violence against women, it is important that the criminalization target is pornography and its impact (the sexual violence such as sexual attack, sexual harassment and rape).
4. Women and children who are involved in the pornography must be placed as victim. The form of pornography criminalization becomes the ban to produce and distribute materials such as words and pictures that sexually subordinates women and children who included one or more of this matters: women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest, or other sexual assault, object or commodity that is shown off as such so women’s body and children is reduced only in these parts, women become violence object as well as is depicted enjoyed the treatment of that violence, women are presented as sexual objects who enjoy humiliation or pain, women are presented being penetrated by objects or animals, women performs an act which involves sexual interference with a human corpse, women are presented in scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised or hurt in a context that makes these conditions sexual.
5. The Bill must consistence with the international human rights instruments, especially the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) that has been ratified by Indonesia in July 24, 1984 to be Law Number 7 Year 1984 about the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

On the International Women’s Day, March 8, 2006, hundreds of women, women activists, and feminists held a large scale action in metropolitan city Jakarta to voice opposition to the Bill. On the following day, the Parliament Committee’s Chairman (from the largest factions in House Representatives) anxious arrogantly said that the Bill no doubt should be deliberated in June 2006 at the latest. He said that the Panitia Khusus (Special Committee) of House Representative have invited more than 160 persons and group to hear their opinion, and majority of them supported the idea that the Bill to be deliberated, and so did what the other largest factions in House Representatives say.

The refusal of the Bill is not only expressed by the women activist and feminist. Together with the artist, the culture critics, LGBTI groups, indigenous people and other marginalized groups, women activist carry out advocacy to prevent this Bill being deliberated.

Besides JKP3’s effort in doing advocacy, there are other national networks, such as Jaringan Tolak RUU APP, Aliansi Mawar Putih, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, and also networks on journalists whom actively protesting the Bill. There are also some petition in protesting the Bill in the internet and printed media, and letters of protest sent to the House of Parliament as well.

Not only focus in metropolitan city Jakarta, in the province/district areas, there are also some protests to the Bill. One of the actions is carried out by the artist's group in Solo district by holding the “Presenting 1000 Tayub” to refuse the Bill. They said, several articles in Bill potentially become the tools that kill creativity and right to express opinion of community, which is protected by the Undang-undang Dasar 1945 (Indonesian constitution).

Advocacy in this issue brought some progress. In June 2006 the controversial Bill finally was not issued as Law. One of the impacts of the first effort is currently the issue of the Bill raised boarder to get more people, groups, and institutions protesting it. Some of the group of society that didn’t understand about the Bill, are currently also protesting the Bill and work together creatively to protest it. Variety of perspectives, views, opinions regarding professional of groups of society (individual and institution such as an alliance of artists, lawyers, scholars, religious leaders, journalist, in variety perspectives such as of ground principles of Republic Indonesia-Pancasila, national unity, pluralism, diversity of culture, religious tolerance, and the state authority to intervene moral and ethical issues) to protest the Bill also have showed up in mass media.

So are what some largest factions in House Representatives did like Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDI-P/Indonesian Democratic Party of Struggle, Partai Golongan Karya/Golkar Party and small faction Partai Damai Sejahtera/PDS/Prosperous Peace Party. All of those factions in House Representatives refuse to deliberate the Bill to be deliberated. In the PDI-P (the Chair-woman of the Party is Megawati Soekarnoputri, the former President of Republic Indonesia) held formal Coordination Meeting on May 2006, one of six recommendations raised was to strongly drop the Bill in parliament. PDI-P Party came with the idea to deliberate the regulation on Pornographic Media rather than the Anti-Pornography and Pornographic Acts Bill.

Some of religious groups and public figures also spoke about protesting the Bill. Some of Islamic groups and or public figures/leaders (such as Sinta Nuriyah- wife of former President of Republic of Indonesia, also known as Chairwoman of Islamic women’s organization Nahdlatul Ulama) started to speak about protesting the Bill, which in the same time, other Islamic groups/organizations started to threaten those who against the Bill.

As addition, formally four Provincial House of Representatives in Indonesia protested and refused the Bill. There are South Sumatera Province, Bali Province, North Sumatera Province, and South East Nusa Province.

It was cleared that it is important to integrate women’s rights, including women’s sexual rights issues, in other broader issues to get more alliance to reach the goal, and yet the fact that there will be more Laws that threaten women’s’ equality and women’s rights. That is why the legal, political campaign and advocacy effort is also to create structural change on ensuring women’s voices and representatives in the legislation process, which will advance women’s human rights. This situation is an opportunity for advancing not just women’s equality as human rights but also as basic fundamental in building Indonesia with justice, equality, and peace in the future.

Rancangan Undang-undang Pornografi/Pornography Bill
Although the debates still took place, Islamic Parties in the House of Representatives such as Partai Keadilan Sejahtera/PKS/Prosperous Justice Party insisted to deliberate the Bill. Furthermore, a year later, the Special Committee of the House of Representatives revised the Bill. The title of the revised Bill became: Rancangan Undang-undang Pornografi/Pornography Bill (the Bill), which dropped the term of “pornographic acts”.

On September 2008 during Ramadhan (Islamic fasting month), the parliament suddenly announced that it was close to passing legislation. Mahfudz Siddiq, Chairman of the conservative PKS, touted the Bill's passage as imminent and promised it as a "Ramadhan gift" to supporters. He also said that the Bill was needed in Indonesia because of the rising threat of moral decadence.

The Bill has been approved by the Golkar Party and Islamic parties such as the PKS, Partai Persatuan Pembangunan/The United Development Party and Partai Bulan Bintang/The Crescent Star Party. More moderate parties such as the Partai Kebangkitan Bangsa/National Awakening Party and Partai Amanat Nasional/The National Mandate Party are internally divided over the law. Some of them refused the Bill while the rest is not.

The contentious definition of pornography remains, potentially leading to public misinterpretation. Originally containing 11 chapters and 93 provisions, the current Bill has eight chapters and 44 provisions.

Although the parliament claimed that the new Bill is different with the previous one and already accommodated people’s input, the spirit of the Bill is still the same. There is a strong of fundamentalism spirit in it. Moral and religious value is still being one of the issues raised in the Bill. This is reflected from the objective of the Bill (Article 3):

“Pengaturan Pornografi bertujuan:
a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan,
b. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat”
(The pornography regulation purpose:
a. to create and maintain the life order of the community that etiquette, noble personality, revered the deity values of God, as well as honored the dignity and humanity status;
b. to give establishment and moral and akhlaq education to community;
c. to give the legal certainty and protection for the citizen from pornography, especially for the child and woman; and
d. to prevent the pornography expansion and sex commercialization in community)

As addition to the morality and religious as background of the Bill, Institut Perempuan-Women’s Institute identified the Bill still contains several problems, those are: standardization of culture, the potential for discrimination, women and child criminalization, and against personal’s sexual right.

Similar with the Bill of Anti Pornography and Pornography Acts, the Bill shows standardization of community culture and potential for discrimination. The Bill has drawn criticism for being too vague in its definition of pornography.

The Bill defines pornography as (Article 1):
“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat"
(Pornography is any human-made sexual material in the form of drawings, sketches, illustrations, photographs, text, sound, moving pictures, animation, cartoons, poetry, conversation, body movements, or any other form of communicative message or performance in public place that potentially arouses sexual desire and/or violates politeness norms within society).

This definition requires the implementation of the provision to the homogeneous community. In terms of “normative values within society”, it appears the Bill will not work in Indonesia’s pluralistic cultures and varied ethnical groups. A positive law requires a strict univocal interpretation so that no loophole exists. Here the potential for discrimination are located, the standardization of the community's normative values, and the threat towards the diversity Indonesia.

This is compatible with the Undang-undang Dasar 1945/Constitution of Indonesia, as well as the principle of the validity of regulation in the national scope. Moreover, lack of clarity formulation of the pornography definition as an impact of the phrase “potentially arouses sexual desire” caused multi interpretation and depends on one’s subjective perception on pornography. This was also compatible with the principles of legislation in accordance with Law Number 10 Year 2004.

Women activists criticize the term "sexual material", saying that sexuality encompasses the identity of human beings. According to Merriam-Webster Online Dictionary, sexuality defined as “the quality or state of being sexual, expression of sexual receptivity or interest especially when excessive”.

The Bill criminalizes woman and child as of pornography object. Article 8 of the Bill:
“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.
(Any person is forbidden, in purpose or with her/his consent, to be an object or model contains of pornography)

The Bill is against principles of human rights and child protection, because of ignoring the existence of the exploitation and women commoditization in pornography. During this period, together with feminist and women’s activist, some of child’s rights activist and organization started to involve in the advocacy effort. Adding the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) that is used by women’s activist, child’s rights activist place Convention on the Rights of Child (CRC) and Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography as international human rights instruments that should be reflected in the Bill. Child rights activist and organization identify the importance of regulation in banning the child pornography and ensuring the child in the pornography terms must be seen as victims in the complexity context relates with child rights perspective, impoverishment, and child trafficking.

As the Bill gives multi interpretation in defining pornography, the Bill violates individual’s sexual right. The Bill criminalizes one’s act of lending, download, listening, viewing, using, possessing, or storing away pornography that will include soft pornography and materials that do not contain violence, degradation, and humiliation against women. In this areas, some of women’s activist and feminist think that this should be regulated (such as the form and distribution) instead of criminalized. Some of women’s activist and feminist agree that there is the rights of sexual expression that should not being criminalized, which are identified by adult women them selves. This excludes child pornography and extreme pornography that dehumanize women.

Article 4 (1) of the Bill:
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
e. alat kelamin.”
(Any person is forbidden to produce, made, duplicate, reduplicate, distribute, broadcast, imported, exported, offered, traded, hire out, or provided pornography that contained:
a. coitus, including coitus that deviated;
b. sexual violence;
c. masturbation;
d. the nakedness or appearance that give an impression of nakedness; or
e. genitalia)

Article 5 of the Bill:
“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).”
(Any person is forbidden to lent or download pornography as being meant in the Article 4 (1))

Article 6 of the Bill:
“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.”
(Any person is forbidden to presence, show off, make use of, had, or kept the pornography product as being meant in the Article 4 (1), except that was given under the authority of law)

The Bill also opens a way for hard-liners commit violence against others. Article 21 of the Bill says that:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi".
(People can participate in taking preventive measures against the production, dissemination and consumption of pornography)

Article 21 allows any group or individual in society to take part in preventive measures, opening the way for hard-liners to take the law into their own hands and commit violence against others. The Bill might be used as a basis for citizens to judge one another or act as ‘moral police’. The support for the Bill came from the Front Pembela Islam/Indonesian Islamic Defender Front (who was responsible in the past for violent acts) who thanks to the Bill, ostensibly authorized to exercise the role of ‘moral police’ and punish any dissent or behavior contrary to radical Islamic ethics.

Different like in the parliament where deliberation of the Bill became “hot topic”, public just recently become aware of the progress of the current Bill, both substance of the Bill and the legislation situation on it. Just a few days after the issue on the new Bill raised in the mass media, the Panja (Working Committee) of House of Representative has completed the Bill and plan to submit it to a plenary meeting for endorsement in the next few weeks.

Critics have demanded more deliberation and called the Bill a political stunt by government officials who seek to garner support before next year's national elections. Civil society groups and several regions are voicing strong opposition to the controversial Bill as legislators rush through deliberations during Ramadhan month.

JKP3 confronted the situation by doing press-conferences, a large scale protest in metropolitan city Jakarta, hearings with parliament and government, and send an advocacy letter to the parliament as it seems the Bill now is reflecting political interest and power among Party in parliament. Many women activist also influenced and organized protest in the province/district level, and other initiate online petition and or speak in the media about the protest.

In the predominantly Hindu island-province of Bali, about 5,000 people gathered at the local legislative council building on September 17th 2008, demanding local legislators heed their opposition. Media also reported protest and rallies in Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, and Bandung. In Jakarta, a coalition of NGOs held press conference and campaign to oppose the Bill. The Indonesian Bishops' Conference issued a statement rejecting the planned endorsement. It said discourse on the bill has turned into an ideological and political controversy that has polarized society and has the potential to bring about conflicts.

Lawmakers, human rights activists and legal advocates opposed to the Bill have criticized it for criminalizing victims of pornography especially women and children, and threatening the country's pluralism. Critics have also said deliberations over the Bill lack transparency as they are occurring out of the public spotlight. Clear opposition to the Bill has come from the PDI-P and the PDS. They also said they had exited the deliberation.

After a series of public hearings conducted by government, held in Jakarta, Ambon, Makassar and Banjarmasin, and a volley of criticism in which groups pointed to an expansive definition of pornography and vague wording in a draft of the legislation, it's not yet clear if that will be enough to pass the Bill.

When I finished writing this essay, just a few days after the Idul Fitri, debate on the Bill is still running and continuing. Some factions in the parliament remain its effort in deliberating and issuing the Bill before the end of the year. In the same time, I think and feel that the Indonesian feminist and women’s activist will continue doing legal, political campaign and advocacy efforts to the Bill. At least you can count me as one.
(The paper presented in Second Conference Kartini Network, Bali, Indonesia, 2 – 5 November 2008: "The Future of Asian Feminism Confronting Fundamentalism, Conflict, & Neoliberalism")

Endnotes

[1] Feminist Activist, Law Scholar, Founder and Chairperson of Executive Board of Institut Perempuan/Women’s Institute Foundation, and Chairperson of Perkumpulan Institut Perempuan/Women’s Institute Association.

[2] Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan/JKP3 consists of women NGOs, they are: Aliansi Pelangi Antar Bangsa, BUPERA FSPSI-Reformasi, CETRO, Derap Warapsari, ELSAM, ICRP, Institut Perempuan, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Jabotabek, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH APIK Kaltim, LBH APIK Menado, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga, LP3A Papua, Mitra Perempuan, Perempuan Mahardika, PP Fatayat NU, PP Muslimat NU, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Puan Amal Hayati, Rahima, Rekan Perempuan, Rumpun Gema Perempuan, Rumah Kita, Sekar, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, SIKAP, Solidaritas Perempuan, YATRIWI, Yayasan Pulih, Yayasan Kesehatan Perempuan.

BIBLIOGRAPHY

BOOKS AND ARTICLES
HerStory - Cerita Perempuan, edisi I, 2001. Kekerasan terhadap Perempuan. Bandung: Institut Perempuan
Institut Perempuan, 2002. Proceeding & Articles Public Discussion: “Menguak Pornografi”. Bandung: Institut Perempuan.
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2005. Bahan Lobi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Jakarta: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2008. Materi Lobi RUU Pornografi: Definisi Pornografi . Jakarta: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2008. Materi Lobi RUU Pornografi: 8 Prinsip Pengaturan dalam RUU Pornografi agar Tidak mengkriminalkan Perempuan dan Anak. Jakarta: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2008. Materi Lobi RUU Pornografi: Substansi yang Masih Bermasalah. Jakarta: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2005. Pokok-pokok Pikiran Kritisi RUU Pornografi dan Pornoaksi. Jakarta: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan
Jurnal Perempuan Edisi 38, 2005. Pornografi. Jakarta: Jurnal Perempuan
LBH APIK Jakarta, 2004. Dokumentasi Artikel-artikel mengenai Kekerasan Seksual dalam Koran Pos Kota, Media Indonesia, Warta Kota, dan Rakyat Merdeka tahun 1999 – 2004
Olsen, Francis E (Ed.), 1995. Feminist Legal Theory Volume I. New York: New York University Press
Sagala, R. Valentina, Ellin Rozana, 2007. Pergulatan Feminisme dan HAM: HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial. Bandung: Institut Perempuan
Sagala, R. Valentina, Ellin Rozana, 2007. Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak. Bandung: Institut Perempuan
Valentina, R., Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan Ke Depan. in Jurnal Perempuan Edition 49
Valentina, R. Saya dan CEDAW, in KOMPAS edition August 2nd , 2004
Valentina, R. Sekali Lagi, Memperjuangkan Perempuan Sebagai Subyek, in KOMPAS, April 18th, 2005
Weisberg, D. Kelly (Ed.), 1993. Feminist Legal Theory. Philadelphia: Temple University Press
Winston, Kenneth (Ed.), 1993. Gender and Public Policy. Boulder: Westview Press

LAWS & BILLS
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (The Constitution of The Republic of Indonesia of 1945)
UU RI No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Law Number 7 Year 1984 about the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (Anti Pornography and Pornographic Act Bill)
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pornografi (Pornography Bill)

WEBSITES
http://www.merriam-webster.com/

Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember:

2008-12-12T22:53:00.001-08:00

“Menuntut Negara Memajukan Penghormatan dan Perlindungan HAM dalam Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak”

Pada Desember 2008, dunia merayakan momen bersejarah 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada momen tersebut pula, negara diingatkan kembali pada tanggungjawab menegakkan HAM. Pada bulan Desember pula, tepatnya 12 Desember 2000, telah ditandatangani Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau Palermo Protocol. Kelahiran Palermo Protocol sebagai dokumen paling komprehensif dalam memandu negara-negara memerangi perdagangan orang terutama perempuan dan anak, patut diperingati sebagai cerminan komitmen bersama. Itu mengapa negara-negara di dunia memperingati Hari Penghapusan Perdagangan Orang pada tanggal 12 Desember. PBB memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban perdagangan orang setiap tahunnya.

Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan. Penelitian Indonesia Against Child Trafficking pada tahun 2007 menunjukkan bahwa usia paling muda anak yang menjadi korban perdagangan adalah 13 tahun. Sebagai wujud komitmen penandatanganan Protokol ini pula, Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

PBB telah merekomendasikan prinsip keunggulan HAM dalam penghapusan perdagangan orang. Diantaranya adalah hak asasi korban sebagai pusat dari seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban; dan langkah-langkah yang diambil haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat manusia, khususnya korban.

Sayangnya, prinsip diatas belum sepenuhnya diakomodir dalam peraturan perundangan. Beberapa Perda memberlakukan prosedur ketat dan diskriminatif kepada perempuan untuk bermigrasi. Misalnya prosedur pemberian Surat Ijin Bekerja Keluar Daerah/Surat Ijin Bekerja Perempuan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang ingin bekerja keluar daerah (ketentuan yang diskriminatif untuk perempuan). Prosedur ini, jelas bertentangan dengan hak asasi perempuan yang seharusnya dijamin oleh Negara.

Dalam konteks perlindungan anak, luputnya definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO, mengakibatkan anak korban perdagangan tidak mendapatkan hak atas perlindungan. Dalam aspek akses terhadap keadilan, ketiadaan definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO mengakibatkan terhambatnya proses pencarian keadilan bagi anak korban perdagangan.

Oleh karena itu, bersamaan dengan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan agar:
1. Pemerintah menetapkan 12 Desember sebagai Hari Penghapusan Perdagangan

Orang terutama Perempuan dan Anak.
2. Pemerintah meratifikasi Palermo Protocol.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan perlindungan

anak dalam peraturan perundangan, program dan anggaran mengenai penghapusan

perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan
INSTITUT PEREMPUAN

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Chairperson of Executive Board

Pernyataan Pers Institut Perempuan Peringatan Hari HAM 10 Desember:

2008-12-12T22:51:00.000-08:00

“Salah Satu Wujud Penegakan HAM: Negara Menjamin HAM melalui Peraturan Perundang-undangan”

Masyarakat internasional memperingati 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Pada hari ini, negara dan komunitas HAM diingatkan kembali pada peran dalam menegakkan HAM.

UUD 1945 menyebutkan,”Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan”(Pasal 28I ayat 5). Sudah seharusnyalah negara hukum Indonesia menyusun peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM. Sejumlah UU telah diundangkan untuk memberikan jaminan HAM bagi perempuan dan anak, antara lain UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Indonesia telah pula meratifikasi dan mengundangkan Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW sebagai UU No. 7 Tahun 1984; serta Convention on the Rights of the Child/CRC sebagai Keppres No 36 Tahun 1990. Kedua instrumen HAM ini merupakan instrumen HAM terpenting yang mengatur mengenai hak asasi perempuan dan hak asasi anak.
Namun demikian, sejumlah UU belum mencerminkan adanya jaminan hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Sebagai contoh, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan perkawinan dengan anak perempuan yang berusia 16 tahun, telah melanggengkan praktek perkawinan anak (early child marriage), suatu praktek diskriminatif dan bertentangan dengan CEDAW dan CRC. Dalam hal usia anak, hingga kini negara belum menyelesaikan perbedaan usia mayoritas pada berbagai urusan dan menyatukannya dalam batas universal definisi anak, yaitu 18 tahun. Dalam konteks pekerja anak, beberapa peraturan perundangan saling berbenturan misalnya UU Perlindungan Anak, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, mengakibatkan luputnya perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Diundangkannya UU Pornografi merupakan kemunduran. Dalam proses penyusunannya, UU ini mengalami penolakan dari masyarakat sejak berbentuk RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi hingga saat diundangkan menjadi UU Pornografi. UU ini bertentangan dengan semangat HAM, serta diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Substansi UU Pornografi yang diskriminatif dapat ditemukan pada definisi pornografi dan muatan yang mengkriminalisasi perempuan, anak, lesbian dan melanggar hak individu untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas (Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10).

Pada peringatan Hari HAM tahun ini, sangat penting mendorong komitmen negara menegakkan HAM, hak asasi perempuan, dan hak anak. Untuk itu, kami, INSTITUT PEREMPUAN menuntut: Pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait perempuan dan anak agar sesuai dengan CEDAW, CRC, serta dan instrumen HAM lainnya.

Bandung, 10 Desember 2008
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan,
INSTITUT PEREMPUAN

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Chairperson of Executive Board